Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin


 

JAKARTA,- Gubernur Maluku, Murad Ismail, diundang secara khusus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, untuk membahas kebutuhan Maluku di bidang kelautan perikanan. Pertemuan yang berlangsung santai dalam suasana kekeluargaan itu diadakan di ruang rapat menteri sambil makan siang, Kamis (14/11).

Pada kesempatan itu, Murad meminta agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberikan perhatian khusus kepada Maluku, mengingat potensi perikanan terbesar nasional berada di Maluku.

"Saya harap Maluku bisa mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari KKP. APBD kami sangat kecil untuk bisa mengelola potensi perikanan kami yang besar," pinta Murad.

Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-far, Murad berharap agar program-program KKP dapat didorong masuk ke Maluku untuk mendukung akselerasi (percepatan) pembangunan daerah ini.

Dikatakannya, Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut besar, tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI dan kawasan konservasi Maluku, serta sebagian besar pulau-pulau di luar Maluku. Potensi dan kekayaan sumberdaya alam ini menjadi pekerjaan rumah untuk dimaksimalkan pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Potensi besar perikanan itu, tersebar di tiga WPP yang totalnya mencapai 3,055,504 ton / tahun, dengan mengumpulkan 431,069 ton / tahun di WPP RI Laut Banda (714), dan 631,701 ton / tahun di WPP RI Laut Seram (715). Sementara potensi perikanan di WPP RI Laut Arafura (WPP RI 718) mencapai 1.992.731 ton / tahun.

Saat ini, lanjut Murad, setidaknya ada sejumlah persoalan yang harus diatasi di sektor kelautan perikanan khususnya di wilayah Maluku yakni regulasi, masih kurangnya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, serta implementasi teknologi di bidang kelautan perikanan.

“Tadi di Istana Negara, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan ke saya, kalau dia punya teknologi di bidang perikanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Dia minta agar Jawa Barat melalui teknologi yang dimiliki ini bisa bekerjasama dengan Maluku. Saya bilang ayo, selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, mari kita kerjasama," ungkapnya.

 

 

Sementara itu, Menteri Edhy Prabowo bertekad akan menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi. "Maluku itu punya laut yang luas. Bisa kita kembangkan perikanan tangkap, budidaya hingga pengolahan. Kedepan saya ingin menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi," tekadnya.

Salah satu persoalan yang menjadi penghalang selama ini, kata Edhy, adalah tersumbatnya komunikasi antara KKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal, sektor yang menjadi unggulan daerah ini adalah kelautan perikanan.

"Untuk Maluku, saya akan buka komunikasi dua arah. Masalah kita selama ini adalah tidak lancarnya komunikasi sehingga mengakibatkan misskomunikasi. Setelah ini, dinas teknis langsung saja sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya," kata Edhy.

Lebih lanjut dia katakan, sejumlah regulasi yang menjadi hambatan juga akan dievalusi. "Kami akan sederhanakan regulasi yang selama ini menjadi masalah," janjinya.

Dalam pertemuan itu, Menteri Edhy Prabowo didampingi sejumlah pejabat di KKP yakni Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Agus Suherman, serta pejabat dari Ditjen Budidaya serta Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (humasmaluku)

 

JAKARTA,- Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk kali pertamanya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dalam jabatannya sebagai gubernur. DIPA dan TKDD tahun 2020 tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

"Hari ini, sebagai Gubernur Maluku saya menerima DIPA dan TKDD tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Saya akan pastikan dana transfer ke daerah dan dana desa 2020 akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di Maluku," kata Murad.

Terkait penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2020 itu Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri, pejabat lembaga, serta kepala daerah setara gubernur di Istana Negara.

Murad mengatakan, DIPA dan TKDD tahun 2020 yang diterimanya sebagai gubernur merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi-misi presiden, yaitu Indonesia Maju.

"DIPA merupakan dokumen pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah. Dokumen ini yang akan jadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran belanja daerah" jelasnya.

Setelah menyerahan DIPA 2020, agenda masih dilanjutkan bersama presiden yakni pengarahan kepada seluruh gubernur. Dalam arahan yang tidak lagi dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga itu, presiden lagi-lagi mengingatkan perlu adanya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Murad menambahkan, dalam arahannya presiden juga menitik-beratkan pada lima program prioritas pembangunan nasional yang perlu ditindaklanjuti di daerah.

Lima agenda besar presiden yang menjadi prioritas pembangunan itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Pak presiden minta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tim besar, karena itu kita harus bersinergi. Tidak ada lagi kabupaten kota jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, begitu pula pemerintah pusat. Program prioritas nasional akan berjalan baik kalau semua menjadi satu tim besar yang saling bersinergi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan, presiden juga berkomitmen untuk melanjutkan infrastruktur terutama membuka akses transportasi dan aksesibilitas.

"Akan dibangun pelabuhan dan bandar udara baru, yang sudah ada perlu dikembangkan lagi. Paling terpenting lagi, regulasi-regulasi yang menghambat akan dihapus," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku didampingi Staf Khusus Gubernur Bidang Humas M. Azis Tunny dan Kepala Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Saiful I. Patta, SSTP (humasmaluku)

 

BOGOR,- Gubernur Maluku Murad Ismail menyatakan komitmennya untuk mendukung lima program prioritas pembangunan nasional di Maluku. Menurutnya, lima program prioritas pembangunan yang menjadi agenda besar Presiden RI Joko Widodo itu, sebenarnya juga adalah solusi untuk Maluku bangkit dan bisa mengejar ketertinggalannya selama ini.

"Sebagai Gubernur Maluku, saya siap mendukung dan mengamankan lima program prioritas yang menjadi fokus pembangunan Pak Presiden untuk lima tahun kedepan," kata Murad di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Forkopimnda tahun 2019 di Sentul International Convention Centre (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (13/11).

Sesuai arahan Presiden, lanjut Gubernur, lima program prioritas pembangunan nasional yang harus ditindaklanjuti di daerah adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Misalnya pembangunan SDM di bidang pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, atau mempermudah regulasi untuk kepentingan investasi dan membuka lapangan pekerjaan, itu juga menjadi fokus kita di daerah. Karena itu, visi besar Pak Presiden juga menjadi visi saya untuk membangun Maluku," tandasnya.

Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo saat memberikan sambutan dan arahannya dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda menegaskan, pada periode kedua masa pemerintahannya ini, dirinya akan fokus pada lima program prioritas pembangunan yang siap dijalankan dalam lima tahun ke depan. Pertama, pembangunan SDM yang pekerja keras, dinamis, terampil dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dikatakannya, hal itu tidak akan diraih dengan cara-cara lama, melainkan cara-cara baru, seperti kerja sama dengan industri dan penggunaan teknologi. Kedua, meneruskan pembangunan infrastruktur terutama yang menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah akses wisata, mendongkrak lapangan kerja dan akselerasi nilai tambah ekonomi.

Ketiga, menyederhanakan dan memangkas regulasi dengan menerbitkan Undang-Undang (UU) besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM. Investasi yang membuka lapangan pekerjaan, lanjut dia, juga harus digenjot dan direalisasi.

"Masing-masing UU itu akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU. Perizinan dan regulasi harus dipermudah, setiap investasi juga harus melibatkan pelaku usaha lokal," katanya mengingatkan.

Prioritas Keempat, lanjut Presiden, dirinya akan melakukan penyederhanaan birokrasi dengan memotong prosedur yang panjang. Dirinya juga akan mendorong adanya jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi. Kelima, dirinya akan meneruskan transformasi ekonomi dengan menghilangkan ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi.

Presiden memberikan apresiasi atas penyelenggaraan Rakornas Pemerintah Pusat dan Forkopimda tahun 2019. Menurutnya, Rakornas kali ini merupakan yang terlengkap dan terpenting selama ini. "Rakornas ini sangat penting karena menghadirkan seluruh kepala daerah, sampai unsur Forkopimda yaitu DPRD, TNI, polri, sampai kejaksaan," katanya.

Menurutnya, pertemuan yang menghadirkan seluruh unsur pemerintah daerah tersebut merupakan ide yang cemerlang karena memang dibutuhkan untuk penyamaan visi pembangunan. "Lima visi pembangunan yang menjadi fokus prioritas pembangunan harus mampu diimplementasikan dari tingkat pusat sampai daerah," tandasnya.

Rakornas Pempus dan Forkopimda yang dibuka Presiden ini dihadiri lebih dari 3000 peserta, mulai dari kepala daerah gubernur dan bupati walikota, Ketua DPRD provinsi dan kabupaten kota, Pangdam, Dandim, Dandrem, Kapolda, Kapolres, Kajati hingga Kajari seluruh Indonesia. Kegiatan Rakornas juga dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Pimpinan KPK, Kapolri, Panglima TNI dan Pimpinan Lembaga setingkat Menteri.

Rakornas yang mengangkat tema "Sinergi Untuk Indonesia Maju" itu dibagi dalam delapan sesi. Setiap sesi diisi oleh narasumber dari kementerian/lembaga negara untuk memaparkan pokok-pokok pikiran terkait Program Prioritas Nasional yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. (humasmaluku)

 

Ambon – Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail menyampaikan empat pesan penting saat membuka Festival Seni Qasidah Tinggkat Provinsi Maluku Tahun 2019 di Gedung Islamic Center, Rabu (13/11/2019).

Pesan Gubernur ini termaktub dalam sambutan yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno di hadapan para kafilah dari kabupaten/kota se-Maluku.

Empat pesan itu, pertama, perlombaan bernuansa religius ini, janganlah dimaknai sebagai formalitas acara seromonial belaka, namun sebagai upaya konprehensif dalam rangka pembinaan kerohanian umat Islam khususnya bagi generasi muda.
“Melalui perlombaan ini akan meningkatkan pemahaman umat Islam terhadap ajaran-ajaran Islam serta menjadi momentum strategis untuk membangun semangat ukuwah islamiyah di antara sesama umat Muslim, disamping dapat meningkatkan ekspektasi masyarakat terhadap seni dan budaya di maluku,” ujar gubernur.

Kedua, penyelenggraan perlombaan musik bernuansa Islami seperti seni qasidah yang dilaksanakan ini, serta seni musik yang bernuansa Islami lainnya, tentunya sangat mendukung Kota Ambon sebagai Kota Musik Dunia yang sudah ditetapkan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) beberapa waktu lalu.

Unesco, kata gubernur, merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertujuan mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya.
Kemudian, pesan ketiga yaitu, seni musik religius Islam memiliki nilai ganda, yakni sebagai sarana syiar dan dakwah serta berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan kebudayaan yang bernuansa Islami, sekaligus mentransformasikan nilai-nilai positif kepada masyarakat.

“Pemprov mendukung sepenuhnya upaya-upaya pembinaan dan penyelenggaraan ajang seni dan budaya bernuasa religius yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai upaya pembentukan kepribadian anak bangsa da memberikan andil dalam pembangunan sumberdaya manusia yang berkarakter dan bermartabat,” katanya.

 

Pesan keempat yaitu, Pemprov Maluku menyampaikan terima kasih kepada para Ketua DPD Lasqi kabupaten/kota se-Maluku yang telah mengirimkan kafilah dalam Festival Seni Qasidah Tingkat Provinsi Maluku tahun 2019.

“Kami percaya dengan kemampuan yang telah dimiliki Lasqi Provinsi Maluku dan kabupaten/kota se-Maluku akan mampu mengakomodir, memotivasi dan mengembangkan potensi sumberdaya seniman-seniman Islami yang religius dan berkualitas,”tandas gubernur.

Sebelumnya di tempat yang sama, Ketua DPW Lasqi Maluku Hj Widya Murad Ismail saat menyampaikan sambutan mengungkapkan upaya pembinaa dan pengembangan seni qasidah bukan hal yang mudah apalagi ketika masyarakat khususnya generasi muda telah bersentuhan dengan era globalisasi dan moderisasi`

“Namun demikian selaku Ketua Umum Lasqi yang baru, saya akan berupaya untuk bagaimana Lasqi ke depan makin lebih maju bukan saja pada aspek prestasi akan tetapi yang tidak kalah penting adalah untuk membangun karakter generasi bangsa yang memiliki jiwa kreatif dan inovatif di dalam menghasilkan karya seni dn budaya yang lebih baik,” ungkapnya.

Ketua PKK Provinsi Maluku ini juga mengatakan suara atau irama yang merdu saat menyanyikan lagu qasidah akan membangkitkan gairah hidup untuk bekerja dan berkarya.
Dirinya juga berharap agar melalui seni qasidah ini dapat berhijrah. Meninggalkan keruntuhan moral dan akhlak, menyingkirkan gelora kebencian dan kemarahan sesama umat.

“Kita tuntun anak-anak bangsa untuk tetap beriman dan bertakwa sehingga kita semua mendapat rahmat untuk hidup damai, adil makmur dan sejahtera dalam semangat hidup orang basudara,” terangnya.

 

 

Untuk itu, dirinya mengajak agar pelaksanaan Seni Qasidah Tingkat Maluku Tahun 2019 ini sebagai era kebangkitan masyarakat Maluku di dalam mengembangkan seni dan budaya di daerah ini terutama di dalam menyongsong Lasqi tingkat nasional yang akan dilaksanakan di Kota Ambon tanggal 25 – 30 Noveber 2019.
Widya juga berpesan kepada para peserta lomba agar tingkatkan sportifitas sehingga festival ini akan menghasilkan para juara yang berkualias.

“Juga kepada para juri kami harapkan agar dapat laksanakan tugas dan kepercayaan ini secara jujur, amanah dan bertanggung jawab,” harapnya.
Sementara itu, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad mengatakan sesuatu yang wajar jika hajatan Festival Seni Qasidah ini difasilitaai oleh pemerintah dan diharapkan ke depan perkembangan seni musik Islam bisa tumbuh dan berkembang di seluruh pelosok negeri sebagai kekuatan moral dan spiritual dalam mempertahankan jati diri orang Maluku.

Apalagi, kata Musaad, di tengah situasi di daerah ini yang sedang diguncang gempa. Festival Qasidah ini memiliki makna yang spesial karena dibutuhkan hiburan religi menghadapi semua ini.

“Kita butuh hiburan religi untuk menyegarkan kembali ikatan tentang kemanusian, ikatan kebangsaan sebagai umat manusia,” tukasnya.

Festival yang mempertandingkan delapan kategori perlombaan perorangan dan grup yaitu Vokalis Anak-anak, Remaja dan Dewasa dan Pop Religi serta Grup Qasidah Klasik Remaja, Dewasa, Kolaborasi serta Kontenporer.
Turut hadir pada acara tersebut antara lain Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, Ketua DPW Lembaga Seni Qasidah Indonesia (Lasqi) Provinsi Maluku Hj. Widya Murad Ismail, Plt Sekda Maluku Kasrul Selang, Sekot Ambon A.G. Latuheru, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pimpinan OPD Provinsi Maluku dan Kota Ambon. (humasmaluku)

 

Ambon,- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Maluku agar dapat menerapkan prilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri. Himbauan ini disampaikan sesuai arahan Presiden RI Jokowi terkait dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yakni isu stunting dan jaminan kesehatan nasional. “Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 bahwa perhatian pemerintah dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia,” kata Pejabat Sekda Maluku saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 55 Tahun 2019 yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluiu, Selasa (12/11/2019).


Sekda yang saat itu membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menjelaskan, tema HKN ke 55 kali ini adalah generasi sehat, Indonesia Unggul. Selain itu, ada dua isu kesehatan lainnya yang harus juga diatasi. Masing-masing terkait tingginya harga obat-obatan dan alat kesehatan serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan bantuan dalam negeri.


"Hal ini akan menjadi fokus dan perhatian kita bersama untuk segera dapat diupayakan solusinya," tandas Sekda.
Dikatakan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia setiap tahun. Dimana salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup.


Sekda menjelaskan, isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB. "Terimakasih dalam kurun waktu 5 tahun angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 persen, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilaksanakan sepenuhnya, walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia" urai Sekda mengutip amanat Menkes .


Untuk itu, ajak Sekda agar dicarikan solusi agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang kebih adil dan merata. Pada 5 tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2014- 2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan 3 pilar. Yang meliputi, paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya JKN yang menyusun kegiatan promotif dan preventatif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), ISPK atau Program Ilndonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan Nusantara Sehat (NS). "Kita patut bangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini yang dirasakan manfaatnya. Namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air kita,” ungkapnya.

 


Olehnya itu, betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah masalah tersebut, saya harap dengan tuntutan masyarakat kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas. "Dalam pelaksanaan tata kelolannya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik dan benar, tertanggungjawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring dan evaluasi yang peka" bebernya.


Dalam perspektif saat ini, kata Menkes, pembangunan kesehatan menekankan 2 penguatan yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. "Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan pengadaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu,"katanya.


Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit unit kerja di lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan.  "Tentu semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalisme kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah," lagi tegas Menkes seperti dikutip Sekda.


“Melalui momentuh HKN marilah kita konsentrasikan segenap potensi keuletan dan kebersamaan kita untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa,” sambungnya. Menkes juga menhimbau, agar semua elemen dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden.


Hal ini khususnya, katanya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS kesehatan sertan penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah dan berkualitas. "Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat wujudkan SDM unggul Indonesia Maju seperti yang diharapkan presiden dan kita semua," tandas Menkes (humasmaluku)

 

JAKARTA,- Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan di Kepulauan Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus melakukan lobi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi fokus Gubernur adalah membangun konektivitas perhubungan di Maluku, dan membuka keterisolasian di daerah ini.

Secara khusus, Gubernur Maluku diundang oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, guna membahas proyek-proyek strategis guna mendorong percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku. Dalam pertemuan itu, Gubernur juga mengikut-sertakan para bupati dan walikota se-Maluku untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

"Dari pertemuan ini saya berharap Pak Menteri dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan sejumlah proyek strategis di bidang perhubungan, baik darat, laut maupun udara, di Maluku" kata Murad usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (12/11).

Gubernur mengatakan, dampak dari belum terbukanya akses transportasi secara memadai di Maluku, selain menyebabkan akses produksi jauh dari pasar, juga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya komuditi tertentu seperti BBM (bahan bakar minyak) pada wilayah-wilayah tertentu.

"Kalau Pak Presiden mengatakan harga BBM di Papua sudah sama seperti di Jakarta, maka harga BBM di sejumlah daerah di Maluku masih sangat tinggi, dan ini membebani masyarakat," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajukan sejumlah usulan program yang diharapkan dapat diakomodir dalam program Kementerian Perhubungan tahun 2020. Usulan program tersebut antara lain, pembangunan enam pelabuhan penyeberangan dan pengadaan empat unit kapal penyeberangan pendukung Trans Maluku, pembangunan food estate dengan kegiatan pengembangan delapan pelabuhan singgah Tol Laut, dan pembangunan baru enam pelabuhan singgah perintis laut.

"Kami juga usulkan agar dilakukan revitalisasi pelabuhan Yos Soedarso Ambon, pengembangan bandara dan pembangunan dua bandara baru, pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran Maluku di Sepa (Maluku Tengah), pembangunan pelabuhan perikanan dan container terpadu di Waai-Tulehu (Maluku Tengah), serta pembukaan rute baru pelayaran Pelni dan rute penerbangan pendukung wisata Maluku," pintanya.

Dikatakannya, program usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen proposal kepada Kementerian Perhubungan RI untuk ditindaklanjuti. Para Bupati dan Walikota Ambon pada kesempatan itu juga menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Perhubungan, termasuk dalam bentuk proposal usulan program 2020.

 

 

Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan merespons permintaan Gubernur Maluku untuk mengakomodir sejumlah usulan pembangunan sarana prasarana perhubungan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk membantu Pemerintah Maluku untuk percepatan penyelesaian dokumen yang masih diperlukan.

Menteri mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis dan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus mendapat prioritas. Sejumlah isu strategis itu yakni pengembangan Bandara Bandaneira, pembangunan dan pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, dan pengembangan Bandara Dobo di Kepulauan Aru.

"Adanya potensi persaingan tidak sehat pada program Tol Laut logistik juga menjadi perhatian kami," tandasnya.

Menteri pun menyapaikan komitmennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.

"Kami memahami bahwa ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan berusaha melihat mana yang menjadi prioritas," aku Menteri.

Saat ini di Provinsi Maluku telah tersedia prasarana dan sarana transportasi, dan juga layanan angkutan penumpang dan barang antara lain 12 Bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dengan delapan delapan rute perintis angkutan udara, dan tujuh rute komersial angkutan udara. Terdapat pula 31 pelabuhan penyeberangan yang sementara beroperasi, dengan 25 unit kapal yang melayani 66 lintas penyeberangan, serta terdapat 3 trayek tol laut dengan 9 pelabuhan singgah.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Gubernur Maluku didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, beserta para Bupati dan Walikota di Maluku. Kepala daerah yang berhalangan hadir hanya Bupati Maluku Barat Daya (MBD) karena sementara menghadiri acara pelantikan pimpinan difinitif DPRD MBD.

 

 

Sementara Menteri Perhubungan RI didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, juga hadir sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 Kementerian lainnya seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR, dan Direktur Usaha Angkutan Baran dan Tol Laut PT Pelni (Persero).

"Selama ini, kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk rapat guna menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah semacam ini. Semua pejabat penting di Kementerian Perhubungan hadir, juga sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 di kementerian lainnya ikut hadir dalam rapat tadi. Ini terobosan yang baik bagi Maluku, dan saya optimis Maluku kedepan akan mendapat porsi yang lebih dalam realisasi program dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Frangky Papilaya. (humasmaluku)

 

Ambon – Sebuah gebrakan anyar kini dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dengan menggagas gerakan tanam cabai di pekarangan rumah. Gerakan ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk mengatasi kenaikan harga cabai yang kerap menjadi pemicu inflasi di Maluku.
Untuk membumikan gerakan ini di tengah masyarakat, TPID Provinsi Maluku secara simbolis telah membagikan sebanyak 4.000 anakan cabai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah instansi terkait yang ada di Maluku.

Penyerahan anakan cabai dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada Perwakilan Bank Indonesia, Bulog Divre Maluku- Maluku Utara, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku, PLT Inspektur Provinsi Maluku dan Kepala Biro Kesra Setda Maluku di halaman Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/11/2019).

Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang dalam arahannya mengatakan, sebelumnya pemicu inflasi terjadi pada angkutan udara dengan melonjaknya harga tiket. Namun saat ini pemicunya adalah kenaikan harga cabai.

“Sekarang harga tiket sudah normal. Dan pemicu inflasi sudah bukan harga tiket tapi harga cabe, sehingga apa yang digagas oleh TPID ini patut diapresiasi,” kata Sekda.

Dikatakan, harga cabai di Maluku kini melambung tinggi di atas kisaran Rp.85.000 sampai dengan Rp. 90.000 per kilogram. Sementara informasi yang diperoleh untuk daerah Jawa dan Makassar harganya hanya kisaran Rp.54.000 sampai 55.000.

Menurut Sekda, dari hasil survei yang pernah dilakukan, konsumsi cabai dan rempah-rempah lainnya pada masyarakat rumah tangga setiap bulannya bisa mencapai Rp. 700.000 sampai Rp. 800.000 per bulan.

 

 

"Jika kita giat melaksanakan kegiatan menanam cabai di pekarangan rumah dengan memanfaatkan wadah polybag atau media kaleng, kita sudah bisa menekan pengeluaran dan melakukan penghematan,” papar Sekda.

Dengan gerakan menanam cabai ini, Sekda berharap akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama pemerintah dan TPID untuk menekan laju inflasi di daerah.

“Melalui gerakan ini juga selain dapat meningkatkan kecukupan pangan masyarakat, tidak hanya cabai, tetapi mengurangi ketergantungan masyarakat akan pasokan bahan makanan dari luar Maluku. Dan yang terpenting lagi adalah dapat menekan inflasi yang lebih besar" harap Sekda

Sebelumnya juga, kata Sekda, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku telah melaksanakan gerakan yang sama.

“Dinas Ketahanan Pangan dengan menggandeng PKK telah menyalurkannya ke seluruh keluarga-keluarga melalui Dasawisma,” urainya (humasmaluku)

 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 705 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggranan 2019, maka dalam rangka mengisi lowongn formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Maluku membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku.

 

 

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS PEMPROV MALUKU 2019.pdf (download)

 

 

 


Ambon,- Dalam rangka merealisasikan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan program ‘Satu Data Indonesia’. Komitmen ini dilakukan sebagai upaya mengelola data informasi secara akurat dalam proses pembangunan di Maluku.    
Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Maluku Kasrul Selang saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) ‘Satu Data Indonesia’ yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Hotel Amaris, Ambon, Rabu (6/11/2019).


 “Kami (Pemprov Maluku-red) benar-benar akan implementasikan program ini di Maluku. Jadi siapapun atau lembaga apapun, kalau mau mendata pintunya itu hanya satu. Mungkin dalam hal ini akan dikelola oleh Kominfo secara berjenjang, apakah itu di kabupaten/kota atau provinsi,” tandas Gubernur Maluku.


Menurut Gubernur, dengan program ‘Satu Data Indonesia’,  ke depan tidak akan ada lagi perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi lain, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Dasar hukumnya sudah jelas. Dengan satu data akan lebih baik dan tidak ada lagi pertentangan mengenai data. Pemprov Maluku akan menyesuaikan, baik dari sisi kelembagaan, SDM maupun perangkat daerah,” tutur gubernur.
Bagi pemerintah daerah, lanjut gubernur, data memiliki fungsi yang sangat strategis selain sebagai dasar untuk perencanaan dan membuat keputusan, juga sebagai alat pengendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.


Dijelaskan, dalam konteks pembangunan yang akuntabel, akurasi dan validitas, data mutlak diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel dan berkesinambungan.
“Program “Satu Data Indonesia’ ini sangat penting,  karena data akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan,” jelasnya.

 


‘Program Satu Indoensia’ tambah gubernur, memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu mata data dan satu portal data. Dengan demikian pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat.


“Maluku yang luas lautannya lebih besar dari daratan akan ikut berkontribusi dalam program ‘Satu Data Indonesia’, sehingga dengan penyelenggaraan Rakor ‘Satu Data Indonesia’ diharapkan dapat terwujudnya ‘Satu Data Maluku’ yang sekaligus mendukung terciptanya ‘Satu Data Indonesia’ yang berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia,” tandasnya.
Program ini juga dianggap sangat penting dalam terwujudnya satu data yang berkualitas yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian pembangunan Maluku yang efektif dan efisien.
Rakor ‘Satu Data Indonesia’ juga  merupakan kegiatan yang manfaatnya ditujukan untuk meningkatkan peran institusi statistik dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral untuk ‘Satu Data Indoensia’.


Dengan kata lain,  kata gubernur, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas yang dihasilkan oleh semua perangkat daerah.
“Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada BPS Provinsi Maluku atas terselenggraanya kegiatan ini, semoga semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang tinggi terhadap data yang berkualitas, yang tidak hanya tersaji secara cepat namun juga akurat,” tandas gubernur.


Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku itu mengangkat tema “Peningkatan Peran Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, para kepala dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten/kota se-Maluku, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Maluku (humasmaluku)

Tuesday, 05 November 2019 06:14

Berita Resmi Statistik 5 November 2019

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 5 November 2019.pdf

 

 

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 5 November 2019.pdf

 

Page 1 of 63

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top