Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

Ambon – Sebuah gebrakan anyar kini dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dengan menggagas gerakan tanam cabai di pekarangan rumah. Gerakan ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk mengatasi kenaikan harga cabai yang kerap menjadi pemicu inflasi di Maluku.
Untuk membumikan gerakan ini di tengah masyarakat, TPID Provinsi Maluku secara simbolis telah membagikan sebanyak 4.000 anakan cabai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah instansi terkait yang ada di Maluku.

Penyerahan anakan cabai dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada Perwakilan Bank Indonesia, Bulog Divre Maluku- Maluku Utara, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku, PLT Inspektur Provinsi Maluku dan Kepala Biro Kesra Setda Maluku di halaman Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/11/2019).

Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang dalam arahannya mengatakan, sebelumnya pemicu inflasi terjadi pada angkutan udara dengan melonjaknya harga tiket. Namun saat ini pemicunya adalah kenaikan harga cabai.

“Sekarang harga tiket sudah normal. Dan pemicu inflasi sudah bukan harga tiket tapi harga cabe, sehingga apa yang digagas oleh TPID ini patut diapresiasi,” kata Sekda.

Dikatakan, harga cabai di Maluku kini melambung tinggi di atas kisaran Rp.85.000 sampai dengan Rp. 90.000 per kilogram. Sementara informasi yang diperoleh untuk daerah Jawa dan Makassar harganya hanya kisaran Rp.54.000 sampai 55.000.

Menurut Sekda, dari hasil survei yang pernah dilakukan, konsumsi cabai dan rempah-rempah lainnya pada masyarakat rumah tangga setiap bulannya bisa mencapai Rp. 700.000 sampai Rp. 800.000 per bulan.

 

 

"Jika kita giat melaksanakan kegiatan menanam cabai di pekarangan rumah dengan memanfaatkan wadah polybag atau media kaleng, kita sudah bisa menekan pengeluaran dan melakukan penghematan,” papar Sekda.

Dengan gerakan menanam cabai ini, Sekda berharap akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama pemerintah dan TPID untuk menekan laju inflasi di daerah.

“Melalui gerakan ini juga selain dapat meningkatkan kecukupan pangan masyarakat, tidak hanya cabai, tetapi mengurangi ketergantungan masyarakat akan pasokan bahan makanan dari luar Maluku. Dan yang terpenting lagi adalah dapat menekan inflasi yang lebih besar" harap Sekda

Sebelumnya juga, kata Sekda, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku telah melaksanakan gerakan yang sama.

“Dinas Ketahanan Pangan dengan menggandeng PKK telah menyalurkannya ke seluruh keluarga-keluarga melalui Dasawisma,” urainya (humasmaluku)

 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 705 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggranan 2019, maka dalam rangka mengisi lowongn formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Maluku membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku.

 

 

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS PEMPROV MALUKU 2019.pdf (download)

 

 

 


Ambon,- Dalam rangka merealisasikan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan program ‘Satu Data Indonesia’. Komitmen ini dilakukan sebagai upaya mengelola data informasi secara akurat dalam proses pembangunan di Maluku.    
Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Maluku Kasrul Selang saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) ‘Satu Data Indonesia’ yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Hotel Amaris, Ambon, Rabu (6/11/2019).


 “Kami (Pemprov Maluku-red) benar-benar akan implementasikan program ini di Maluku. Jadi siapapun atau lembaga apapun, kalau mau mendata pintunya itu hanya satu. Mungkin dalam hal ini akan dikelola oleh Kominfo secara berjenjang, apakah itu di kabupaten/kota atau provinsi,” tandas Gubernur Maluku.


Menurut Gubernur, dengan program ‘Satu Data Indonesia’,  ke depan tidak akan ada lagi perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi lain, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Dasar hukumnya sudah jelas. Dengan satu data akan lebih baik dan tidak ada lagi pertentangan mengenai data. Pemprov Maluku akan menyesuaikan, baik dari sisi kelembagaan, SDM maupun perangkat daerah,” tutur gubernur.
Bagi pemerintah daerah, lanjut gubernur, data memiliki fungsi yang sangat strategis selain sebagai dasar untuk perencanaan dan membuat keputusan, juga sebagai alat pengendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.


Dijelaskan, dalam konteks pembangunan yang akuntabel, akurasi dan validitas, data mutlak diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel dan berkesinambungan.
“Program “Satu Data Indonesia’ ini sangat penting,  karena data akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan,” jelasnya.

 


‘Program Satu Indoensia’ tambah gubernur, memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu mata data dan satu portal data. Dengan demikian pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat.


“Maluku yang luas lautannya lebih besar dari daratan akan ikut berkontribusi dalam program ‘Satu Data Indonesia’, sehingga dengan penyelenggaraan Rakor ‘Satu Data Indonesia’ diharapkan dapat terwujudnya ‘Satu Data Maluku’ yang sekaligus mendukung terciptanya ‘Satu Data Indonesia’ yang berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia,” tandasnya.
Program ini juga dianggap sangat penting dalam terwujudnya satu data yang berkualitas yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian pembangunan Maluku yang efektif dan efisien.
Rakor ‘Satu Data Indonesia’ juga  merupakan kegiatan yang manfaatnya ditujukan untuk meningkatkan peran institusi statistik dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral untuk ‘Satu Data Indoensia’.


Dengan kata lain,  kata gubernur, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas yang dihasilkan oleh semua perangkat daerah.
“Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada BPS Provinsi Maluku atas terselenggraanya kegiatan ini, semoga semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang tinggi terhadap data yang berkualitas, yang tidak hanya tersaji secara cepat namun juga akurat,” tandas gubernur.


Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku itu mengangkat tema “Peningkatan Peran Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, para kepala dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten/kota se-Maluku, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Maluku (humasmaluku)

Tuesday, 05 November 2019 06:14

Berita Resmi Statistik 5 November 2019

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 5 November 2019.pdf

 

 

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 5 November 2019.pdf

 



AMBON,- Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Kampus Universitas Darussalam, Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10). Mereka yang mengungsi merupakan penyintas gempa Magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Presiden Jokowi dalam sambutannya kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga potensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia. Sejarah mencatat gempa dan tsunami pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, termasuk pula di Maluku.

"Kita tidak ingin (bencana, red), dan selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dihindarkan dari yang namanya gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak, ya kita harus menerima dan siap," kata Presiden.

Menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

"Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah yang rusaknya sedang," imbuhnya.

Sementara data korban, meninggal dunia sebanyak 41 orang, luka ringan 226 orang, luka berat 2 orang, dan yang mengungsi sebanyak 103.301 jiwa.

 



Presiden menjelaskan, anggaran di Kementerian PUPR dan BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah yang rusak akibat terdampak gempa. Bantuan untuk perbaikan rumah akan disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur.

"Kita juga menunggu agar gempanya itu sedikit reda. Ini kalau malam saya dengar masih ada gempa kecil-kecil, begitu ya? Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, dengan anggarannya dari pusat," ujarnya.

Besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga yakni Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Presiden mengatakan jumlah tersebut sama seperti yang diberikan di daerah terdampak gempa lainnya.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, terserah bapak ibu semuanya. Yang penting, yang kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Pesiden juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah untuk turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

 



Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Presiden berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya di NTB. Pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap. Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Bupati Maluku Tengah.

Sementara itu, Gubernur Maluku mengapresiasi kehadiran Presiden sebagai kepala negara di tengah-tengah masyarakat penyintas gempa. Gubernur mengatakan, Presiden telah menghubunginya pada minggu lalu melalui saluran telepon, dan mengatakan akan datang ke Ambon seusai pelantikan Presiden.

"Saat ini, beliau betul-betul tepati janji. Saya minta agar kita semua percaya bahwa pemerintah pusat melalui Bapak Presiden dan seluruh menterinya tidak tinggal diam melihat situasi yang ada di Maluku.

 



"Beliau mengatakan kepada kami, Gubernur jangan merasa sendiri. Menteri PUPR pun demikian, Bapak Menteri Perhubungan juga demikian, bahwa Bapak Gubernur dan masyarakat Maluku jangan merasa sendiri, kami siap untuk membantu Maluku," ungkapnya.

Selain berdialog dengan masyarakat, Presiden juga mengunjungi para pasien di rumah sakit darurat RUSD dr. Ishak Umarella Tulehu dan pusat pelayanan dukungan psikososial dan trauma healing di posko darurat penanggulangan bencana. (humasmaluku)

 

Ambon – Pengukuhan Raja Negeri Wassu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Refael Salakory berlangsung dengan hikmat. Prosesi pengukuhan dihadiri negeri-negeri pela dan gandong dari dua negeri Muslim yakni Negeri Haya dan Tehua serta dua negeri Sarani, Hatu dan Waisamu.

Suasana haru yang menyelimuti prosesi penjemputan rombongan pela dan gandong ikut menjadi perhatian Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno.

Wagub dalam sambutannya berpesan kepada Raja Negeri Wassu yang baru saja dikukuhkan untuk tetap menjaga hubungan pela dan gandong antar negeri. Hal itu dianggap penting, karena budaya pela dan gandong merupakan kearifan lokal di Maluku yang juga menjadi bingkai pemersatu orang-orang Maluku.

“Kalau kumpul pela dan gandong seperti ini sangat indah. Tuhan itu mau kita seperti ini. Tuhan suka itu, sehingga di hari ini kita berkumpul di sini dan sepanjang hari tidak ada gempa yang terjadi, karena ini ada pela dan gandong,” kata wagub saat menghadiri acara Pengukuhan Raja Negeri Wassu di Baileo Erihatu Samasuru, Negeri Wassu, Sabtu (19/10/2019).

Menurutnya, budaya pela dan gandong itu sendiri merupakan suatu aspek kehidupan sosial yang ada pada masyarakat Maluku sejak lama. Jauh sebelum mengenal agama-agama formal, orang Maluku sudah mengenal Tuhan lewat adat seperti ini.

“Nanti setelah itu, baru ada agama-agama formal baik Islam, Kristen, Hindu, Budha dan ternyata semuanya mengajarkan yang baik. Untuk itu, bapak dan ibu (raja dan istri), pelihara betul pela gandong, karena orang tua-tua dulu yang telah memberikan landasan bagi negeri ini dengan power of love atau kekuatan cinta lewat pela dan gandong dan sagu salempeng dipatah dua,” pinta wagub.

 

 

“Gandong bukan saja karena satu rahim, tapi siapa saja yang berbuat baik kepada kita, itu kita anggap saudara kandung. Jika yang terjadi seperti ini, maka semua pasti damai,” sambung Wagub mengingatkan.

Untuk itu, Wagub berharap kepada Raja Wassu yang baru, agar tidak hanya melaksanakan fungsi pemerintahan, tapi juga melaksanakan fungsi adat, karena itu yang paling penting.

“Negara itu ada, karena berdiri di atas fondasinya desa-desa adat. Sebaliknya, kalau tidak ada desa-desa adat, tidak ada negara. Berarti peradaban ini sudah ada lebih dulu. Dan jauh sebelumnya sudah ada kepemimpinan sebelum Indonesia itu jadi,” ungkapnya.

Wagub juga berharap, sebagai seorang pemimpin, raja harus bisa merangkul seluruh rakyat. Sebab, ari ini tidak ada lagi kawan, tidak ada lagi lawan, tetapi Raja Wassu milik seluruh masyarakat Wasu.

“Hari ini bapak memangku jabatan yang paling besar bahkan sudah diberikan tongkat, tapi jangan merasa lebih besar dari tuah-tuah adat yang ada di negeri ini. Bapak tidak lebih besar dari masyarakat yang ada di negeri ini, karena bapak dengan saya, pak Lucky (Ketua DPRD Maluku), pak Wakil Bupati Malteng, ada karena rakyat,” pesan Wagub mengingatkan.

 

 

Wagub menyampaikan nasihatnya tentang apa yang ada dunia saat ini hanyalah titipan, karena itu Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sehingga sebagai pemimpin dan orang tua, selain menyelenggarakan fungsi pemerintahan tapi juga fungsi adat harus dilaksanakan lebih baik dengan memberikan pelayanan kemanusiaan terhadap rakyat.

 

Penanganan Pascagempa
Di kesempatan itu, Wagub Maluku juga menyampaikan data terkait dengan penanganan pascagempa yang terjadi. Khusus untuk Negeri Wassu, terdapat rumah yang mengalami kerusakan yakni kerusakan ringan sebanyak 20 unit, rusak sedang 1 unit serta jumlah pengungsi 900 jiwa. Sedangkan kerusakan infrastruktur yang terjadi adalah 1 unit bangunan SD, 1 unit bangunan SMP, 1 unit Pustu dan 2 unit rumah ibadah (gereja).

“Pengungsi akan diklasifikasikan lagi. Pengungsi yang khawatir rumahnya rumah runtuh, sehingga mengungsi, dan pengungsi yang memang benar-benar kena dampak gempa. Akan diberikan penanganan yang berbeda,” tandas Wagub.

Wagub juga menyempatkan diri meninjau RSU Saparua dan perumahan dokter yang rusak akibat gempa. Wagub didampingi Ny. Beatrix Orno, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury, Kadis PU, Ismail Usemahu, Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy, Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, Kepala Dinas Kelautan dan Kadis Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-Far.

“Kita ke Saparua dan Wassu ini untuk memastikan data-data, sehingga penganggaran untuk pengungsi tidak ada yang tertingal,”tandas wagub. (humasmaluku)

 

 

Ambon  – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Terpadu Kemaritiman Dokter Johannes Leimena yang berlokasi di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon, Maluku, siap beroperasi pada 1 Januari 2020 mendatang.

Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek saat meresmikan pemberian nama Pahlawan Nasional Dokter Johannes Leimena pada RSUP Terpadu Kemaritiman, Rabu (16/10/2019).

“Seluruh pelayanan resmi beroperasi pada 1 Januari 2020. Tapi  IGD saat ini sudah bisa melayani pasien,” kata Menkes.

Menkes meresmikan  pemberian nama RSUP ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama dengan Gubernur Maluku Murad Ismail serta Meilani Leimena mewakili keluarga almarhum Dokter Johannes Leimena.

Dalam kesempatan itu, Menkes berpesan agar Gubernur dan Wagub Maluku  turut menjaga dan mengawal pengembangan mutu, kualitas sumber daya hingga layanan rumah sakit vertikal yang langsung di bawah kendali Kementerian Kesehatan itu.

 

Gubernur Maluku, Murad Ismail mendampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek melihat langsung Bhakti Sosial Kesehatan khususnya pengobatan mata dan katarak bagi lansia yang merupakan program Kementerian Kesehatan sebagai rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan program Kementerian Kesehatan di Kota Ambon, Rabu (16/10/2019)

 

“Kebersihannya tolong dijaga, kualitas tenaga medis dan layanan. Harapannya bisa meraih sertifikat internasional seperti RSUP Manado yang sudah lebih dulu,” ungkapnya.

Menkes mengatakan, sejak peletakan batu pertamanya pada 25 Juli 2018, progres pembangunan RSUP sangat cepat dibanding dua RSUP lain yang dibangun di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

 “Ada tiga RSUP yakni di Kota Ambon, Kota Wamena, provinsi Papua dan Kupang, NTT. Di Wamena belum dimulai pembangunannya karena persoalan tanah, sedangkan di Kupang tanah sudah selesai tetapi akses menuju ke lokasinya agak sulit,” katanya.

Menkes juga mengaku  konstruksi bangunan RSUP  tahan terhadap guncangan gempa. Ini terbukti  tidak ada  kerusakan saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya beberapa waktu lalu.

 “Saya bersyukur karena RSUP ini tidak mengalami kerusakan atau keretakan saat gempa mengguncang tiga wilayah di Maluku,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya  atas peresmian pemberian nama pahlawan nasional asal Maluku pada RSUP kemaritiman terpadu.

Ia menjelaskan kehadiran Menkes memberi arti penting serta harapan bagi masyarakat yang saat ini terdampak gempa 26 September 2019.

“Mudah-mudahan kedatangan ibu untuk kesekian kalinya di Maluku ini akan berdampak membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang,” katanya.

Usai meresmikan pemberian nama RSUP Leimena, Menkes langsung meninjau fasilitas IGD, menanam pohon serta melepaskan ikan di kolam yang dibangun di lokasi rumah sakit.

RSUP Leimena memiliki kapasitas sebannyak 450 tempat tidur dengan tipe RS kelas A. Sementara ini baru beroperasi dengan standar kelas B dan dengan fasilitas yang disiapkan mencapai  239 tempat tidur (BB-DIAN)

 

(sumber : https://beritabeta.com/news/amboina/rsup-johannes-leimena-siap-beroperasi-awal-tahun-2020/ )

 

 

Pengumuman Lulus Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku 2019.pdf

 

 

                                                              

 

 

 

AMBON,- Ribuan warga Kota Ambon menghadiri Dzikir dan Istighosah (doa bersama) demi keselamatan Maluku dari bencana. Doa bersama yang digagas Pemerintah Provinsi Maluku itu dipusatkan di Mesjid Raya Alfatah, Ambon, Jumat (11/10) malam.

Sebelum dzikir dan dan doa bersama berlangsung, acara dibuka dengan doa yang dipimpin Imam Besar Majid Raya Alfatah Ustadz R.R. Hasanusi, dilanjutkan dengan tausiyah dari Habib Rifqi Alhamid. Hasanusi saat membuka acara dzikir dan doa bersama, mengimbau agar masyarakat Maluku, terkhususnya umat Islam untuk senantiasa mendoakan keselamatan daerah Maluku dari bencana.

Dikatakannya, kita selayaknya diuji oleh Allah SWT dalam setiap kehendakNya. Dengan suasana dan kondisi yang sedang dialami saat ini, kita kemudian sadari untuk berhimpun bersama-sama masyarakat, aparat pemerintah, aparat keamanan, para ulama, majelis taklim dan jamaah tarhim dalam ikatan iman untuk mengumandangkan pujian kepada Allah SWT.

"Mengenai situasi yang kita alami ini, mari kita memohon perlindungan dan keselamatan yang hanya berasal dari Allah SWT, dan dengan terus tawassul pada Rasulullah SAW," ajaknya.

Ia mendoakan agar Allah SWT memberikan ketenangan pada hati masyarakat Maluku, terutama yang terdampak bencana karena gempa bumi yang berkali-kali terjadi, dan dirasakan sudah lebih dari seminggu ini. Diakunya, masih banyak masyarakat yang trauma dan ketakutan sehingga lebih memilih tinggal di tempat pengungsian.

 

 

"Jika bencana ini merupakan teguran atas kelalaian kami kepadaMu, kami mau menyatakan bahwa kami ingin kembali kepadaMu. Ampunilah kami ya Allah. Untuk itu kami berhimpun dalam rumahMu yang suci ini (Masjid Raya Alfatah, red) untuk berdzikir atas kesalahan dan dosa kami, dan meminta ampunan dan maaf dariMu," ucap Hasanusi dalam doanya.

Sementara itu, Habib Rifqi Alhamid dalam tausiyahnya mengatakan, orang-oang beriman selalu menjadikan peristiwa apapun, sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Setelah pembacaan doa dan tausiyah, acara dilanjutkan dengan dzikir dan salawat bersama yang dipimpin oleh Ustadz R.R. Hasanusi, Ustadz Abdurahman Tuanaya, Habib Rifqi Alhamid, Ustadz Abdullah Pattilouw, dan Ustadz Safril Majapahit.

Turut hadir dalam malam Dzikir dan Istighosah ini Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Kasrul Selang, Kasdam XVI/Pattimura Brigjen TNI Asep Setia Gunawan, Kepala Bea Cukai, serta para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku diantaranya, Kepala Dinas Sosial Sartono Pining, Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Ismail Usemahu, Kepala Biro Umum Hadi Sulaiman, Kepala Biro Pemerintahan Jasmono, Kepala Dinas Kehutanan Sadlie Le, dan Kepala BPKAD Zulkifli Anwar. Ribuan masyarakat juga turut hadir mendoakan Maluku terhindar dari bencana alam. (humasmaluku)

 

Ambon, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku memberikan apresiasi atas pelaksanaan Seminar Forum Ekonomi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019 sebagai upaya diseminasi kebijakan fiscal di daerah. “Atas nama Pemerintah Daerah, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu RI yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan seminar ini,” kata Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten I Setda Maluku, Henry Far-Far saat membuka Seminar Ekonomi Kementerian Keuangan Tingkat Provinsi Maluku Tahun 2019, di Swissbel Hotel, Ambon, Rabu (9/10/2019).


Seminar dengan tema “Menjaga Kesehatan APBN di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global” ini menghadirkan narasumber Kepala Bidang Pengembangan Model dan Pengolahan Data Makro pada Badan Kebijakan Fiskal, Riznaldi Akbar, Kepala Laboratorium Penelitian, Pengkajian dan Pelatihan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura, Teddy Christianto Leasiwal, dan Plt Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaa Provinsi Maluku, Tri Budhianto.
Wagub mengatakan, sebagaimana diketahui, kecenderungan pertumbuhan ekonomi nasional pada tiga tahun terakhir yang mengalami fluktuasi, dimana laju pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan II 2019 tercatat melambat.
Dijelaskan, berdasarkan data yang dirilis BPS, diketahui perekonomian Maluku pada triwulan II 2019 yang diukur berdasarkan produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Rp.11,44 triliun dan atas dasar konstan 2010 mencapai Rp. 7,70 triliun.


“PDRB Maluku mampu tumbuh 6,06 persen (year on year), meskipun demikian kondisi tersebut masih lebih baik dibandingkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh sebesar 5,05 persen,” terangnya.
Sedangkan untuk laju inflasi sampai dengan Juni 2019 sebesar 3,24 persen lebih tinggi dari tingkat nasional sebesar 2,05 persen.


“Pada Juni (month to month) terjadi inflasi sebesar 0,49 persen lebih rendah dari tingkat nasional sebesar 0,55 persen. Dan inflasi tahunan (year on year) mencapai 4,10 persen lebin tinggi dari inflasi nasional 3,28 persen,” jelasnya.
Untuk itu, Wagub berharap, semua pihak yang tergabung dalam TPID, untuk menjaga laju inflasi Maluku agar tetap dalam jangkauan target. Sebab, kebijakan fiscal moneter yang tepat diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.


Di lain sisi, mantan Bupati MBD ini juga mengatakan, pembangunan sebuah daerah memerlukan peran banyak pihak. Selain dukungan dana dari APBN dan APBD, peran swasta juga sangat diharapkan.
Untuk pagu APBN yang dialokasikan ke Maluku di tahun 2019 sebesar Rp.21,29 triliun. Dengan rincian belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp.8,34 triliun dan transfer ke daerah serta dana desa sebesar Rp.12,95 triliun.
Alokasi APBN Provinsi Maluku, sebut Wagub, selama beberapa tahun terakhir jika ditinjau dari sisi pendapatan maupun belanja negara terus mengalami peningkatan.
Adapun realiasasi Pendapatan Negara dan Hibah sampai dengan triwulan II tahun 2019, kata Wagub sebesar Rp.817,35 miliar, mengalami peningakatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp. 759,17 miliar.


“Realisasi belanja sampai semester I 2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp. 9,34 triliun atau 43,86 persen dari total dana yang dialokasikan,” jelasnya.
Sementara APBD di Maluku, tambah Wagub, telah dialokasikan sebesar Rp.15,09 triliun, dengan rincian belanja daerah sebesar Rp.13,05 triliun dan Transfer Pemerintah Daerah sebesar Rp.2,02 triliun.
Untuk realisasi pendapatan daerah sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar Rp. 353,00 miliar, mengalami peningkatan dibanding periode yang sama pada tahun 2018 sebesar Rp.331,88 miliar.
“Realisasi pada tahun berjalan sampai semester I 2019, anggaran yang telah diserap sebesar Rp.4,14 triliun atau 24,49 triliun dari total dana yang dialokasikan,” paparnya.
Fakta ini, kata Wagub, menunjukan bahwa dukungan dana APBN dan APBD sangatlah penting dalam memberikan stimulus bagi pembangunan Maluku, dengan potensi ekonomi dan bentang alam yang menjanjikan, tentu memiliki prospek yang cerah jika dikembangkan.


Untuk itu diperlukan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam menunjang pembangunan di Maluku.
“Hal yang juga harus kita kembangkan adalah peran serta pihak swasta dalam memperkuat ekonomi daerah, yang cenderung masih relative kecil,” ucap wagub.
Begitu pula, sinergitas antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah merupakan salah satu faktor penting bagi keberlangsungan perekonomian Indonesia yang inklusif.
“Seminar yang dilaksanakan ini sangat penting sebagai forum diskusi dan sarana untuk mempererat sinergitas antara kebijakan Kemenkeu dan Pemda sebagai upaya memperkokoh ikatan kerja sama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global,” tandas Wagub ( humasmaluku)

Page 1 of 62

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top