Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Wednesday, 28 August 2019 02:49

Menteri PPPA Dukung Sekolah Ramah Anak di KKT

 

Saumlaki, - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Yembise, mencanangkan SMPN 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai sekolah ramah anak. Pencanangan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti sekolah ramah anak itu didampingi langsung Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail.

"Ada 24 kriteria sekolah ramah anak. SMP N 1 Tanimbar Selatan telah memenuhi kriteria itu, juga beberapa sekolah lainnya di KKT. Sekolah-sekolah ini akan kita jadikan sebagai sekolah ramah anak, sekaligus model di kabupaten ini," kata Yohanna dalam sambutannya, Rabu (28/8).

Selain SMP N 1 Tanimbar Selatan, ada empat sekolah lainnya di KKT yang menjadi rujukan sekolah ramah anak yakni SD N Sifnana, SD Don Bosco 2, SD Don Bosco 3 dan PAUD Anggrek.

Selain sekolah ramah anak, lanjut Yohanna, pihaknya akan menjadikan puskesmas juga ramah anak. Sementara ini baru Puskesmas Saumlaki di KKT yang memenuhi syarat menjadi puskesman ramah anak.

"PPPA akan mendukung sekolah dan puskesmas ramah anak. Jadi tiap tempat kita jadikan tempat ramah anak " ungkapnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan itu bukanlah tugas yang ringan. Untuk itu perlu dukungan dan partisipasi semua pihak.

"Perlu ada evalusi dan perhatian dari Gubernur, Bupati, dan walikota untuk menggerakkan semua unsur, dan para pimpinan OPD harus melihat hal ini," ujarnya.

Yohanna mengatakan, saat ini di Indonesia ada tiga kota yang dianggap ramah anak yaitu Surabaya, Solo dan Denpasar. Dirinya berharap agar tahun depan, Saumlaki juga terpilih sebagai sekolah ramah anak di Indonesia.

"Saya harapkan Saumlaki tahun depan meraih itu. Saya titip ya Pak Bupati. Saya akan launching KKT menuju kabupaten ramah anak. Semua kepala dinas harus mendukung KKT sebagai kabupaten ramah anak," tandasnya.

Lebih lanjut, dia katakan, kedepan jangan lagi ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, apalagi lingkungan sekolah. Bila ditemukan ada kasus orang tua memukul anak, dia meminta agar polisi segera menananganinya.

Yohanna mengingatkan, UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi hukuman atas kasus pemerkosaan anak dibawah umur berupa suntik kebiri, saat ini sudah diimplementasikan pada kasus yang divonis di PN Mojokerto.

"Anak-anak kita juga jangan menikah di usia muda. Saya sedang berjuang agar batas anak itu 19 tahun, atau telah lulus SMA. Target saya, 2030 tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak," tegasnya.

Sementara itu, Bupati KKT Petrus Fatlolon mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan setiap sekolah untuk semua jenjang pendidikan di KKT ramah anak, mulai dari PAUD sampai tingkat SMA. Dia berharap agar anak-anak dapat menjadikan sekolah sebagai istananya.

"Alokasi anggaran pendidikan kita tahun 2019 telah mencapai 20 persen. Karena itu disiapkan seluruh fasilitas seperti sarana prasarana, perpustaan sekolah, kantin yang sehat dan sebagainya. Sekolah dan lingkungannya harus jadi istana bagi anak-anak. Untuk ini, saya akan berikan kebijakan khusus di bidang pendidikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Fatlolon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, yang telah memperkarsai KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat.

"Atas nama masyarakat Tanimbar saya ucapkan terima kasih karena ini sungguh luar biasa, prakarsa ini datang dari Ketua PKK Maluku, yaitu Ibu Widya Murad Ismail, yang telah dinobatkan sebagai anak Tanimbar dari desa Olilit," katanya (humasmaluku)

 

Ambon,- Gubernur Maluku. Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengungkapkan   event  Festival Gambus yang setiap tahun digelar di Kota Ambon, berpotensi dikembangkan secara professional, kontinyu dan berkelanjutan untuk menjadi daya tarik pariwisata di Maluku.

“Pemerintah tentunya akan terus mendukung dan mendorong semua upaya-upaya dimaksud. Kita ingin menjadikan event Festival Gambus ini sebagai salah satu daya tarik destinasi wisata di daerah ini,” kata Gubernur dalam  sambutannya  yang dibacakan  Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin bin Thahir saat membuka Festival Seni dan Qasidah Gambus Skala Besar Tingkat Kota Ambon Tahun 2019, di Gedung Ashari, Ambon, Rabu (28/8/2019)

Festival yang  dilaksanakan oleh Lembaga Seni dan Qasidah (Lasqi) Kota Ambon, ini  dinilai  mempunyai posisi sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban umat dan bangsa ini. Selain dikenal sebagai seni budaya yang bernuansa Islami, tetapi juga merupakan salah satu media dakwah yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama melalui nada dan lagu.

“Karena itu, atas nama Gubernur Maluku, saya menyambut positif kegiatan ini sebagai  sarana untuk membendung kemerosotan akhlak umat melalui lantunan dan syair religius yang edukatif dan memiliki pesan moral secara persuasif yang dapat memotivasi moral dan akhlak generasi muda bangsa,” ungkap gubernur.

Menurut gubernur, seni budaya telah menjadi sebuah identitas anak negeri Maluku yang sejak lama dikenal sebagai orang-orang yang berjiwa seni tinggi. Bahkan ada joke yang mengatakan “Orang Ambon-Maluku batuk saja indah”.
Alasannya, kata  gubernur, tak sedikit artis atau penyanyi Maluku yang punya reputasi besar di kancah belantika musik Indonesia. Hal itu, ditandai dengan banyaknya penyanyi Maluku yang menjadi juara di festival tingkat nasional bahkan dunia.

“Untuk itu, reputasi yang sama juga harus kita torehkan melalui Festival Seni Qasidah Gambus ini.  Dengan potensi yang kita miliki ini, sejatinya anak-anak Maluku harus menjadi juara dan idola dalam Festival Qasidah ini, bukan hanya di level lokal tetapi juga di level Nasional hingga Internasional,” harap gubernur.
Selain itu, kata gubernur,  melalui Festival Gambus ini, dapat membentuk karakter generasi muda guna menjadi generasi yang punya nilai atau punya tingkat keadaban yang tinggi.

 



Pemerintah Provinsi Maluku, tambah gubernur,  sangat berkepentingan dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya daerah mengingat potensi seni dan budaya yang terkandung di bumi Maluku sangatlah berlimpah.

Maluku dengan karateristik kepulauannya dianugerahkan pesona seni dan budaya yang beranekaragam,  berupa nilai-nilai etnik dan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dalam pembangunan masyarakat Maluku.
“Karena itu, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya menjadi salah satu strategi pembangunan daerah terutama membangun industri pariwisata di Maluku,” kata gubernur.

Selanjutkan, kata gubernur, bertolak dari tema Festival Qasidah yakni, “Dengan Seni Qasidah, Mari jadikan Ambon Pono Deng Musik”,  maka pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah, harus menjadi pintu masuk dalam membangun kreasi dan inovasi generasi muda Maluku dan Kota Ambon dalam rangka menyongsong Ambon sebagai Kota Musik.

 



“Melalui festival ini, mari jadikan momentum ini sebagai media transformasi seni dan budaya dalam rangka pembentukan kualitas SDM yang berkarakter dan berkeadaban tinggi. Disinilah tugas dan peran kita, baik Pemda, lembaga seni dan budaya maupun seluruh komponen masyarakat untuk mendidik dan membina generasi muda di daerah ini untuk  lebih mengenal dan mencintai seni budaya daerah,” tutup gubernur (humasmaluku)

 PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU.pdf

 

 

 

 

 UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008

 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

 BLANGKO PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KIP.docx (file word)

 PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU.pdf

Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengukuhkan Ibu Widya Murad Ismail sebagai Bunda PAUD Provinsi Maluku, dihadiri para Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Dibacakan pula Ikrar Bunda PAUD secara bersama-sama. Kegiatan ini berlangsung di Swiss-Bell Hotel, Ambon, Rabu 21 Agustus 2019. (humasmaluku)

 



AMBON,- Jamaah haji Maluku asal Kabupaten Maluku Tengah dan Buru yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 12 tiba di Kota Ambon, Selasa (26/8/2019). Kepulangan ratusan jamaah haji dari Tanah Suci ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Makuku, Hamin bin Thahir dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Maluku, Fessal Musaad.


Kedatangan ratusan jamaah haji kloter 12 ini disambut dalam acara penerimaan Jemaah Haji Provinsi Maluku yang digelar di Asrama Haji Waiheru, Ambon.Acara ini berlangsung dengan antusias masyarakat dan keluarga yang begitu tinggi menyambut kedatangan para tamu Allah. Penyambutan kedatangan Jemaah haji berjalan tertib dan lancar.
Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang disampaikan Hamin bin Thahir berharap Jemaah haji Maluku yang baru tiba di daerah asalnya, dapat menjadi teladan bagi masyarakat.


Gubernur mengatakan, selama kurang lebih 40 hari para Jemaah haji Provinsi Maluku menunaikan Rukun Islam yang ke-5, yaitu perjalanan Ibadah Haji ke Tanah Suci Makkah Al’Mukaramah.
“Alhamdullilah, puji dan syukur para Tamu Allah dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat dan dalam keadaan sehat wal’afiat. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat datang kepada para Jamaah Haji Provinsi Maluku,” kata gubernur.

 

 

 
Tentunya ini, kata gubernur merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, karena dengan selesainya perjalanan Ibadah Haji, para Jemaah haji saat ini telah menyandang predikat sebagai “Haji dan Hajjah”.
Predikat tersebut, sebut gubernur, memang tidak mudah untuk diraih, karena membutuhkan suatu proses yang panjang dan sangat melelahkan.


“Namun demikian, bapak/ibu telah mampu dan sukses melewati setiap tahapan pelaksanaan syarat sahnya Ibadah Haji dengan baik, dan Insya Allah memperoleh “Haji Mabrur”,” ucapnya.


Untuk itu, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini berharap, sekembalinya para Jemaah haji ke daerah masing-masing, dapat menunjukan sikap, tingkah laku serta pribadinya yang berbeda dari sebelumnya.


“Dengan selalu memperlihatkan kehidupan yang Islami, meningkatkan ketaqwaan dan kesalehan, serta menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungan sekitar dan bisa memberikan nilai positif bagi pembangunan di Maluku terutama pembangunan mental dan spritual masyarakat kita,” harap gubernur.


Gubernur juga menyampaikan rasa belasungkawa atas berpulannya 4 (empat) orang Jamaah Haji Maluku, asal Kabupaten Buru, Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Bursel yang meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

 

 


“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya mengajak kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa’Ta’ala, menerima amal kebaikan dan mengampuni segala dosa-dosa mereka,” ungkap gubernur.


Empat Jamaah Haji Meninggal


Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Fessal Musaad menyatakan empat orang jamaah haji asal Maluku meninggal dunia. Tiga orang di antaranya meninggal saat menunaikan ibadah di Tanah Suci, Arab Saudi pada musim haji 1440 Hijriah atau 2019.


"Tiga orang yang meninggal di Tanah Suci berasal dari Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan yang meninggal tadi malam di Asrama Haji Makassar tanggal 26 Agustus asal Buru Selatan," katanya.


Fessal Musaad saat menyampaikan laporan pada acara penyambutan kepulangan jamaah haji asal Maluku kloter 12, ia menjelaskan, kedatangan atau pemulangan haji asal Maluku dimulai hari Selasa ini dengan kedatangan pertama kelompok terbang (kloter) 12 dengan membawa haji asal Maluku Tengah, Kabupaten Pulau Buru sebagian, dan Buru Selatan.


Sedangkan pada Rabu (28/8) akan datang jamaah haji yang tergabung dalam kloter 13 dan 14 yang berasal dari Kota Ambon, sebagian Buru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kota Tual, Seram Bagian Timur, dan Seram Bagian Barat.


"Jadi semua jamaah haji asal Maluku yang tergabung pada kloter 12,13, dan 14 berjumlah 1.272 orang," ujarnya.
Dengan demikian, kata Fessal, prosesi ibadah haji yang membutuhkan waktu yang panjang yakni kurang lebih 40 hari telah selesai. "Mudah-mudahan semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur," katanya. (humasmaluku)


Ambon,-  Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno mengingatkan kepada generasi muda, agar tidak hanya mengejar ilmu semata, tapi lebih penting adalah takut Tuhan dengan bersikap rendah hati. “Ukuran ilmu bisa diperoleh dengan cara-cara yang muda, tapi kalau cerdas dengan landasan agama, takut Tuhan, maka akan lebih bermanfaat,” kata Wagub saat membuka acara Bakudapa Anak dan Remaja Desa Lumahlatal, Klasis Taniwel Timur di Desa Lumahlatal, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (24/8/2019).


Kegiatan  yang dihadiri sebanyak 22 Jemaat ini, ikut dihadiri Ny. Beatrix Orno, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far, dan Asisten III Kabupaten SBB.Wagub mengingatkan, para anak dan remaja untuk tidak sekedar memiliki  ilmu,  tapi tidak punya pengetahuan, karena pengetahuan akan lebih luas, ketimbang ilmu.
“Biar profesor atau doktor sekalipun,  pasti saat ikut dalam pemilihan ketua RT di kumpung tidak akan terpilih,” tandasnya.  

 


Ia berharap, para guru,  pengasuh, agar jangan ajarkan anak-anak  hanya sekedar lulus dan naik kelas. “Jangan sekedar itu, tapi benar-benar ajarkan mereka jadi orang-orang cerdas.  Karena kalau tidak, suatu saat anak-anak kita ini sekalipun potensi Sumber Daya Alam (SDA) kita besar di Maluku, tapi karena tidak berdaya makan, semua akan percuma,” tandas Wagub.


“Kalau ada anak yang punya nilai 5 tidak usah didongkrak menjadi 6. Biar saja dia tidak naik kelas dan tidak lulus. Karena apa? saat ini kolusi dan nepotisme itu masih kencang. Padahal, kita sudah masuk dalam era perdagangan bebas, yang tidak menghendaki adanya KKN,” sambung Wagub.
Mantan Bupati MDB ini juga mengisahkan perjalanan hidupnya.  Ia bercerita dulu dirinya meniti karir menjadi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Maluku, kemudian dipindahkan ke Tual, dan ketika  Kabupaten  MTB mekar, dirinya lalu pindah ke MTB.


Saat bertugas di Kantor Bupati MTB, pada tahun 2006 lantas  dicalonkan bersama Pak Bito menjadi Wakil Bupati MTB, karirnya kemudian berlanjut ketika menang di pilkada MTB.
Tahun  2008 saat Kabupaten MBD mekar dan tahun  2010 digelar Pilkada Ia pun terpilih menjadi  bupati pertama untuk periode 2011-2016.


“Beta mencalonkan diri menang dan menyelesaikan periode pertama. Kemudian 2016 beta maju lagi untuk periode 2016-2021 menang lagi. Tapi di tahun ke tiga periode kedua atas perkenan pilihan rakyat beta bersama pak Murad terpilih dan dilantik menjadi gubernur dan Wagub Maluku,” bebernya.


Untuk itu, Wagub meningkatkan, agar anak-anak bisa menanamkan nilai agama pada diri masing-masing. “ Jika ingin sukses, pertama takut Tuhan. Kedua, rendah hati, seng (tidak) boleh sombong,” pesannya.


Selain membuka acara Bakudapa Anak dan Remaja Desa Lumahlatal, Wagub juga melakukan kunjungan kerja dengan menggelar pertemuan dengan Sekretaris Desa Kawa dan masyarakat empat dusun di petuanan Desa Kawa. Dalam pertemuan itu masyarakat berharap,  ada perhatian Pemprov Maluku terhadap  perbaikan jalan, listrik dan air bersih.
Wagub juga mengunjungi Dusun Pelita Jaya dan meninjau Keramba Rumput Laut  di Alang Asaude. Kunjungan tersebut sekaligus mendegar keluhan dan menyerap aspirasi masyarakat di SBB (HUMASMALUKU)

 

Ambon, - Semenjak didaulat menjadi Duta Parenting (Perangi Stunting) Provinsi Maluku pada 3 Juli 2019, istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, terus bergerak turun ke daerah-daerah untuk sosialisasi “potong pele” atau pencegahan stunting di Provinsi Maluku.

Gencarnya program “potong pele” stunting oleh Duta Parenting Maluku, bahkan diapresiasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) karena Maluku menjadi provinsi pertama di wilayah Indonesia Timur yang memiliki Duta Parenting.

“Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan hingga masa awal anak lahir yang biasanya tampak setelah anak berusia dua tahun,” kata Widya saat memberikan sambutan dalam kegiatan Koordinasi Terpadu Penurunan Stunting dan Gizi Buruk Tahun 2019 di Gedung Putih, Piru, Seram Bagian Barat, Jumat (23/8/19).

Dijelaskan, stunting adalah sebuah kondisi di mana tinggi badan seseorang jauh lebih pendek, dibandingkan tinggi badan orang di usianya.

 

 

Karena itu, lanjut Bunda PAUD Provinsi Maluku ini, penanggulangan stunting merupakan tanggungjawab bersama karena pengaruhnya bukan hanya terkait kecerdasan anak, namun juga pada kesehatan ketika dewasa nanti.

“Jangan sampai terlambat mendeteksi dan memperbaiki kondisi ini. Penanggulangan stunting harus menjadi tanggungjawab kita bersama. Tidak hanya pemerintah, tapi setiap keluarga Indonesia,” tegasnya.

Widya mengingatkan, jika anak-anak terlahir sehat, tumbuh dan berkembang dengan baik, didukung oleh pendidikan yang berkualitas maka mereka akan menjadi generasi yang akan menunjang kesuksesan pembangunan bangsa di masa depan.

“Karena itu kita perlu inovasi baru, maupun terobosan untuk mengatasi stunting ini,” jelasnya.

 

 

Sementara itu, Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, Yasin Payapo, mengungkapkan data yang dimiliki pemerintah tahun 2018 terdapat 1.600 lebih kasus stunting di SBB. Tahun ini, angka itu menurun menjadi 1.300 lebih.

“Intervensi yang kita lakukan melalui Posyandu, Puskesmas, Pustu yang dikawal langsung oleh Kadis Kesehatan. Selain itu, ada pula langkah-langkah strategis yang dikoordinir langsung oleh Bappeda,” ujar Payapo.

Dirinya berharap, dengan pertemuan koordinasi ini, nantinya melahirkan rekomendasi dan komitmen bersama untuk memerangi stunting di Maluku. “Semoga ada rekomendasi dan komitmen bersama yang menghasilkan gerakan potong pele stunting lebih efektif lagi,” kata Payapo.

Kementerian Dalam Negeri, melalui Regional Koordinator Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Andi Irfanji, mengapresiasi program dan kerja-kerja konkrit istri Gubernur Maluku karena menjadikan Maluku sebagai provinsi pertama di Indonesia Timur yang memiliki Duta Parenting.

“Saya beberapa kali keliling Indonesia Timur, baru kali ini ada Duta Parenting dari Provinsi Maluku. Saya baru dari Gorontalo, di sana tidak ada yang namanya Duta Parenting. Untuk Indonesia Timur, baru ada di Provinsi Maluku. Di provinsi lain, bahkan seperti Sulawesi Selatan saja baru sebatas Bunda PAUD,” kata Irfanji.

 

 

Dia menyampaikan, November 2018 lalu Pemerintah Pusat mencanangkan program pencegahan dan penanganan stunting, sekaligus menetapkan 100 kabupaten prioritas untuk ditangani. Tahun 2019, Pemerintah Pusat menambah jumlahnya menjadi 160 kabupaten.

“Rencananya tahun 2020 nanti, ditambah lagi menjadi 260 kabupaten,” ungkapnya.

Menurutnya, penanganan kasus stunting membutuhkan keterlibatan lintas sektoral dan tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan. Porsi Dinas Kesehatan hanyalah 30 persen, selebihnya menjadi tanggungjawab instansi teknis lainnya.

“Karena itu peran Bappeda sangat kita harapkan, untuk kemudian mengkoordinir OPD lainnya. Jadi tidak cukup menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan saja,” jelasnya.

Selain membuka pertemuan koordinasi terpadu percepatan penurunan stunting dan gizi buruk di Kota Bula, Widya juga melakukan sosialisasi pencegahan stunting di Desa Kawa, Kecamatan Seram Barat.

Dia menyempatkan diri meninjau Posyandu Nusukamu, Desa Kawa dan menyerahkan peralatan kesehatan beruapa alat timbang, brain booster, dan Penyerahan Makanan Tambahan (PMT) untuk Ibu hamil dan balita di desa setempat.

 

 

 Dia mengaku memilih Desa Kawa, karena daerah itu juga menjadi locus atau tempat terjadinya kasus stunting. Kehadiran Widya mendapat perhatian dan antusias warga yang ingin melihat dan menyapa langsung istri gubernur tersebut. Saat memberikan PMT, Widya bahkan sempat menggendong sejumlah anak balita.

 

 

Di Desa Kawa, Ketua Dewan Dekranasda Provinsi Maluku ini juga menyempatkan diri untuk meletakan batu pertama pembangunan septic tank komunal dan menyerahkan tempat cuci tangan bantuan Dinas PUPR Provinsi Maluku, menyerahkan peralatan pengolahan pangan lokal dari Dinas Ketahanan Pangan, serta meninjau Rumah Pangan Lestari di Kabupaten SBB (humasmaluku)

 

post thumb

 

Ambon, InfoPublik - Perpustakaan Nasional bekerjasama dengan Perpustakaan Provinsi Maluku gelar Sosialisasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dengan tema implementasi program revolusi mental menuju Indonesia cerdas 2024, di Aula Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Kamis (22/8/2019).

Dalam sambutan Gubernur Maluku yang dibacakan oleh Plt Asisten II Bidang Kesejahteraan Sosial dan Administrasi Setda Maluku Frona Koedoeboen, mengatakan proses dalam mencapai revolusi mental menuju indonesia cerdas tahun 2024 ini, memberi tanggung jawab besar kepada perpustakaan di seluruh pelosok tanah air.

Untuk lebih meningkatkan kualitas dari berbagai aspek baik itu aspek kelembagaan, sumber daya manusia perpustakaan maupun layanan perpustakaan yang kiranya dapat mewujudkan impian besar pemerintahan pemerintah indonesia terhadap kemajuan bangsa dan negara melalui revolusi mental.

“Perpustakaan harus berupaya untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Oleh karenanya perpustakaan harus selalu meningkatkan kualitas serta kuantitas pelayanan guna menarik masyarakat untuk ikut aktif memanfaatkan informasih yang tersedia di perpustakaan,” tutur frona.

Lebih lanjut frona menjelaskan bahwa model-model layanan yang harus dikembangkan lebih banyak pada model-model layanan dinamis sesuai perkembangan yang bisa langsung menjawab kevutuhan masyarakat perpustakaan sudah harus menjadi sebuah ” Center Of Llife Chages” .

Dengan demikian peran perpustakaan akan menjadi sangat bermanfaat untuk mendorong terwujudnya revolusi mental menuju indonesia cerdas 2024.

Dirinya berharap kepada para peserta agar mengikuti kegiatan sosialisasi pembudayaan kegemaran membaca ini dengan baik sehinga dapat bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara khususnya bagi daerah Maluku.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Forum koordinasi pimpinan daerah provinsi Maluku, kepala perpustakaan nasional  RI, pustakawan ahli perpustakaan nasional RI, kepala dinas perpustakaan dan kearsipan provinsi Maluku.

Serta, pejabat struktural dan fungsional lingkup  dinas kabupaten/kota diprovinsi Maluku dan para peserta sosialisasi. (vpa/mcmaluku/toeb)

 

Ambon,- Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel  Orno, membuka dengan resmi kegiatan Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2019-2024, yang digelar di Hotel Santika, Ambon (22/8).

Kegiatan dihadiri Direktur Pengembangan Wilayah dan Kawasan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sumedi Andono Mulyo dan Sekretaris Direktur Bina Pengembangan Daerah, Kemendari, Zanariah. Para pimpinan kepala daerah diantaranya, Bupati Buru Ramli Umasugi, Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury, Wakil Bupati Maluku Tenggara Petrus Beruatwarin, Wakil Bupati KKT Agustinus Utuwaly, Sekretaris Kota Ambon, A.G. Latuheru dan suluruh pimpinan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Wagub dalam sambutan mengatakan, Musrenbang RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 merupakan wujud komitmen dalam merencanakan pembangunan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
“Kita harus berkomitmen bahwa pertemuan di hari ini, sebagaimana diatur dalam peraturan   perundang - undangan merupakan forum dasar perencanaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk memberikan masukan sekaligus menyetujui rencana kerja pemerintah yang akan menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategi (Renstra) lima tahun kedepan,” kata Wagub.


Dikatakan, RPJMD tersebut, nantinya harus mampu menjawab berbagai permasalahan dalam kehidupan sehari - hari masyarakat Maluku.  


Semuanya, lanjut Wagub, harus terangkum dalam dokumen perencanaan lima tahunan ini, untuk dapat diselesaikan secara bersama oleh pemerintah dan seluruh komponen masyarakat Maluku, seperti tingkat kemiskinan yang mana di tahun 2018 sebesar 17,85 persen, sehingga menempatkan Provinsi Maluku berada dalam posisi peringkat ke-4 provinsi termiskin dari 34 provinsi di Indonesia.


“Permasalahan lainnya adalah pengangguran yang masih berada pada posisi tingkat pengangguran terbuka tertinggi nomor tiga pada Februari 2019 sebesar 6,91 persen.


Kendati demikian, sebut mantan Bupati MBD ini, informasi yang menggembirakan terkait pertumbuhan ekonomi (PE) Maluku masih stabil dalam posisi diatas 5,9 persen, dan angka inflasi yang masih terkontrol dibawah 4 persen.
Begitu juga dengan kondisi keamanan yang semakin kondusif dan terkontrol, menunjang adanya kepastian hukum dan aktivitas ekonomi masyarakat di 11 kabupaten kota di Maluku.


Wagub juga menyampaikan tentang belum diolah dan dikembangkan dengan baik potensi wilayah, padahal wilayah seluas ini memiliki potensi unggulan perikanan baik budidaya maupun penangkapan, perkebunan rempah-rempah yang memiliki nilai historis tinggi yang sangat menunjang unggulan pariwisata.

“Unggulan kita bukan hanya itu terdapat pula potensi pertambangan yang terdapat pada 16 cekungan potensial migas, dan potensi hasil hutan yang belum di olah dan dikembangkan dengan baik,” ungkap Wagub.

Di lain sisi, Wagub juga memberi penekanan berkaitan dengan kondisi geografis Maluku yang berada pada pertemuan tiga lempeng aktif dunia yang memiliki potensi bencana, sehingga perlu selalu diantisipasi dalam segala aspek perencanaan dalam rumusan RPJMD dan Renstra OPD.

Untuk itu, tambah Wagub, pada setiap aspek perencanaan harus mempertimbangkan posisi RPJMD sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana diatur  dalam Undang-Undang sistem perencanaan pembangunan nasional Nomor 25 tahun 2004.


“Berbagai permasalah tersebut harus tersusun dalam Program - program yang rasional, terstruktur, bersinergi, dapat berkolaborasi pendanaan antar lembaga sehingga mampu mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya percepatan pembangunan Maluku, sesuai Visi Misi Pemerintah untuk kesejahteraan Rakyat,” tandas Wagub. (humasmaluku)

 

Ambon – Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail mengajak seluruh komponen masyarakat Maluku, terutama pemuda untuk terus memperkuat pemahaman sejarah perjuangan bangsa.

“Salah satu tantangan terbesar dalam hidup dan kehidupan masyarakat modern di Indonesia saat ini adalah mudharatnya nilai-nilai solidaritas sosial dan menguatnya nilai-nilai individual serta hilangnya nilai-nilai kebenaran atau pragmatisme,” kata Gubernur dalam sambutannya saat bersilaturhami dengan para Veteran, Warakauri dan Purnawirawan di Kantor Gubernur Maluku, usai memimpin upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekan RI, Sabtu (17/8/2019).

Menurut Gubernur, fenomena ini, bukan hanya terjadi dalam masyarakat perkotaan tetapi juga mulai merambah sampai ke masyarakat pedesaan secara perlahan-lahan.

“Ini yang menyebabkan pergeseran tatanan nilai masyarakat seperti nilai-nilai kesopanan, tenggang rasa, kasih sayang dan kebersamaam baik dalam lingkungan keluarga maupun kelompok masyarakat,” ungkap gubernur.

Gubernur mangatakan, rasa simpati serta penghargaan yang tinggi atas pengorbanan yang diberikan para pahlawan dan pejuang kemerdekaan adalah salah satu cara yang harus ditumbuhkan.

Untuk itu, kata Gubernur penumbuhkan kembali komitmen perjuangan serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagai pilar utama dalam menopang proses penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, harus tetap didorong.

Dalam momentum peringatan HUT Proklamasi RI yang ke-74 serta menyongsong HUT Provinsi Maluku ke-74, pada 19 Agustus, dirinya berharap agar seluruh komponen masyarakat dapat menumbuhkan serta menguatkan kembali nilai-nilai soliditas kebangsaan yang menjadi kekuatan para pahlawan pejuang bangsa dalam merebut dan mempertahankan Negara Kesatuan RI.

Momentum ini, kata Gubernur, juga merupakan silaturahmi, sekaligus mempertemukan para pahlawan, pejuang bangsa, sehingga dapat berjumpa satu dengan yang lain, bernostalgia secara kekeluargaan dengan rekan-rekan seperjuangan dulu.

 

 

 

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Maluku serta seluruh masyarakat Maluku menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pahlawan, pejuang, janda pejuang dan keluarga pejuang atas jasa-jasa serta pengorbanan yang dilakukan,” tandas Gubernur.

Pada kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku menyerahkan santunan berupa uang sebesar Rp.1 juta kepada 95 pejuang dan janda pahlawan yang ada di kota Ambon.

 

 

 

 

Hadir dalam silaturahmi Pemerintah Provinsi Maluku dan Veteran, Warakauri dan Purnawirawan diantaranya, Mantan Gubernur Maluku, Karel A. Ralahalu, Mantan Wakil Gubernur Maluku, Zeth Sahuburua dan Forkopimda Maluku. Gubernur Maluku juga berkesempatan menyerahkan santunan kepada veteran dan warakauri serta purnawirawan yang hadir.

 

Pimpin Upacara HUT Proklamisi RI ke-74


Sebelumnya, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Drs. Murad Ismail untuk pertama kalinya bertindak selaku inspektur upacara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekan RI ke-74.

Upacara HUT Proklamsi RI berlangsung di lapangan Merdeka, Ambon itu, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku. Antaranya, Pangdam XVI.Pattimura, Mayjen TNI Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol Royke Lumowa, Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Walikota Ambon, Richard Louhenapessy beserta tamu undangan lainnya.

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI dimulai pukul 10.00 WIT. Upacara berlangsung khidmat dan lancar dan diikuti unsur Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI/Polri, mahasiswa dan pelajar di Kota Ambon. Teks Proklamasi dibacakan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Edwin Huwae.

Dari pantauan di lokasi upcara, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Maluku berhasil memukau masyarakat dan para undangan yang hadir karena sukses mengibarkan Bendera Merah Putih. Pembawa baki Bendera Merah Putih , Fita Huwae merupakan siswi SMA Negeri Siwalima Ambon (humasmaluku)

Page 5 of 62

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top