Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin



AMBON,- Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengimbau Bupati dan Walikota se-Maluku untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan gas abadi Blok Masela, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini tidak mau anak-anak Maluku kemudian hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9). Hadir juga dalam pertemuan itu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Gubernur mengatakan, sesuai rencana pengembangan (Planning of Development) Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan tahun 2002. Sedangkan tahap produksi, baru dilakukan tahun 2027.

Hanya saja, singgung Gubernur, tahapan konstruksi lapangan gas abadi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amda yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu tahun 2022.

“Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali,” katanya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap. Pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan instansi terkait, dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.

Selain itu, Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota untuk pro-aktif mengundang investor buat berinvestasi di daerahnya. Menurutnya, ada empat perkara besar yang menjadi alasannya kembali ke Maluku untuk menjadi Gubernur.

Pertama, karena Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, secara presentasi penduduk, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi Nasonal. Ketiga, pelayanan publik Maluku masih mendapat rapor merah, khususnya pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keempat, karena investor enggan berinvestasi di Maluku padahal daerah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

“Khusus perkara yang keempat, yakni mendatangkan investor untuk turut membangun Maluku, saya butuh dukungan dan pro-aktif dari para bupati dan walikota,” katanya.

Gubernur mengatakan, hal itu dapat dilakukan jika Bupati dan Walikota, dapat membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan di bidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.

Ia juga meminta agar para kepala daerah ini memaksimalkan peran pengusaha lokal sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur menyebutkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi. Namun sesuai data BPS, telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada bulan Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen. Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai bulan Maret 2019, sebesar 6,09 persen.

“Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” tandasnya. (humasmaluku)

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KIP Maluku.pdf

 

 

Ambon – Empat orang utusan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) datang ke Ambon. Kedatangan mereka guna merespon pernyataan keras Gubernur Maluku, Murad Ismail terkait ketidakpedulian KKP yang selama ini ditujukan ke Maluku.

Dikawal satuan kerja Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) di Maluku,  mereka tiba di Kantor Gubernur Maluku, sekitar pukul 09.40 WIT, Kamis (5/9/2019) untuk menemui Gubernur Murad Ismail mereka terdiri dari Sekjen KKP Nilanto Prabowo, Dirjen Perikanan Tagkap Zulficar Mochtar, Dirjen PSDKP Agus Suherman, Ketua Satgas Yunus Husein dan Direktur Pelabuhan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap Frits Lesnusa.

Ketua Satgas 115 Pemberantas Ilegal Fising, Yunus Husein kepada wartawan mengatakan, tujuan kedatangan mereka  untuk berkoordinasi terkait statemen Gubernur Murad. Ini merupakan langkah yang bagus untuk bekerjasama sesuai dengan kebutuhan Maluku.

“Pesan dari Menteri Susi, kita mau berkoordinasi kebutuhan di Maluku apa. Kita mau dengar dulu makanya kita membawa beberapa dirjen,” jelas Yunus.

Yunus juga berpendapat, apa yang disampaikan Gubernur Murad hanya sebagai penyemangat untuk bekerja lebih keras lagi. Pernyataan orang nomor satu di daerah itu dinilainya sebagai trigger untuk mendongkrak kinerja membangun daerah.

Rombongan KKP ini berjumlah sekitar  20 orang termasuk pimpinan Satker dan Unit KKP di Maluku ini  menunggu Gubernur sekitar satu jam di ruangnya.

Pertemuan empat utusan Menteri Susi dengan Gubernur Maluku ini, sedianya dijadwalkan pukul 10.00 WIT, namun baru dilakukan pukul 11.10 WIT lantaran menunggu Gubernur Maluku usai menghadiri wisuda di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Setelah tiba di Kantor Gubernur Maluku, Gubernur Murad yang mengenakan jas hitam berdasi merah langsung berjalan menuju ke ruangan menemui tiga utusan Menteri Susi.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku ditemani Plt Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far, Plt. Kepala Bappeda Maluku Djalaludin Salampessy, dan Karo Hukum Setda Maluku Hendry M. Far-Far.

Ada 5 point permintaan Gubernur Maluku kepada Pemerintah Pusat dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Ini 5 ultimatur dari Maluku untuk KKP;

1. Meminta Pemerintah Pusat segera merealisasikan janji-janjinya kepada masyarakat Maluku terkait Maluku sebagai LIN, baik dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan;

2. Mendesak DPR-RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang;

3. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera memberikan paraf (persetujuan) pada draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang LIN, karena hanya dirinya yang belum tandatangan draf itu sebelum diteruskan ke Presiden RI. Kemenkumham, Menko Kemaritiman, dan Setkab sebelumnya sudah memberikan paraf persetujuan;

4. Mendesak Mendagri untuk segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk daerah lainnya;

5. Mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dalam retribusi daerah.

Sekjend KKP, Nilanto Perbowo, usai pertemuan kepada pers menyampaikan terima kasih atas sambutan Gubernur. Dia mengatakan, pihaknya hadir di Maluku karena ditugaskan oleh Menteri. Sekembalinya ke Jakarta hari ini juga, pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri apa yang telah disampaikan Gubernur, dan akan menindaklanjutinya dengan baik. (HMS/PJ)

(sumber : https://info-ambon.com/gubernur-maluku-hadiahi-utusan-menteri-susi-5-maklumat/ )

 

Ambon – Dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat (AS), sekaligus menghadiri peringatan HUT Kota Ambon ke-444 pada 7 September 2019, Konsul Jenderal AS, Mark McGovern, berkesempatan menjumpai Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (6/9/2019).

Konjen AS McGovern yang didampingi Konsul Politik dan Ekonomi Andrew Kelly dan Spesialis Politik dan Ekonomi Yessika Indarini, menyatakan kekagumannya pada keindahan Kota Ambon.

“Saya senang sekali bisa berada di Ambon. Semuanya indah disini,” katanya.

Pada kesempatan itu, McGovern menanyakan prioritas Gubernur Maluku kedepan, khususnya dalam membuka peluang investasi di daerah ini. Menjawab itu, Gubernur mengakui, Provinsi Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Hanya saja belum terkelola dengan optimal.

“Potensi perikanan Maluku misalnya mencapai 4,66 juta ton per tahun, memberi kontribusi sebesar 30 persen terhadap potensi nasional. Sementara produksi perikanan yang dihasilkan baru 12 persen dari potensi yang ada. Laut kami sangat kaya,” ungkap Gubernur.

Selain perikanan, potensi di bidang pertambangan dan energi juga cukup besar, yakni emas, nikel, minyak dan gas bumi. “Ada 16 cekungan, sampai saat ini baru 1 cekungan yang beroperasi yakni di Bula. Sedangkan 3 cekungan telah dieksplorasi dan tinggal diproduksi, salah satunya Blok Masela yang akan produksi tahun 2027 mendatang,” ungkapnya.

Gubernur berharap, kunjungan kerja Konsul AS ke Maluku juga membicarakan tindak lanjut dari kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu, dalam rangka menghadiri Jambore Pramuka Dunia tahun 2019 ke-24 yang dipusatkan di Charleston, West Virginia, Amerik Serikat.

“Saat itu saya berkesempatan bertemu dengan sejumlah investor di AS. Produk pertanian Maluku yang sementara menjadi minat investor AS yakni cengkih, pala dan kayu manis,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Maluku berencana akan menghadiri undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dalam rangka promosi produk pertanian, khususnya rempah pala dan cengkih tanggal 11 hingga 14 September di Baltimore, Maryland.

“Masih terbuka luas peluang bagi investor asal Amerika yang ingin berinvestasi di Maluku,” tandas Gubernur.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Maluku itu kemudian diakhiri dengan saling tukar cinderamata. (BB-DIO)

(sumber : https://beritabeta.com/news/ragam/konjen-as-temui-gubernur-bahas-peluang-investasi/ )

 

Ambon,  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Kesepakatan dilakukan dalam bentuk Penandatangan Nota Kesepakatan bersama oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae yang digelar dalam Rapat Paripurna Dewan, yang dipimpin Ketua DPRD Edwin Huwae dan disaksikan Forkopimda serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Maluku.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak legislatif terutama Badan Anggaran Dewan atas segala dedikasi, loyalitas dan kepeduliannya sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Pembahasan ini telah menyita waktu dan pikiran para anggota Dewan. Terkait dengan itu, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas segala dedikasi, loyalitas dan kepeduliannya sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat,” tandas Orno dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin (9/9/2019) di gedung DPRD Maluku, Karang Panjang.

Mantan Bupati MBD dua periode ini mengatakan, pembahasan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh anggota Dewan bersama Pemerintah Daerah, selama beberapa hari tentunya telah mendapat catatan kritis untuk ditindaklanjuti baik pada APBD Perubahan maupun APBD murni Tahun 2020 mendatang.
Untuk itu, kata Orno, Pemprov Maluku berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai saran dan usulan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik saat ini dan pada waktu yang akan datang.
“KUA serta PPAS Perubahan APBD TA 2019 yang telah disepakati akan menjadi acuan bagi Pemda dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun 2019 yang dalam waktu dekat ini akan disampaikan kepada Dewan untuk dibahas bersama dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” tandas Orno. (it/02 – humasmaluku)

(sumber : https://indonesiatimur.co/2019/09/09/eksekutif-legislatif-maluku-tandatangan-nota-kesepakatan-kua-ppas-2019)

 


Ambon,- Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon kembali meluluskan sebanyak 1.297 orang sarjana dalam wisuda yang digelar, Kamis (5/9/2019). Wisuda yang berlangsung dalam Rapat Terbuka Luar biasa Senat Periode September 2019, ini  dipusatkan di Aula Unpatti.


Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Martinus Sapteno merincikan, di periode September 2019 ini, Sarjana Strata Satu (S1) yang diluluskan berjumlah 1.207, sementara Starata Dua (S2) sebanyak 90 orang.


“Dari Jumlah tersebut dirincikan, sarjana pada Fakultas Hukum sebanyak 127 orang, Fakultas Sosial dan Politik 51 orang, Fakultas Keguruan dan Pendidikan 556 orang, Fakultas Ekonomi 116 orang, Fakultas Pertanian 84 orang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 104 orang, Fakultas Teknik 98 orang, Fakultas MIPA 45 orang, Fakultas Kedokteran 26 orang dan Pascasarjana  sebanyak 90 orang ,”tutur M. Sapteno.


Rektor menjelaskan,  lulusan dengan predikat cum laude pada periode ini sebanyak 71 orang dengan rincian Fakultas Hukum 32 orang dengan IPK tertinggi 3,91, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 4 orang IPK tertinggi 3,69, Fakultas Pertanian 4 orang dengan IPK Tertinggi 3,92, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 8 orang  dengan IPK Tertinggi 3,81, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 18  orang dengan IPK tertinggi 3,81, dan  Fakultas Perikanan dan Kelautan 5 orang dengan IPK tertinggi 3,80.


Sementara itu, Gubernur Maluku, Irjen Pol Drs. Murad Ismail mengatakan, Acara Wisuda Unpatti Ambon, periode September 2019, merupakan sebuah anugerah dan berkat yang patut disyukuri dalam konteks keseriusan dan proses pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan di daerah ini.

 


Dikatakan, wisuda adalah sebuah momentum yang sarat makna dan penuh hikmah, berdasarkan konsistensi terhadap perwujudan visi kampus dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Olehnya itu,  bagi para wisudawan/wisudawati, maupun orang tua/wali, sanak keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman, kata gubernur, acara wisuda ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi  dalam meraih cita-cita dan mimpi-mimpi.


Menurutnya, capaian yang telah diraih oleh para wisudawan/wisudawati, tidak saja merupakan sebuah harapan, kebanggaan dan kehormatan bagi keluarga semata, tapi juga merupakan harapan, kebanggaan dan kehormatan kita semua, baik sebagai warga Maluku, warga bangsa dan negara Indonesia.


“Dengan apa yang dicapai oleh para wisudawan/wisudawati ini, berarti mereka telah mentransformasi diri menjadi modal sosial, kredit poin dan investasi strategis sumber daya manusia pembangunan daerah dan nasional,”tandas Gubernur.


Dalam konteks itulah, tambahnya, selaku gubernur dirinya menyampaikan beberapa hal mendasar, penting dan strategis diantaranya; Pertama, patut bersikap arip menerima perubahan signifikan yang menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran sangat signifikan dalam konteks kehidupan global.


Ini ditandai dengan hadirnya terobosan-terobosan baru di bidang teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), internet untuk segalanya (internet of things), kendaraan otomatis, percetakan tiga dimensi (3D), nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum yang sering disebut revolusi industri 4.0.


Kendati, pergeseran yang terjadi belumlah matang dan telah menjadi isu yang booming, sebut gubernur, akan tetapi level perkembangnnya dihitung telah mencapai titik infleksi (terjadi perubahan bentuk).  “Karena itu, kita juga masih harus memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak, baik konstruktif maupun destruktif, yang bakal ditimbulkan akibat pergeseran yang terjadi,” tutur gubernur.


Dirinya meyakini, cepat atau lambat, pergeseran itu akan terjadi, sehingga harus bisa lebih siap untuk menerima berbagai kemungkinan dampak yang bakal terjadi.  “Oleh sebab itu, saya sangat berharap bahwa dunia Perguruan Tinggi di Maluku, termasuk Universitas Pattimura Ambon, bisa siap tampil responsif dan solutif atas segala kemungkinan itu,” kata gubernur mengingatkan.


Karenanya, Unpatti Ambon dituntut untuk harus lebih mampu memacu diri dalam meningkatkan kualitas mutunya, yaitu, kualitas mutu tata kelola kelembagaannya, kualitas mutu pendidikannya hingga kualitas mutu pelayanan publiknya agar mampu beradaptasi dengan kemajuan revolusi industri 4.0.

 


“Untuk menuju ke arah itu, tidak bisa tidak, Unpatti Ambon membutuhkan komitmen kuat yang terbangun di atas kesadaran bersama tentang pentingnya budaya mutu; mampu melakukan internalisasi nilai-nilai yang menopang terbentuknya mentalitas yang apresiatif terhadap budaya mutu dan konsistensi dalam penerapannya secara berkelanjutan,” papar gubernur.


Apalagi di era yang serba kompetitif ini, sebut mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang eksis, maka yang penting dan mendasar untuk dilakukan adalah bagaimana sebuah lembaga pendidikan tinggi mampu menawarkan prospek lapangan kerja dan masa depan yang menjanjikan bagi para alumninya.
“Dan saya yakin, Unpatti Ambon terus bekerja keras untuk menjadi perguruan tinggi yang dirindukan dan menjadi impian bagi para calon mahasiswa di daerah ini,” ungkap gubernur.


Kedua, pemerintah daerah terus berupaya dengan penuh kesungguhan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku. Dan untuk kepentingan itu, pemerintah sangat membutuhkan partisipasi aktif dan kontribusi nyata dari dunia perguruan tinggi.


“Pemerintah daerah sangat terbuka kepada perguruan tinggi untuk bekerjasama dan membantu pemerintah daerah dalam berbagai usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku kedepan,”tandas gubernur. (humasmaluku)

Thursday, 05 September 2019 00:03

Wagub Sampaikan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019


Ambon - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019. Penyerahan KUPA dan PPAS ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Maluku di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Rabu (4/9/2019), yang juga dihadiri  Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, para pimpinan OPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.


Dalam pengantarnya Wagub Maluku menyampaikan, APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 telah memasuki akhir triwulan tiga. Berbagai program dan kegiatan APBD telah dilaksanakan, namun perlu dilakukan sinkronisasi dengan program dan kegiatan sesuai penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024.
“Masih terdapat persoalan yang harus dibenahi, disesuaikan dan disempurnakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 31 Desember 2019 mendatang,” kata Wagub.


Dikatakan, KUPA tahun 2019 terdiri atas gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi daerah dengan asumsi dasar penyusunan rancangan termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun 2019.


Selain itu, lanjut Wagub, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dalam upaya peningkatan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
“Ini juga terkait dengan strategi pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah,” ungkap Wagub.


Sedangkan PPAS Perubahan APBD, kata Wagub, mencerminkan prioritas program dan kegiatan juga sasaran target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan serta pagu anggaran difinitif menurut urusan pemerintahan OPD yang berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya, Wagub menjelaskan, penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan arah kebijakan pada tahun 2019, baik di tingkat nasional maupun daerah.

 

 


“Dengan didasari pada asumsi-asumsi tentang kondisi yang terjadi pada tahun 2019 ini, maka diharapkan Rancangan Perubahan APBD yang akan disusun, dapat dipertanggungjawabkan secara nasional serta mudah disesuaikan terhadap berbagai perkembangan yang akan terjadi terhadap berbagai perkembangan yang akan terjadi sampai berakhirnya Tahun 2019,” harap Wagub.


Berkaitan dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dilakukannya KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 antara lain :  Pertama, sinkronisasi program dan kegiatan sebagai penjabaran visi misi gubernur yang belum terakomodir pada APBD tahun 2019.


Kedua, realisasi Pendapatan Daerah sampai akhir semester I telah mencapai 50,51 persen, namun pada pos PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen dari Pendapatan Daerah, realisasinya masih di bawah 50 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai dengan akhir TA 2019 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pemda terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019, menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran atau perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.


Keempat, penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun sebelumnya yang tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018 yang harus digunakan dalam Perubahan APBD tahun 2019.


Lebih jauh dijelaskan, Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam KUPA dan PPPAS Perubahan APBD TA 2019 turun menjadi 3,17 trilyun dari perkiraan pendapatan APBD Murni Tahun 2019 yang sebesar 3,20 triliun atau terjadi penurunan sebesar 30,26 milyar atau sebesar 0,94 persen.


Untuk Perubahan komponen Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD turun menjadi 501,94 milyar pada Kebijakan Umum serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019. Ini  lebih rendah dari rencana semula yang ditargetkan sebesar 532,80 miliar atau mengalami penurunan sebesar 30,85 miliar atau 5,79 persen.


Dana Perimbangan pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan tidak mengalami perubahan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam KUA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 naik sebesar 588 juta atau 18,75 persen jika dibandingkan dengan yang direncanakan pada APBD murni TA 2019.
Sementara pada bagian belanja direncanakan turun menjadi 3,18 trilyun lebih rendah dibandingkan rencana semula yang sebesar 3,21 trilyun atau turun 0,82 persen.


Mantan Bupati MBD ini juga memaparkan, untuk kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula yang sebesar 1,62 trilyun menjadi 1,73 trilyun atau naik sebesar 109,33 milyar atau 6,71 persen.
“Sedangkan untuk Belanja Langsung direncanakan turun menjadi 1,45 trilyun, lebih rendah dari rencana semula yang sebesar 1,58 trilyun atau turun 8,55 persen,”jelas Wagub.


Dari gambaran Perubahan Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 yang sebesar 3,17 triliun, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar 3,18 triliun, maka terjadi peningkatan devisit anggaran dari 12,50 miliar menjadi 16,26 miliar atau meningkat sebesar 3,76 milyar atau 30,13 persen dalam Rancangan KUPA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019 ini.


Sementara itu, lanjut Wagub, suntuk Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi penurunan pada pos Penerimaan Pembiyaan Daerah yakni, dari 26,70 milyar yang direncanakan pada APBD Murni TA 2019 turun menjadi 16,26 milyar pada KUPA dan PPAS Perubahan 2019.


“Dan pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga mengalami penurunan dari prakiraan semula yang sebesar 14,20 milyar pada APBD Murni tahun anggaran 2019 menjadi nol rupiah pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019. Dengan demikian terdapat pembiayaan Netto sebesar 16,26 milyar yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran,”tandas Wagub (humasmaluku)

Pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan Nasional dan daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Statistik Sektoral, sejalan dengan itu terbentuklah unit-unit statistik sektoral di setiap Dinas KOMINFO Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku pun dengan segera membentuk unit statistik sektoral pada bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik (seksi pengelolaan komunikasi publik, informasi publik dan statistik) pada Dinas KOMINFO.

Koordinasi dan komunikasi antara BPS Provinsi Maluku selaku Pembina Data dengan Dinas KOMINFO Provinsi Maluku sebagai Wali Data terus terjalin dengan baik. Begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pertemuan Kepala Dinas KOMINFO beserta jajaran dengan Kepala BPS Provinsi Maluku beserta staf terkait, pembinaan dan training kepada staf Dinas KOMINFO, pembahasan data statistik sektoral bersama OPD/Intansi terkait pada saat FOCUS GROUP DISCUSSION PROVINSI MALUKU DALAM ANGKA 2017, 2018 dan 2019 dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya.

 

Dan mulai hari ini, senin 2 September 2019 BPS Provinsi Maluku menyelenggarakan CAPACITY BUILDING STATISTIK SEKTORAL kepada 5 orang staf Dinas KOMINFO. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari yang akan dibekali dengan materi-materi SATU DATA INDONESIA (SDI) yang diberikan oleh Kabid IPDS hari ini, SIMDASI, Pengumpulan Data Statistik Sektoral, Pengolahan Data, Diseminasi Data dan Analisis Data. Tujuan dari kegiatan ini yakni memperkuat kapasitas dan menambah pengetahuan terbaru terkait statistik sektoral kepada SDM Dinas KOMINFO dengan harapan bahwa tata kelola data statistik sektoral pada seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dapat berjalan lebih optimal untuk menunjang pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.#DATAberkualitasUntukIndonesiaMaju

(sumber: https://maluku.bps.go.id/news/2019/09/02/288/capacity-building-statistik-sektoral-dinas-kominfo-provinsi-maluku.html )

Ambon - Gubernur Maluku, Murad Ismail melantik dan mengambil sumpah Asisten III Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kasrul Selang sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku. Kasrul yang juga Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku ini menggantikan Hamin Bin Thahir yang memasuki masa pensiun terhitung 1 September 2019.

Pelantikan Kasrul yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019) itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Maluku No.168 Tahun 2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang pengangkatan Penjabat Sekda Provinsi Maluku. Kasrul akan memangku jabatan Penjabat Sekda selama tiga bulan terhitung sejak dilantik

 

Gubernur saat pelantikan menegaskan, tugas Penjabat Sekda yakni membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.

Murad mengingatkan pedoman pelaksanaan tugas penjabat Sekda Maluku antara lain, melakukan koordinasi organisasi secara menyeluruh, melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berpihak kepada masyarakat.

“Penjabat Sekda harus membangun sinergitas dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan visi Pemprov Maluku yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan,” katanya Gubernur mengakui, Pemprov tidak bisa bekerja sendiri untuk memajukan pembangunan di provinsi tersebut, tetapi membutuhkan keterlibatan semua komponen. Kasrul Selang merupakan satu-satunya calon penjabat Sekda yang diusulkan oleh Biro Pemerintah Setda Maluku ke Mendagri Tjahjo Kumolo dan disetujui. Proses seleksi Sekda definitif akan dilakukan Pemprov Maluku dalam waktu dekat setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno melaksanakan tugas pemerintahan selama enam bulan pasca dilantik Presiden Joko Widodo pada 24 April 2019.(ADI/ANT)

(sumber: https://terasmaluku.com/gubernur-lantik-kasrul-sebagai-penjabat-sekda-maluku-ini-tugasnya/ )



SAUMLAKI,- Meskipun tidak bisa berenang, istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, pantang menyeberangi lautan dari Pulau Yamdena menuju Pulau Matakus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (29/8). Widya mengaku, perjalanan menumpangi speedboat dengan waktu tempuh 30 menit itu, cukup membuatnya tegang.

“Saya ini tidak bisa berenang, jadi 30 menit di atas speedboat tadi jantung berdebar-debar terus,” ujar Widya saat menjumpai puluhan perempuan penenun di Desa Matakus.

Kehadiran Widya di Pulau Matakus dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama tiga hari ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku ini ingin menjumpai langsung para perempuan penenun di pulau itu. Selain penenun asal Matakus, puluhan perempuan penenun dari pulau sekitar juga datang.

“Saya rasa bangga sebagai ibunya orang Maluku, termasuk ibunya masyarakat disini. Ini bentuk tanggungjawab saya sebagai istri Gubernur. Mau tidak mau, saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mengaku, jatuh hati pada tenun asal Tanimbar karena motif dan kekhasannya. Kecintaannya pada tenun ikat ini, karena di semua kegiatan dan acara yang diikutinya selama berkunjung ke KKT, kain tenun selalu dominan menjadi bahan pakaian masyarakat. Alasan ini pula yang mendorongnya ingin menjadikan KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat.

“Saya ingin KKT menjadi kabupaten kreatif berbasis tenun ikat. Ambon kan kota musik, kebetulan saya ingin mempromosikan tenun kita, apalagi saya lihat tenun di Tanimbar ini sudah membudaya, dan banyak sekali motifnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, bila industri kreatif ini dikelola dengan baik, maka para penenun yang merupakan kaum perempuan bisa ikut menopang perekonomian keluarga. Widya berencana untuk membentuk wadah yang bisa mengakomodir seluruh pengrajin tenun ikat Tanimbar maupun Maluku Barat Daya (MBD) yang juga memiliki banyak pengrajun tenun ikatnya. Melalui wadah itu, kata dia, akan diketahui berapa banyak potensi penenun di Maluku, termasuk diketahui permasalahannya.

“Saya sangat suka tenun ikat. Semoga ada wadah khusus buat penenun, terkhususnya tenun ikat Tanimbar dan MBD, dan mereka yang kebanyakan adalah perempuan bisa berdaya dan ikut membantu ekonomi keluarga,” harapnya.

Dalam perjumpaan itu, Widya juga membuka dialog dengan para perempuan penenun. Salah satu perwakilan penenun asal desa Tumbur, Martina Fenanlampir, mengatakan, dia dan sejumlah penenun sudah mendapat dukungan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa benang katun, bahan baku dari kain tenun. Hanya saja, mereka masih butuh pendampingan untuk mengelolah keuangan dari hasil penjualan.

Titi Munubi dari desa Olilit, menyampaikan, adanya regenerasi penenun membuat mereka kekurangan perangkat alat tenun. Pihaknya juga masih butuh pelatihan, khususnya dalam menggunakan alat pewarna benang. “Alat tenun kami kurang karena anak-anak muda sekarang juga banyak yang bisa menenun,” ungkapnya.

Menjawab masukan dan persoalan yang diungkapkan para penenun, Widya mengaku akan membuat wadah sehingga persoalan yang dihadapi para penenun bisa dicarikan solusinya. “Untuk itu kita akan buat wadah. Tentang teknik pewarnaan, kita akan bantu dengan pelatihan,” katanya.

Untuk bahan baku, dia akan mengupayakannya. Bahkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini ingin agar para penenun tidak lagi memikirkan bahan baku, dan hanya fokus untuk memproduksi bahan tenun ikat.

“Saya ingin semuanya senang. Penenun tidak lagi pikir bahannya darimana, ibu-ibu buat saja, nanti biayanya berapa? Tapi jangan setelah punya uang banyak, lalu jadi malas. Jangan saat lagi banyak uang lalu stop tenun, tidak ada uang baru tenun lagi,” tegasnya.

Widya ingin adanya komitmen bersama untuk menjadikan KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat. “Mari rajin menenun, hasilnya di tabung. Mari kita rubah pola pikir. Semua orang tidak diberikan talenta untuk menenun. Jadi ibu-ibu harus bangga punya keahlian ini,” katanya memberikan semangat.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Kepualauan Tanimbar, Joice Fatlolon, mengatakan, tenun ikat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tanimbar. Selain memiliki 47 ragam motif, tenun ikat Tanimbar juga sudah terdaftar dan mendapat pengakuan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Motif kita sudah 47 motif yang terdaftar, dan masih banyak motif lagi yang belum didaftarkan. Tiap kecamatan kita punya ciri khas motifnya sendiri-sendiri,” katanya.

Persoalan yang dihadapi para penenun, kata Joice, adalah harga yang belum seragam. “Penenun kita juga belum bisa mengelolah manajemen usahanya. Mereka belum bisa kelola modal untuk bahan baku, sebab keuntungan langsung dikonsumsi. Akhirnya bila ada pesananan, mereka biasanya minta panjar. Ini juga perlu pendampingan,” kata istri Bupati KKT Petrus Fatlolon ini.

Hari ketiga kunjungan kerja Widya Murad Ismail ke KKT selain berjumpa dan berdialog dengan para pengrajin tenun ikat Tanimbar, dia juga melakukan serangkaian kegiatan yakni menyerahkan bantuan alat pengelolaan pangan berbasis sumberaya lojal (jagung), serta silaturahmi dan tatap muka dengan pengurus Tim Penggerak PKK KKT dan organisasi perempuan se-KKT. Ikut dalam rangkaian kunjungan ini pula Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Betrix Orno,  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Elvis Pattiselano, dan perwakilan BI Ambon Purwanto (humasmaluku)

Page 4 of 62

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top