Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin


Ambon,-  Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno mengingatkan kepada generasi muda, agar tidak hanya mengejar ilmu semata, tapi lebih penting adalah takut Tuhan dengan bersikap rendah hati. “Ukuran ilmu bisa diperoleh dengan cara-cara yang muda, tapi kalau cerdas dengan landasan agama, takut Tuhan, maka akan lebih bermanfaat,” kata Wagub saat membuka acara Bakudapa Anak dan Remaja Desa Lumahlatal, Klasis Taniwel Timur di Desa Lumahlatal, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (24/8/2019).


Kegiatan  yang dihadiri sebanyak 22 Jemaat ini, ikut dihadiri Ny. Beatrix Orno, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far, dan Asisten III Kabupaten SBB.Wagub mengingatkan, para anak dan remaja untuk tidak sekedar memiliki  ilmu,  tapi tidak punya pengetahuan, karena pengetahuan akan lebih luas, ketimbang ilmu.
“Biar profesor atau doktor sekalipun,  pasti saat ikut dalam pemilihan ketua RT di kumpung tidak akan terpilih,” tandasnya.  

 


Ia berharap, para guru,  pengasuh, agar jangan ajarkan anak-anak  hanya sekedar lulus dan naik kelas. “Jangan sekedar itu, tapi benar-benar ajarkan mereka jadi orang-orang cerdas.  Karena kalau tidak, suatu saat anak-anak kita ini sekalipun potensi Sumber Daya Alam (SDA) kita besar di Maluku, tapi karena tidak berdaya makan, semua akan percuma,” tandas Wagub.


“Kalau ada anak yang punya nilai 5 tidak usah didongkrak menjadi 6. Biar saja dia tidak naik kelas dan tidak lulus. Karena apa? saat ini kolusi dan nepotisme itu masih kencang. Padahal, kita sudah masuk dalam era perdagangan bebas, yang tidak menghendaki adanya KKN,” sambung Wagub.
Mantan Bupati MDB ini juga mengisahkan perjalanan hidupnya.  Ia bercerita dulu dirinya meniti karir menjadi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Maluku, kemudian dipindahkan ke Tual, dan ketika  Kabupaten  MTB mekar, dirinya lalu pindah ke MTB.


Saat bertugas di Kantor Bupati MTB, pada tahun 2006 lantas  dicalonkan bersama Pak Bito menjadi Wakil Bupati MTB, karirnya kemudian berlanjut ketika menang di pilkada MTB.
Tahun  2008 saat Kabupaten MBD mekar dan tahun  2010 digelar Pilkada Ia pun terpilih menjadi  bupati pertama untuk periode 2011-2016.


“Beta mencalonkan diri menang dan menyelesaikan periode pertama. Kemudian 2016 beta maju lagi untuk periode 2016-2021 menang lagi. Tapi di tahun ke tiga periode kedua atas perkenan pilihan rakyat beta bersama pak Murad terpilih dan dilantik menjadi gubernur dan Wagub Maluku,” bebernya.


Untuk itu, Wagub meningkatkan, agar anak-anak bisa menanamkan nilai agama pada diri masing-masing. “ Jika ingin sukses, pertama takut Tuhan. Kedua, rendah hati, seng (tidak) boleh sombong,” pesannya.


Selain membuka acara Bakudapa Anak dan Remaja Desa Lumahlatal, Wagub juga melakukan kunjungan kerja dengan menggelar pertemuan dengan Sekretaris Desa Kawa dan masyarakat empat dusun di petuanan Desa Kawa. Dalam pertemuan itu masyarakat berharap,  ada perhatian Pemprov Maluku terhadap  perbaikan jalan, listrik dan air bersih.
Wagub juga mengunjungi Dusun Pelita Jaya dan meninjau Keramba Rumput Laut  di Alang Asaude. Kunjungan tersebut sekaligus mendegar keluhan dan menyerap aspirasi masyarakat di SBB (HUMASMALUKU)

 

Ambon, - Semenjak didaulat menjadi Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku pada 3 Juli 2019, istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, terus bergerak turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi “potong pele” atau pencegahan stunting di Provinsi Maluku.

Gencarnya program “potong pele” stunting oleh Duta Parenting Maluku, bahkan diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena Maluku menjadi provinsi pertama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki Duta Parenting.

“Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun,” kata Widya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Koordinasi Terpadu Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Tahun 2019 di Gedung Putih, Piru, Seram Bagian Barat, Jumat (23/8/19).

Dijelaskan, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek, dibandingkan tinggi badan orang di usianya.

 

 

Karena itu, lanjut Bunda PAUD Provinsi Maluku ini, penanggulangan stunting merupakan tanggungjawab bersama karena pengaruhnya bukan hanya terkait kecerdasan anak, namun juga pada kesehatan ketika dewasa nanti.

“Jangan sampai terlambat mendeteksi dan memperbaiki kondisi ini. Penanggulangan stunting harus menjadi tanggungjawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi setiap keluarga Indonesia,” tegasnya.

Widya mengingatkan, jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang akan menunjang kesuksesan pembangunan bangsa di masa depan.

“Karena itu kita perlu inovasi baru, maupun terobosan untuk mengatasi stunting ini,” jelasnya.

 

 

Sementara itu, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Yasin Payapo, mengungkapkan data yang dimiliki pemerintah tahun 2018 terdapat 1.600 lebih kasus stunting di SBB. Tahun ini, angka itu menurun menjadi 1.300 lebih.

“Intervensi yang kita lakukan melalui Posyandu, Puskesmas, Pustu yang dikawal langsung oleh Kadis Kesehatan. Selain itu, ada pula langkah-langkah strategis yang dikoordinir langsung oleh Bappeda,” ujar Payapo.

Dirinya berharap, dengan pertemuan koordinasi ini, nantinya melahirkan rekomendasi dan komitmen bersama untuk memerangi stunting di Maluku. “Semoga ada rekomendasi dan komitmen bersama yang menghasilkan gerakan potong pele stunting lebih efektif lagi,” kata Payapo.

Kementerian Dalam Negeri, melalui Regional Koordinator Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Andi Irfanji, mengapresiasi program dan kerja-kerja konkrit istri Gubernur Maluku karena menjadikan Maluku sebagai provinsi pertama di Indonesia Timur yang memiliki Duta Parenting.

“Saya beberapa kali keliling Indonesia Timur, baru kali ini ada Duta Parenting dari Provinsi Maluku. Saya baru dari Gorontalo, di sana tidak ada yang namanya Duta Parenting. Untuk Indonesia Timur, baru ada di Provinsi Maluku. Di provinsi lain, bahkan seperti Sulawesi Selatan saja baru sebatas Bunda PAUD,” kata Irfanji.

 

 

Dia menyampaikan, November 2018 lalu Pemerintah Pusat mencanangkan program pencegahan dan penanganan stunting, sekaligus menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk ditangani. Tahun 2019, Pemerintah Pusat menambah jumlahnya menjadi 160 kabupaten.

“Rencananya tahun 2020 nanti, ditambah lagi menjadi 260 kabupaten,” ungkapnya.

Menurutnya, penanganan kasus stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektoral dan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan. Porsi Dinas Kesehatan hanyalah 30 persen, selebihnya menjadi tanggungjawab instansi teknis lainnya.

“Karena itu peran Bappeda sangat kita harapkan, untuk kemudian mengkoordinir OPD lainnya. Jadi tidak cukup menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan saja,” jelasnya.

Selain membuka pertemuan koordinasi terpadu percepatan penurunan stunting dan gizi buruk di Kota Bula, Widya juga melakukan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat.

Dia menyempatkan diri meninjau Posyandu Nusukamu, Desa Kawa dan menyerahkan peralatan kesehatan beruapa alat timbang, brain booster, dan Penyerahan Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu hamil dan balita di desa setempat.

 

 

 Dia mengaku memilih Desa Kawa, karena daerah itu juga menjadi locus atau tempat terjadinya kasus stunting. Kehadiran Widya mendapat perhatian dan antusias warga yang ingin melihat dan menyapa langsung istri gubernur tersebut. Saat memberikan PMT, Widya bahkan sempat menggendong sejumlah anak balita.

 

 

Di Desa Kawa, Ketua Dewan Dekranasda Provinsi Maluku ini juga menyempatkan diri untuk meletakan batu pertama pembangunan septic tank komunal dan menyerahkan tempat cuci tangan bantuan Dinas PUPR Provinsi Maluku, menyerahkan peralatan pengolahan pangan lokal dari Dinas Ketahanan Pangan, serta meninjau Rumah Pangan Lestari di Kabupaten SBB (humasmaluku)

 

post thumb

 

Ambon, InfoPublik - Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Perpustakaan Provinsi Maluku gelar Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan tema implementasi program revolusi mental menuju Indonesia cerdas 2024, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/8/2019).

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Plt Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Setda Maluku Frona Koedoeboen, mengatakan proses dalam mencapai revolusi mental menuju indonesia cerdas tahun 2024 ini, memberi tanggung jawab besar kepada perpustakaan di seluruh pelosok tanah air.

Untuk lebih meningkatkan kualitas dari berbagai aspek baik itu aspek kelembagaan, sumber daya manusia perpustakaan maupun layanan perpustakaan yang kiranya dapat mewujudkan impian besar pemerintahan pemerintah indonesia terhadap kemajuan bangsa dan negara melalui revolusi mental.

“Perpustakaan harus berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Oleh karenanya perpustakaan harus selalu meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan guna menarik masyarakat untuk ikut aktif memanfaatkan informasih yang tersedia di perpustakaan,” tutur frona.

Lebih lanjut frona menjelaskan bahwa model-model layanan yang harus dikembangkan lebih banyak pada model-model layanan dinamis sesuai perkembangan yang bisa langsung menjawab kevutuhan masyarakat perpustakaan sudah harus menjadi sebuah ” Center Of Llife Chages” .

Dengan demikian peran perpustakaan akan menjadi sangat bermanfaat untuk mendorong terwujudnya revolusi mental menuju indonesia cerdas 2024.

Dirinya berharap kepada para peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca ini dengan baik sehinga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara khususnya bagi daerah Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Maluku, kepala perpustakaan nasional  RI, pustakawan ahli perpustakaan nasional RI, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Maluku.

Serta, pejabat struktural dan fungsional lingkup  dinas kabupaten/kota diprovinsi Maluku dan para peserta sosialisasi. (vpa/mcmaluku/toeb)

 

Ambon,- Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel  Orno, membuka dengan resmi kegiatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yang digelar di Hotel Santika, Ambon (22/8).

Kegiatan dihadiri Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sumedi Andono Mulyo dan Sekretaris Direktur Bina Pengembangan Daerah, Kemendari, Zanariah. Para pimpinan kepala daerah diantaranya, Bupati Buru Ramli Umasugi, Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, Wakil Bupati KKT Agustinus Utuwaly, Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru dan suluruh pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Wagub dalam sambutan mengatakan, Musrenbang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan wujud komitmen dalam merencanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
“Kita harus berkomitmen bahwa pertemuan di hari ini, sebagaimana diatur dalam peraturan   perundang - undangan merupakan forum dasar perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan sekaligus menyetujui rencana kerja pemerintah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi (Renstra) lima tahun kedepan,” kata Wagub.


Dikatakan, RPJMD tersebut, nantinya harus mampu menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari - hari masyarakat Maluku.  


Semuanya, lanjut Wagub, harus terangkum dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini, untuk dapat diselesaikan secara bersama oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Maluku, seperti tingkat kemiskinan yang mana di tahun 2018 sebesar 17,85 persen, sehingga menempatkan Provinsi Maluku berada dalam posisi peringkat ke-4 provinsi termiskin dari 34 provinsi di Indonesia.


“Permasalahan lainnya adalah pengangguran yang masih berada pada posisi tingkat pengangguran terbuka tertinggi nomor tiga pada Februari 2019 sebesar 6,91 persen.


Kendati demikian, sebut mantan Bupati MBD ini, informasi yang menggembirakan terkait pertumbuhan ekonomi (PE) Maluku masih stabil dalam posisi diatas 5,9 persen, dan angka inflasi yang masih terkontrol dibawah 4 persen.
Begitu juga dengan kondisi keamanan yang semakin kondusif dan terkontrol, menunjang adanya kepastian hukum dan aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten kota di Maluku.


Wagub juga menyampaikan tentang belum diolah dan dikembangkan dengan baik potensi wilayah, padahal wilayah seluas ini memiliki potensi unggulan perikanan baik budidaya maupun penangkapan, perkebunan rempah-rempah yang memiliki nilai historis tinggi yang sangat menunjang unggulan pariwisata.

“Unggulan kita bukan hanya itu terdapat pula potensi pertambangan yang terdapat pada 16 cekungan potensial migas, dan potensi hasil hutan yang belum di olah dan dikembangkan dengan baik,” ungkap Wagub.

Di lain sisi, Wagub juga memberi penekanan berkaitan dengan kondisi geografis Maluku yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yang memiliki potensi bencana, sehingga perlu selalu diantisipasi dalam segala aspek perencanaan dalam rumusan RPJMD dan Renstra OPD.

Untuk itu, tambah Wagub, pada setiap aspek perencanaan harus mempertimbangkan posisi RPJMD sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang sistem perencanaan pembangunan nasional Nomor 25 tahun 2004.


“Berbagai permasalah tersebut harus tersusun dalam Program - program yang rasional, terstruktur, bersinergi, dapat berkolaborasi pendanaan antar lembaga sehingga mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan Maluku, sesuai Visi Misi Pemerintah untuk kesejahteraan Rakyat,” tandas Wagub. (humasmaluku)

 

Ambon – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail mengajak seluruh komponen masyarakat Maluku, terutama pemuda untuk terus memperkuat pemahaman sejarah perjuangan bangsa.

“Salah satu tantangan terbesar dalam hidup dan kehidupan masyarakat modern di Indonesia saat ini adalah mudharatnya nilai-nilai solidaritas sosial dan menguatnya nilai-nilai individual serta hilangnya nilai-nilai kebenaran atau pragmatisme,” kata Gubernur dalam sambutannya saat bersilaturhami dengan para Veteran, Warakauri dan Purnawirawan di Kantor Gubernur Maluku, usai memimpin upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekan RI, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Gubernur, fenomena ini, bukan hanya terjadi dalam masyarakat perkotaan tetapi juga mulai merambah sampai ke masyarakat pedesaan secara perlahan-lahan.

“Ini yang menyebabkan pergeseran tatanan nilai masyarakat seperti nilai-nilai kesopanan, tenggang rasa, kasih sayang dan kebersamaam baik dalam lingkungan keluarga maupun kelompok masyarakat,” ungkap gubernur.

Gubernur mangatakan, rasa simpati serta penghargaan yang tinggi atas pengorbanan yang diberikan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan adalah salah satu cara yang harus ditumbuhkan.

Untuk itu, kata Gubernur penumbuhkan kembali komitmen perjuangan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pilar utama dalam menopang proses penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, harus tetap didorong.

Dalam momentum peringatan HUT Proklamasi RI yang ke-74 serta menyongsong HUT Provinsi Maluku ke-74, pada 19 Agustus, dirinya berharap agar seluruh komponen masyarakat dapat menumbuhkan serta menguatkan kembali nilai-nilai soliditas kebangsaan yang menjadi kekuatan para pahlawan pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan Negara Kesatuan RI.

Momentum ini, kata Gubernur, juga merupakan silaturahmi, sekaligus mempertemukan para pahlawan, pejuang bangsa, sehingga dapat berjumpa satu dengan yang lain, bernostalgia secara kekeluargaan dengan rekan-rekan seperjuangan dulu.

 

 

 

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh masyarakat Maluku menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan, pejuang, janda pejuang dan keluarga pejuang atas jasa-jasa serta pengorbanan yang dilakukan,” tandas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan santunan berupa uang sebesar Rp.1 juta kepada 95 pejuang dan janda pahlawan yang ada di kota Ambon.

 

 

 

 

Hadir dalam silaturahmi Pemerintah Provinsi Maluku dan Veteran, Warakauri dan Purnawirawan diantaranya, Mantan Gubernur Maluku, Karel A. Ralahalu, Mantan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Forkopimda Maluku. Gubernur Maluku juga berkesempatan menyerahkan santunan kepada veteran dan warakauri serta purnawirawan yang hadir.

 

Pimpin Upacara HUT Proklamisi RI ke-74


Sebelumnya, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail untuk pertama kalinya bertindak selaku inspektur upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekan RI ke-74.

Upacara HUT Proklamsi RI berlangsung di lapangan Merdeka, Ambon itu, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku. Antaranya, Pangdam XVI.Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy beserta tamu undangan lainnya.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dimulai pukul 10.00 WIT. Upacara berlangsung khidmat dan lancar dan diikuti unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, mahasiswa dan pelajar di Kota Ambon. Teks Proklamasi dibacakan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae.

Dari pantauan di lokasi upcara, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Maluku berhasil memukau masyarakat dan para undangan yang hadir karena sukses mengibarkan Bendera Merah Putih. Pembawa baki Bendera Merah Putih , Fita Huwae merupakan siswi SMA Negeri Siwalima Ambon (humasmaluku)

 

AMBON,- Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail menyatakan angka kemiskinan di Maluku berangsur turun hingga sebesar 0,16 persen, atau sebanyak 1.600 orang per Juni 2019.

Selain angka kemiskinan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Maluku juga telah terjadi pertumbuhan ekonomi (PE) sampai dengan triwulan II tahun 2019 sebesar 6,09 persen. Begitu pula produk domestik regional bruto (PDRB) Maluku per Juni 2019 mencapai 11,44 triliun rupiah.

“Kepemimpinan saya dan saudara Wakil Gubernur memang baru seumur jagung, tetapi kita patut bersyukur. Hal positif ini merupakan kontribusi semua pihak. Saya berterimakasih atas dukungan dan kerjasama semua pihak di Maluku,” kata Gubernur Maluku dalam pidatonya saat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Maluku dalam rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-74 Provinsi Maluku, di Gedung DPRD Provinsi Maluku, Senin (19/8).

Karena semua bekerja dalam sistem, kata Gubernur, maka keberhasilan yang diperoleh adalah keberhasilan secara sistemik. Untuk itu, sangat penting sekali menjaga disiplin, etika dan etos kerja, sehingga semua unsur yang terlibat dalam sistem dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

“Karena itu, saya minta agar semua orang tertib dalam sistem. Saya berharap tidak ada yang bermain di luar sistem, apalagi sampai merusak sistem,” tegas Gubernur.

Dalam rentang usia 74 tahun Provinsi Maluku, lanjut Gubernur, berbagai keberhasilan, kegagalan maupun tantangan dan peluang datang silih berganti. “Banyak kesuksesan telah kita raih, tetapi masih banyak juga tugas yang harus kita kerjakan kedepan,” ajak Gubernur.

 

Dikatakannya, visi dan misi Pemerintah Provinsi Maluku sangat jelas, yaitu menginginkan Maluku yang terkelola secara jujur dan bersih. “Kejujuran dan bersih merupakan fondasi utama, karena dengan jujur dan bersih kita bisa melayani masyarakat,” tegasnya.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga mengurai kilas balik, hingar bingar pesta demokrasi Nasional Pemilu 2019 yang cenderung membawa bangsa ini ke dalam potensi perpecahan antar sesama anak bangsa. Makna perbedaan dipertajam sedemikian rupa, dan dapat berimplikasi terjadinya polarisasi dalam masyarakat.

“Kondisi ini harus benar-benar di waspadai bersama agar sebagai bangsa, kita tetap kokoh berdiri di atas Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika,” pintanya.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI dan Polri yang terus siaga dalam merawat keamanan dan keutuhan NKRI. “Kita bersyukur, stigma Maluku sebagai wilayah yang aman dan damai tetap terpelihara,”paparnya.

Lebih jauh dikatakan, dari Maluku sudah banyak orang belajar tentang apa itu berdamai. Kenyataan berbicara bahwa perdamaian Maluku sangat istimewa, sebab dibangun di atas dasar saling menerima, walaupun berbeda suku, agama, ras dan warna kulit.

“Di Maluku orang bisa belajar tentang apa itu perbedaan. Inilah warisan berharga yang akan terus membingkai tahun-tahun kehidupan Maluku, masa kini dan masa depan,” kata Gubernur mengingatkan kembali.

Gubernur menambahkan, Pemilu tahun 2019 telah selesai. Hasilnya pun telah diketahui. Kepemimpinan Nasional telah terpilih. Demikian pula Lembaga Legislatif, termasuk DPRD Provinsi Maluku. Ada yang bertahan, tetapi ada juga yang pergi, serta ada anggota baru yang akan bergabung.

“Saya percaya, dimana dan kapanpun saudara-saudara hidup dan berkarya, darma bakti serta pengabdian bagi daerah, bangsa dan negara, akan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, Insya Allah, peran dan fungsi setiap orang sangat berarti bagi Maluku,” akunya.

Sebabnya, lanjut Gubernur, membangun Maluku membutuhkan banyak tangan. Membangun Maluku perlu keterlibatan setiap anak bangsa yang ada

“Kita semua adalah pejuang Maluku masa kini, dan kita siap menorehkan sejarah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Saya sangat yakin, dengan menjaga semangat kesatuan dan persatuan serta persaudaraan. Maluku masa depan akan semakin maju, semakin sejahtera, mampu berkompetisi dan sukses mencapai kemajuan-kemajuan besar,” tandasnya.

Sebelum menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Maluku, Gubernur terlebih dahulu memimpin upacara peringatan HUT Provinsi Maluku ke-74 di Lapangan Merdeka, Ambon. Upacara yang dihadiri Forkopimda dan seluruh ASN di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku itu juga berlangsung lancar dan hikmat. (humasmaluku)


Ambon  - Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail menyerahkan Surat Keputusan (SK) Remisi bagi sebanyak 748 nara pidana (Napi) di Maluku.   Dari ratusan napi yang mendapat remisi itu, tercatat sebnayak  17 orang napi di Maluku mendapat remisi (RU-II) atau langsung bebas. Sedangkan  731 lainnya mendapat remisi (RU-I) atau pemotongan masa tahanan.
Remisi ini diberikan dalam rangka perayaan HUT Proklamasi Ke-74 RI kepada ratusan napi yang tersebar di sejumlah lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di Maluku.Penyerahan SK remisi bagi 748 orang narapidana itu diserahkan Gubernur Maluku Murad Ismail kepada dua orang narapidana secara simbolis mewakili narapidana yang lain di Lapas Waiheru, Ambon, Sabtu (17/8/2019).


Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail didampingi Wakil Gubernur Maluku, Drs. Barnabas Nathaniel Orno mengunjungi Lapas Waiheru usai pelaksanaan Upacara HUT Peringatan Kemerdekaan RI ke-74.Turut hadir dalam acara tersebut Forkopimda Provinsi Maluku diantaranya, Pangdam XVI Mayjen TNI Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Triyono Hartanto, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dan Rektor Unpatty, J. Sapteno. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku Andi Nurka dalam kesempatan itu menjelaskan, berdasarkan data tanggal 16 Agustus 2019 kapasitas hunian lapas, rutan, dan cabang rutan di Maluku sebanyak 1.315 orang.  Sedangkan jumlah isi lapas dan rutan saat ini sudah melebihi, yakni sebanyak 1.412 orang.


"Rinciannya, status narapidana sebanyak 999 orang, tahanan 413 orang, terdiri dari anak 18 orang, wanita sebanyak 87 orang, pria 1.307 orang," ujarnya.
Mereka ini tersebar di empat lembaga pemasyarakatan, satu lembaga pembinaan khusus anak, dua rutan, dan delapan cabang rutan yang ada di wilayah ini.
Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly dalam sambutannya yang disampaikan Gubernur Maluku, Murad Ismail mengatakan, pemberian remisi seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai pemberian hak warga binaan pemasyarakatan.


Remisi, kata Yosonna,  merupakan apresiasi negara terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah berhasil menunjukan perubahan perilaku, memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri dengan mengembangkan keterampilan untuk dapat hidup, mandiri serta menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional.
Menurut Yosonna, kondisi lapas/rutan saat ini mendapat perhatian serius dari pemerintah.  Kondisi lapas/rutan yang kelebihan penghuni diatas 100%, saat ini menjadi sumber segala permasalahan, bahkan terkadang menjadi alasan “pembenar” terhadap terjadinya penyimpangan-penyimpangan di lapas/rutan.
“Kita harus membangun awareness, agar tidak selalu menjadi bulan-bulanan. Langkah-langkah dan upaya pembenahan melalui program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan harus terus dilakukan,” kata Laoly.


Program Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, sangat sesuai dengan tema perayaan ke-74 Hari Kemerdekaan RI yaitu ”SDM Unggul Indonesia Maju”, dimana sama-sama memiliki fokus dengan upaya peningkatan kualitas SDM.


Menetri  menjelaskan, revitalisasi penyelengaraan lembaga pemasyarakatan, yang menjadi pilihan untuk solusi penyelesaian permasalahan-permasalahan pemasyarakatan harus mampu menyentuh berbagai program pembinaan, sehingga dapat mengantarkan mereka menjadi manusia yang berkualitas, terampil dan mandiri.
 “Sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas SDM, saat ini kita harus memandang persoalan kelebihan isi penghuni dari sisi yang berbeda, yaitu sebagai modalitas utama dalam pembangunan nasional,” jelasnya.

 


Oleh karenanya, peran strategis jajaran pemasyarakatan dalam peningkatan kualitas hidup, penghidupan dan kehidupan bagi warga binaan pemasyarakatan menjadi urgen.  
Masih kata  menteri, warga binaan pemasyarakatan di lapas/rutan saat ini adalah SDM yang masih terabaikan.  Kelebihan isi penghuni menunjukan bahwa lapas/ rutan sebenarnya memiliki aset dan potensi yang luar biasa untuk mendukung berjalannya kegiatan yang bersifat massal, seperti kegiatan ekonomi kreatif.
“Untuk itu melalui pemberian remisi ini diharapkan seluruh warga binaan pemasyarakatan agar selalu patuh dan taat pada hukum/norma yang ada sebagai bemtuk taggungjawab baik kepada Tuhan Maha Pencipta maupun kepada sesama manusia,” harap Laoly.


Menteri Yasonna menambahkan, salah satu potensi yang dapat digali adalah industri kreatif yang terkait dengan kebudayaan dan kearifan lokal yang tersebar di provinsi di Indonesia.  Modal kebudayaan dan kearifan lokal tersebut dapat menjadi sumber kekuatan industri kreatif yang tidak dimiliki bangsa lain.
Selain itu, pembinaan kepribadian dan kemandirian harus dijadikan sebagai tolak ukur sukses jajaran dalam mengantarkan warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang taat dan mandiri, sehingga bisa hidup lebih baik lagi, dan dapat ikut serta berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Lapas, kata dia, harus ditransformasi menjadi institusi yang mampu menyiapkan masyarakat tangguh, berketerampilan, dan memiliki produktivitas tinggi, siap berkompetisi dalam persaingan global, utamanya melalui Lapas minimum security.


Program tersebut, jelas Laoly, dapat dielaborasi dengan menggerakkan roda perekonomian melalui sektor industri kecil dan menengah dalam kerangka pembangunan nasional, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan pendapatan negara bukan pajak sebagai bentuk kontribusi jajaran pemasyarakatan kepada negara.
Untuk itulah, kondisi kelebihan isi penghuni, sebutnya, tidak boleh lagi dipandang sebagai kelemahan atau sumber segala permasalahan di lapas/Rutan, tetapi harus dikelola dan dimanfaatkan menjadi kekuatan tersendiri, jadikan sebagai peluang dan tantangan untuk berkontribusi positif.
“Dengan memiliki human capital yang besar, lapas/rutan harus mampu mentransformasikan potensi ini menjadi kegiatan ekonomi kreatif,” tandas menteri Laoly (humasmaluku)

Friday, 16 August 2019 00:40

PKK Maluku Harus Didukung Semua OPD


AMBON,- Keberadaan Tim Penggerak PKK (TP-PKK) yang merupakan organisasi bentukan pemerintah dinilai memiliki visi dan misi sangat mulia dalam membantu pemerintah daerah mensejahterakan masyarakat. Apalagi PKK, merupakan organisasi  yang ada hingga ke pelosok desa dan sering bersentuhan langsung dengan masyarakat.   
Berkaitan dengan hal itu, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail berharap adanya dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku  untuk mendukung program Tim Penggerak PKK,  Provinsi Maluku.

“Saya tekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Kepala Dinas, semua kegiatan PKK harus kita dukung,” demikian disampaikan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail saat menyampaikan sambutan pada Pelantikan Pengurus TP PKK Provinsi Maluku masa bhakti 2019-2024, di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Jumat  (16/8).

Dirinya berharap PKK yang baru dilantik, untuk tetap konsisten menjadikan PKK sebagai wadah untuk menaungi dan mengayomi kaum perempuan dan keluarga yang ada di daerah Maluku.

Untuk itu, berkaitan dengan pelantikan pengurus TP PKK, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menyampaikan beberapa poin penting. Antaranya, pertama, pelantikan sebuah organisasi merupakan bagian dari dinamika perkembangan organisasi, hal itu searah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

“Demikian pula dengan PKK yang selama ini telah menunjukan peran dan tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bangsa dan negara,” ungkap gubernur.

Kedua, melalui pelantikan pengurus PKK Provinsi Maluku yang baru,  diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan inovatif yang mampu menumbuhkan spirit baru dalam jajaran PKK Provinsi Maluku, sehingga PKK Provinsi Maluku menjadi organisasi yang makin dewasa dan mampu melihat jauh kedepan sebagai perekat persatuan dan kesatuan serta berupaya meningkatkan kualitas sumber daya anggotanya, guna mensejahterakan anggota PKK beserta keluarganya.

Ketiga, pengurus yang baru diharapkan dapat benar-benar melaksanakan amanat organisasi yang telah dipercayakan.

Kedepan, tambah  gubernur, PKK harus mampu mengakomodir seluruh instansi perempuan di daerah ini agar berkreasi dan berinovasi.

“Saya juga berharap kiranya TP PKK Provinsi Maluku terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keluarga besar Maluku yang maju dan sejahtera, yang bermuara pada pencapaian visi misi pemerintah daerah Maluku yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan,” tandas gubernur.

Sebelum mengkahiri sambutan,  gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada Pengurus PKK periode lalu, atas dharma bakti dan pengabdiannya yang telah disumbangkan bagi organisasi PKK.

“Selanjutnya bagi pengurus yang baru dilantik, saya mengucapkan selamat bekerja dan selamat berjuang,” tandas gubernur.

Usai Acara Pelantikan, Ketua TP PKK Provinsi Maluku, Ny. Widya Murad Ismail beserta anggota PKK lainnya mengadakan pertemuan berupa silaturahim dengan pers di Maluku. Selain silaturahim, pertemuan tersebut juga dalam rangka meminta dukungan pers dalam mendukung program/kegiatan PKK.

Sebagaimana diketahui, banyak kegiatan yang sudah dilakukan PKK dalam rangka mendukung pemerintah.

Diantaranya, pembagian paket sembako bagi warga kurang mampu, kegiatan Bhakti Sosial Pengobatan dan Sunatan Massal bagi warga sekitar Air Besar dan Wara, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. (humasmaluku)



Ambon,- Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail, mendukung penuh kreativitas pemuda dan masyarakat jalan baru, dalam upaya menjadikan jalan baru sebagai tolak ukur model pemukiman, yang baik, bersih dan ramah.

“Sebagai Pembina saya mendukung penuh kreativitas pemuda dan masyarakat jalan baru,” ungkap Gubernur dalam sambutannya saat mengunjungi dan melihat langsung Creative Festifal yang diselenggarakan para pemuda, Senin malam (12/8) di Jalan Baru, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya jalan baru merupakan sebuah Kawasan kumuh di tengah Kota Ambon, yang kini oleh para pemuda disulap menjadi sebuah kawasan yang indah dan menarik untuk dikunjungi.

Melalui, Djalan Baroe Creative Festival 2.0 yang telah diselenggaralan selama dua tahun terakhir menyongsong 17 Agustus, kawasan tersebut telah menjadi kawasan yang indah dan dipenuhi berbagai jajanan makanan yang dijual warga.   

Gubernur di dampingi istri, Ny. Widya Murad Ismail, tiba sekitar pukul 21.00 wit dan disambut meriah warga dengan tarian hadrat.  

Gubernur dan istri menyempatkan diri  menikmati jajanan berupa  iga bakar yang dijual warga.  Tampak pula wistawan asing yang turut menikmati  jajanan dan keindahan setiap Lorong kawasan tersebut.


Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap penyelenggaraan creative festival yang diselenggarakan.

“Saya menyambut baik penyelenggaraan Creative Festival ini, karena meskipun saya tinggal di Waihaong, tetapi tempat bermain saya di Jalan Baru ini,” kata gubernur.
Dikatakan, jalan baru yang dulunya perkampungan kumuh kini bisa berubah menjadi perkampungan modern.

Untuk itu, sebagai Pembina dirinya mendukung penuh kreativitas pemuda dan masyarakat jalan baru, dalam upaya menjadikan jalan baru sebagai tolak ukur model pemukiman, yang awalnya kumuh di tengah Kota Ambon menjadi baik, bersih dan ramah.

“Atas inisiatif pemuda dan warga jalan baru, sehingga jalan baru terus berbenah,”ungkapnya.

Olehnya itu, gubernur berharap adanya dukungan dari seluruh pihak, khususnya Pemerintah Provinsi dan Kota Ambon untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung keberlanjutan dan kesinambungan program yang telah dilakukan selama ini.

Di lain sisi, gubernur juga mengingatkan, upaya lain yang mesti diperhatikan oleh para pemuda dan masyarakat jalan baru adalah soal sampah di sungai yang berbatasan langsung dengan pemukiman warga.

“Harus ada solusi dan komitmen bersama antara masyarakat, Pemerintah Kota Ambon dan Pemerintah Provinsi Maluku untuk kepentingan lingkungan dan zonasi Jalan Baru sebagai wilayah bebas sampah,” ucapnya.

Dirinya juga sangat mengharpkan agar pemuda jalan baru  untuk terus meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), karena ini penting dalam rangka untuk mendukung visi Pemerintah Provinsi Maluku dan Kota Ambon, sehingga kedepan Provinsi Maluku dan Kota Ambon dapat sejajar dengan daerah lain di Indonesia.

Mengakhiri sambutannya, gubernur juga berharap, agar kegiatan seperti Jalan Baru Creative Festival ini,  bukan saja dilaksanakan di jalan baru tetapi juga dapat dilaksanakan di tempat lain, bahkan bila perlu menjadi agenda Pemerintah daerah.  (humasmaluku)



AMBON - Pekan Olahraga dan Seni (Porseni) harus dijadikan sebagai proses pembinaan dan pengembangan prestasi atlet dan seniman Maluku. Harapan ini disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku, M. Saleh Thio, saat membuka Porseni Lomba Lari 10 Km dan Final Lomba Nyanyi Tunggal tingkat SMA/SMK/Ma se-Kota Ambon tahun 2019 di Taman Budaya Ambon, Senin (5/8).

“Saya minta lembaga pemerintah maupun swasta yang bergerak di bidang olahraga dan seni, agar menjadikan kegiatan Porseni sebagai proses pembinaan dan pengembangan prestasi atlet Maluku, sekaligus mendorong lahirnya seniman berdaya saing dalam industri musik Indonesia,” harapnya.

Pada kesempatan itu, mantan Dankor Brimob Polri ini juga meminta agar Dinas Pemuda dan Olahraga selaku instansi teknis, dapat terus menggerakkan dan mengembangkan olahraga untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama Maluku di pentas nasional.

“Dinas Pemuda dan Olahraga harus terus membina dan mengembangkan kreatifitas pemuda yang berdaya saing,” ujarnya.

Gubernur menjelaskan, bahwa pembinaan dan pengembagan kompetensi anak-anak perlu dilaksanakan dan dilanjutkan supaya pada waktu mendatang kita telah menabur benih yang akan tumbuh subur menjadi pohon yang kokoh.

“Ini tanggung jawab sebagai orang tua dan institusi teknis untuk selanjutnya diwariskan kepada generasi mendatang dalam menggapai bintang di lapangan, di panggung seni, serta tetap berpretasi di sekolah,” tandas Gubernur.

Lebih lanjut, dikatakan, para guru serta pembina olahraga dan seni perlu didorong untuk terus memacu anak didiknya agar dapat berprestasi di bidang masing-masing, dan mereka juga harus tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan mandiri.

“Generasi muda harus berprestasi, memiliki kepribadian yang kuat, dan tidak mudah dipengaruhi akibat dari perkembangan teknologi dan komunikasi yang sangat massif,” tukas Gubernur.

 



Untuk itu, Porseni Lomba Lari 10 Km dan Final Lomba Nyanyi Tunggal ini, dapat dimanfaatkan sebagai kesempaatan meningkatkan kualitas atlit dan seniman muda guna memacu prestasi dan profesionalisme di bidang olahraga dan seni.

Hal ini penting dilakukan, lanjut Gubernur, karena generasi saat ini yang kerap disebut sebagai generasi milenial, sangat tergantung pada kemajuan teknologi yang memberikan kemudahan akses secara global. Dampaknya bisa positif, juga negatif.

“Tanpa kita sadari banyak faktor baik positif maupun negatif turut masuk membentuk karakter anak-anak. Mereka sangat tergantung dengan teknologi yang bisa mengakibatkan nilai etika dan moral hilang walaupun secara positif dari sisi informasi dan komunikasi, terasa sangat mudah dan cepat,” kata Gubernur mengingatkan. (humasmaluku)

Page 1 of 58

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

GPR

 
Top