Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

 SK GUBERNUR MALUKU NO 204 TAHUN 2019.pdf



Ambon,-Gubernur Maluku Irjen Pol Drs. Murad Ismail berharap pertumbuhan ekonomi dapat berdampak pada pengurangan penduduk miskin dan penyerapan tenaga kerja serta mengurangi kesenjangan antar wilayah di Maluku.

Hal tersebut disampaikan gubernur dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang saat membuka dengan resmi acara diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Edisi Agustus 2019 dan Kajian Fiskal Regional serta Diskusi Publik Industri Jasa Keuangan (IJK) yang diselenggarakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Selasa (24/9) di Hotel Santika, Ambon.

Hadir pada kegiatan itu diantaranya Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Noviarsono Manulang,  Plt Kakanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (DJPB) Maluku, Tri Budianto, Kepala OJK Maluku, Bambang Hermanto, para Pimpinan Cabang Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional dan para pelaku usaha

Dikatakan, perkembangan perekonomian Maluku pada triwulan ke dua tahun 2019 tumbuh positif sebesar 6,09 persen. Angka tersebut, kata gubernur, mengalami sedikit pelambatan dibandingkan dengan triwulan ke satu 2019 yang tumbuh sebesar 6,32 persen.

“Namun, pertumbuhan ekonomi Maluku pada triwulan ke dua 2019 masih lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat 5,05 persen,” terang gubernur.

Gubernur menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh beberapa sektor lapangan usaha yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi antara lain pertanian, perikanan perdagangan dan serta industri pengolahan, sehingga perlu ditingkatkan pertumbuhannya.

“Oleh sebab itu, target RPJMD Provinsi Maluku, sampai dengan akhir tahun 2019, diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa mencapai pada kisaran 6,02 – 6,38 persen,” ungkap gubernur.

Selain pertumbuhan ekonomi, sesuai laporan BI Perwakilan Maluku, masih kata  gubernur, inflasi Maluku pada triwulan ke dua 2019 sebesar 4,10 persen. Angka ini meningkat dibandingkan triwulan ke satu 2019 yang tercatat inflasi sebesar 3,74 persen.

Meningkatnya inflasi pada triwulan ke dua terutama dipengaruhi oleh inflasi kelompok makanan jadi, kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan dan inflasi kelompok sandang,  sehingga diperkirakan pada triwulan ke tiga inflasi Maluku akan meningkat.

 

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Niviarsono Manulang menyerahkan cinderamata kepada Sekda Maluku, Kasrul Selang di sela-sela Acara Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Maluku Edisi Agustus 2019 dan Kajian Fiskal Regional serta Duskusi Publik Industri Jasa Keuangan, Selasa (24/9) bertempat di Hotel Satika, Ambon



“Pada kesempatan ini, saya ingatkan kepada Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota agar terus meningkatkan koordinasi, agar inflasi Maluku dapat terjaga sesuai strategi pengendalian inflasi di Maluku, yang difokuskan pada konsep kebijakan 4K, yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif,” harap gubernur.

Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga menyebutkan, dalam rangka meningkatkan perekonomian Maluku, maka pembangunan ekonomi daerah akan difokuskan pada pengembangan 3 sektor unggulan yakni, perikanan, pariwisata dan pertanian.

“Peningkatan sektor unggulan pertanian dan perikanan akan barengi dengan peningkatan nilai tambah produk, industri pengolahan serta peningkatan SDM yang unggul dan terampil,” beber  gubernur.

Untuk itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah, Pemerintah Daerah akan terus mendorong peningkatan ekspor daerah terutama ekspor non migas antara lain perikanan, perkebunan dan hasil hutan non kayu.

“Kita juga terus berupaya untuk memberikan kemudahan bagi kegiatan investasi di Maluku untuk menggerakkan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Meski demikian, tambah  gubernur, investasi yang diharapkan tentunya tetap mengedepankan pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan bagi kelestarian Maluku sebagai wilayah berciri kepulauan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Maluku.

Untuk itu,  melalui kegiatan diseminasi ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi percepatan pembangunan ekonomi Maluku di masa yang akan datang.

“Saya juga mengajak kepada semua pemangku kepentingan di daerah untuk tetap bersinergi dalam membangun daerah ini lebih maju, mandiri dan berdaya saing,” tandas gubernur.
 (humasmaluku)

 

AMBON,- Dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan infrastruktur di wilayah Indonesia Timur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (P4).

Rakor yang bertemakan “Bangun Sinergi Untuk Negeri, Infrastruktur Handal, Indonesia Maju” itu dipusatkan di Hotel The Natsepa, Suli, Maluku Tengah, Senin (23/9).

Sebelum Rakor berlangsung, acara diawali dengan penandatangan kerjasama antara Tim Pengamanan Pemerintahan dan Pembagunan Daerah (TP4D) di delapan Kejaksaan Tinggi (Kejati) wilayah Indonesia Timur dengan 58 Kepala UPT/Balai Besar/Satuan Kerja (Satker) Kementerian PUPR pada 10 provinsi di wilayah Kepulauan Maluku, Sulawesi dan Papua.

Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung RI Jan S. Maringka, dan Inspektur Jenderal Kementerian PUPR RI Widiarto, turut menyaksikan penandatangan kerjasama tersebut.

Penandatangan kerjasama itu menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi tahun 2015, yang merupakan langkah strategis untuk meningkatkan upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di instansi pemerintahan.

Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR yang telah menyelenggarakan kegiatan Rakor P4 di Provinsi Maluku.

“Itu artinya, bapak memiliki kepedulian yang tinggi terhadap proses pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat di Provinsi Maluku,” ungkap Gubernur.

Dikatakan, tugas utama TP4 diantaranya untuk mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan atau preventif dan persuasif, serta dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir.

Hal ini, kata Gubernur, perlu dilakukan mengingat bahwa hingga kini, kecenderungan masih terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan proyek pemerintahan dan pembangunan, terutama pada proyek PUPR yang menyebabkan Aparatur Sipil Negara atau pihak ketiga selaku pelaksana proyek, seringkali harus berurusan dengan hukum.

Disamping itu, tidak dapat kita pungkiri bahwa sampai saat ini muncul fenomena adanya keengganan dari para pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa, baik Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) maupun Bendahara, terutama di jajaran Kementerian PUPR karena adanya intervensi, intimidasi, ketakutan atau keragu-raguan mengambil keputusan.

Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan, karena kekhawatiran terjerat kasus yang berimplikasi pidana, atau berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran, hingga tersendatnya proses pembangunan.

Untuk itu, ujar Gubernur, Rakor di lingkup Kementerian PUPR menjadi momentum strategis, untuk membangun kesepahaman berpikir serta komitmen untuk melaksanakan proses pembangunan yang berdasarkan aturan dan ketaatan pada hukum yang berlaku.

 

 

“Saya berharap agar TP4 yang telah dibentuk sesuai tingkatannya itu, dapat proaktif untuk membangun koordinasi, komunikasi serta melakukan fasilitasi bersama dengan seluruh instansi pemerintahan, guna melakukan tugas pengawalan dan pengamanan sehingga proses pengadaan barang dan jasa dalam proyek pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik,” tandas Gubernur.

Mantan Dankor Brimob Polri ini menitipkan catatan kepada Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, khususnya UPT Kementerian di wilayah Indonesia Timur, khususnya di Maluku. Gubernur minta agar ada regulasi yang juga memprioritaskan pengusaha daerah dalam proyek APBN.

"Kami minta regulasi yang dibuat, jangan menjadikan orang daerah tidak bisa berbuat apa-apa," ujarnya.

Dia mencontohkan, ada beberapa proyek yang biasanya digabung menjadi satu, sehingga nilanya menjadi besar. Kondisi ini kerap membuat kontraktor daerah itu tidak bisa berpartisipasi mengerjakan proyek-proyek APBN di daerah.

"Perlu ada regulasi yang tidak menjadi penonton di negeri sendiri," ujarnya. (humasmaluku)

 

Ambon,- Gubernur Maluku, Irjen Pol. Drs. Murad Ismail, melakukan pencanangan gerakan ‘Tabaos Maluku Bebas Sampah Plastik’. Program ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dari ancaman sampah plastik yang sudah menjadi isu global. Kata Tabaos diambil dari bahasa lokal Ambon, yang berarti berteriak/memberitahukan.
Pencanangan gerakan ‘Tabaos Maluku Bebas Sampah Plastik’ berlangsung di kawasan Jembatan Merah Putih (JMP), Kota Ambon pada, Jumat (20/9/2019).


Kegiatan pencanangan ini dirangkai bersamaan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kodam XVI/Pattimura dan dihadiri sejumlah pejabat. Antara lain, Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Marga Taufiq, Kapolda Maluku Irjen Pol. Royke Lumowa, Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury, Sekda Kota Ambon, A.G. Latuheru, para pimpinan OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, LSM dan Pemerhati Lingkungan.


Dalam arahannya Gubernur Murad Ismail mengatakan, sampah plastik saat ini telah menjadi masalah global. Bahkan, dari data yang diperoleh Indonesia merupakan negara penghasil sampah plastik terbesar nomor 2 di dunia setelah China.


Hal tersebut, kata gubernur, tentunya sangat memprihatinkan, karena Indonesia merupakan negara kepulauan dan salah satu unggulan adalah pariwisata, terutama wisata bahari.

 


“Bila kita tidak peduli, maka secara ekonomi maupun ekologi, sampah akan merusak ekosistem kita, sehingga lingkungan rusak dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat,” tandas gubernur.
Dijelaskan, sesuai data yang dihimpun, timbunan sampah per hari di Provinsi Maluku yang meliputi 11 kabupaten/kota, berpotensi menghasilkan sampah sebanyak 811, 98 ton per hari.


“Data diatas menggambarkan kepada kita bahwa sudah waktunya ada langkah strategis untuk penanganan sampah secara terpadu, terintegrasi dan kolaboratif terutama penanganan sampah plastik,” kata gubernur mengingatkan.
Untuk itu, pencanangan gerakan ‘Taboaos Maluku Bebas Sampah Plastik’ yang dirangkai bersamaan dengan HUT Kodam XVI Pattimura, ini sebagai wujud dari komitmen untuk mengajak seluruh masyarakat dan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, BUMN dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengurangi sampah plastik.
“Tabaos ini merupakan langkah awal. Setelah itu akan ditindaklanjuti dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) yang akan menjadi pedoman pengelolaan sampah di Maluku, terutama pengelolaan sampah plastik dalam menjaga lingkungan, sungai dan laut agar terbebas dari sampah,” ujar gubernur.

 


Mantan Komandan Korps Brimob Polri ini juga berharap, dengan Maluku bebas dari sampah, tentunya akan memberikan kenyamanan dalam rangka meningkatkan Maluku sebagai destinasi wisata.
Ia juga menyampaikan terimaksih kepada seluruh pihak yang telah menunjukan kepedulian dan komitmen untuk menjaga lingkungan dari sampah.


“Ingatlah satu sampah plastik bisa mengakibatkan seribu bencana untuk anak cucu kita,” tutup gubernur. (humasmaluku)

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KIP Maluku.pdf

 

 

 

 

 

 

Ambon, Pelantikan Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014 - 2019 dilaksanakan di Gedung DPRD Maluku, hari ini senin  (16/09/2019). Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji dalam rapat paripurna ini diikuti oleh 43 Anggota DPRD dari jatah kursi anggota DPRD Provinsi Maluku yaitu 45 orang.

43 Anggota DPRD ini dilantik oleh Ketua Pengadilan Tinggi  Maluku, Respatun Wisnu Wardoyo. Pelantikan Ini ditandai dengan penyematan lencana dewan kepada 3 perwakilan anggota DPRD  Maluku. Pelantikan disaksikan Gubernur Maluku Murad Ismail  serta para petinggi maupun stakeholder lainnya yang di undang.

"Selamat bertugas bagi para anggota DPRD terpilih, semoga bisa memberikan manfaat bagi Provinsi Maluku sebagaimana tugas dan amanah yang diberikan masyarakat untuk dilaksanakan sebaik - baiknya," kata Ketua DPRD Maluku Edwin Adrian Huwae.

 


Setelah penyerahan Palu Sidang, Ketua DPRD Maluku sementara Lucky Wattimury mengajak wakil rakyat yang baru dilantik untuk lebih meningkatkan tanggungjawab dalam menjalankan amanah yang diberikan.

"Kepada teman teman dewan yang sudah disumpah bahwa hari ini kita bertugas untuk melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat. Tidak gampang untuk menjadi wakil rakyat, kita harus menggunakan mata dan otak kita agar kita mendengar dan mengerti keluh kesah rakyat," katanya. Anggota DPRD juga diminta dapat bersinergi dengan rakyat ataupun instansi yang lain agar bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat Maluku. "Selaku pimpinan sementara saya harap seluruh anggota dewan bisa saling berpartisipasi," pintanya.

 



Gubernur Maluku Murad Ismail mengaku bersyukur karena pemilihan umum baik di daerah maupun secara nasional pada 17 April 2019 lalu berjalan aman dan lancar. "Selaku wakil pemerintah pusat saya memberikan apresiasi dan penghargaan tertinggi kepada KPU dan Bawaslu, jajaran TNI/Polri yang telah melaksanakan tugas dengan baik dan sukses bahkan seluruh elemen masyarakat yang turut serta dalam pemilu," katanya.

Gubernur Maluku meyakini bahwa 43 orang dari 45 anggota DPRD Maluku yang dilantik hari ini dapat berkombinasi antara wajah lama dengan yang baru. "Ini justru semakin memperkaya kualitas dalam meningkatkan kompetensi dan membuka cara berpikir yang jauh lebih inovatif. Ada wajah lama yang berpengalaman dan juga wajah baru," katanya. (*)

 

Ambon, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Maluku periode 2014 - 2019 yang telah ikut bersama-sama menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan. Hal ini disampaikan Gubernur pada Rapat Paripurna Penyampaian Kata Akhir Fraksi-Fraksi , terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun anggaran 2019 (sabtu, 14/09/2019).

Rampungnya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2019, membuktikan bahwa begitu besar perhatian dan kesungguhan DPRD Provinsi Maluku terhadap pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat di Provinsi Maluku.

“Dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Maluku pada hari ini, saya berharap jalinan kerjasama, sebagai mitra yang setara dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama ini terus terpelihara, terutama menghadapi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maupun tugas-tugas konstitusional lainnya”  tambah Gubernur Maluku. (*)


Ambon,- Olahraga harus menjadi kebutuhan hidup dan menjadi gaya hidup. Permasalahan terbesar saat ini yakni derajat kebugaran masyarakat Indonesia masih rendah di bawah 18%. Maka gerakan ‘Ayo Olahraga’ diharapkan dapat menjawab permasalahan tersebut.Demikian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Imam Nahrawi dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Orno pada Peringati Hari Olahraga Nasional (HAORNAS) ke-36 di Lapangan Merdeka Ambon, Jumat (13/9/2019).


“Dengan kesegaran jasmani dan kesehatan yang bagus maka memudahkan lahirnya bibit-bibit yang berpotensi menuju pentas nasional dan dunia di masa selanjutnya,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan pesan Presiden RI Joko Widodo dalam salah satu janji kampanye yang dikeluarkan oleh Kantor Staf Kepresidenan yaitu perlu pengintegrasian olahraga dengan sistem pendidikan nasional. Selain itu, perlu menumbuhkan minat masyarakat Indonesia dalam bidang olahraga, sehingga dapat tumbuh menjadi bagian dari budaya dan kepribadian bangsa.
Pada kesempatan itu, Menteri menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua insan olahraga dan masyarakat yang telah bersama memajukan olahraga di Indonesia.


“Saya ucapkan rasa bangga kepada para pahlawan-pahlawan olahraga dan peraih penghargaan olahraga. Semoga tetap sukses dengan perjuangannya di dalam peningkatan prestasi dan peningkatan minat masyarakat untuk berolahraga kedepannya,” katanya.


Menteri juga berharap agar ke depan semua warga Negara Indonesia tanpa kecuali dapat mencintai olahraga dan memposisikan olahraga sebagai pilihan dan gaya hidup sehat dan bugar.
“Melalui peringatan HAORNAS kita kuatkan lagi olahraga prestasi untuk menuju pentas yang lebih besar yakni di Olimpiade dan Paralimpiade nanti,” harapnya.


Dilanjutkan, HAORNAS tahun ini yang bertema “Ayo Olahraga, Dimana Saja, Kapan Saja” itu mengandung makna bahwa olahraga  mudah karena dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Hal ini menjadi penting agar masyarakat tidak terpaku bahwa olahraga hanya dapat dilakukan di fasilitas olahraga yang tersedia.

 


“Pembangunan didalam olahraga adalah tidak hanya jasmani, tetapi juga rohani. Dengan sehat rohani kita berarti telah mendukung kebijakan Bapak Presiden tentang Revolusi Mental, serta SDM Unggul Indonesia Maju,” terang Menteri.


Di kesempatan itu, Menteri juga menguraikan bahwa pembinaan atlet muda berbakat yang didukung talent identification dan talent scouting yang tepat, telah dibuktikan pada perhelatan ASEAN Schools Games (ASG) 2019 di Semarang. Saat itu, Indonesia tidak sekadar sukses menjadi tuan rumah dan penuhi target juara umum, namun secara keseluruhan, Indonesia mampu melampaui target. Diuraikan pula, tahun 2018 pada perhelatan Asian Games dan Asian Paragames, dimana mampu menduduki peringkat ke empat dan atlit disabilitas mampu mencatatkan sejarah baru menjadi peringkat ke lima ajang Asian Paragames.


“Itu pertanda bahwa kita telah menata fondasi olahraga prestasi yang cukup kuat dimulai dari usia Dini, atlit Unggulan dan atlit Disabilitas. Kita telah memiliki harapan besar untuk membangun olahraga prestasi dengan melakukan pembinaan secara berjenjang,” terangnya.


Dijelaskan, tahun ini telah disiapkan atlit-atlit yang akan bertanding dalam perhelatan Olimpiade dan Paralimpiade Tahun 2020 yang akan diselenggarakan di Tokyo. Cabang olahraga yang dipertandingkan nanti merupakan cabang olahraga unggulan yang diharapkan mampu melampaui target yang ditentukan.

 


“Kesuksesan menjadi tuan rumah ajang olahraga tingkat Asian, menjadi tolak ukur  untuk bisa menjadi tuan rumah Olimpiade dan Paralimpiade tahun 2032,”tandasnya.
Menteri ungkapkan, Presiden Joko Widodo telah menindaklanjuti melalui surat pengajuan sebagai kandidat tuan rumah yang disampaikan kepada Presiden International Olympic Committee (IOC) melalui Duta Besar Indonesia di Swiss.


“Kita juga berharap pencak silat yang merupakan olahraga asli rakyat Indonesia mampu dipertandingkan dalam ajang bergengsi tersebut. Rangkaian Pencak Silat Road to Olympic telah  dilakukan tidak hanya diskusi-diskusi bersama pakar olahraga namun telah juga pelatihan-pelatihan secara profesional di berbagai negara. Itu menunjukan keseriusan kita agar Pencak Silat bisa masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan di ajang Olimpiade,”harapnya lagi. (humasmaluku)



AMBON,- Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di Provinsi Maluku hingga saat ini masih belum optimal dilakukan. Kondisi itu bertolak belakang dengan tekad Pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama untuk memajukan Negara.  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengakui, besarnya potensi perikanan di wilayah laut Maluku membutuhkan anggaran besar untuk mengelolahnya. Anggaran itu bisa datang dari investasi atau swasta, juga melalui penambahan DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) untuk sektor perikanan.

“Butuh anggaran besar untuk kelola potensi yang besar ini. Nanti kita bisa pertimbangkan, DAK terutama,” kata Bambang kepada pers usai membuka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, Kamis (12/9).

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI ini, regulasi sebagai payung hukum semacam Peraturan Presiden (Perpres) akan dilihat kembali peruntukannya. Sebab, kata dia, yang paling penting dari semua itu adalah potesi kekayaan alam yang tersedia ini bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku perikanan di Maluku untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal.

Dikatakannya, sumberdaya kelautan dan perikanan Maluku yang melimpah dan berkontribusi lebih dari 30 persen perikanan nasional, dapat dimaksimalkan untuk daerah bila nilai tambah komoditi ikan juga dilakukan di wilayah Maluku sebagai daerah penghasil, melalui industri pengolahan.

Menurutnya, Lumbung Ikan Nasional (LIN) tidak hanya bicara soal produksi ikan. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, terkait masukan dari Gubernur Maluku agar para neyalan di Maluku harus diperhatikan, dan mendapatkan manfaat lebih dari sektor ini.

“Paling penting itu, ikan-ikan ini pengolahannya di Maluku, sehingga Maluku bisa mendapat nilai tambah dan memperoleh manfaat darinya,” kata Bambang.

Dikejar lagi soal LIN dan draf Perpres yang masih tertahan di meja Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dan masih menunggu paraf persetujuannya, secara diplomasi Bambang menjawab akan membicarakannya lagi. “Nanti kita bicarakan karena ini kita bicara lima tahun kedepan, sehingga mudah-mudahan ada fleksibilitas dari KKP agar nelayan di daerah ini bisa memanfaatkan secara optimal hasil perikanan,” sebutnya.

Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut paling besar di Indonesia, tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI masing-masing Laut Arafura, Laut Banda dan Laut Seram. Khusus untuk WPP 718 Laut Arafura saja, Menteri Susi mengeluarkan ijin penangkapan ikan kepada 1640 kapal yang mempunyai cek point di Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo yang merupakan Pelabuhan Kewenangan Provinsi Maluku. Ironisnya, tidak ada ABK yang berasal dari anak Maluku karena kapal-kapal tersebut merupakan kapal dari Pulau Jawa.

Selain soal kewenangan pengurusan izin dan wilayah tangkap yang dibatasi hanya 12 mil laut untuk Provinsi Maluku, kebijakan anggaran seperti dana bagi hasil (DBH) dan alokasi DAK sektor perikanan dinilai terlalu kecil bila dibandingkan dengan triliunan rupiah yang dibawa keluar setiap tahun dari sektor perikanan. “Ini kenapa saya keras soal ini, supaya laut yang ada di Maluku juga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Gubernur Maluku Murad Ismail. (humasmaluku)



AMBON,- Dana Alokasi Umum (DAU) yang dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan), setiap tahun menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hanya saja, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, usai membuka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, mengatakan, salah satu variabel dalam penyusunan DAU juga adalah hambatan geografis, dan ini bisa didorong untuk mendongkrak dana alokasi umum buat Maluku. Dirinya berjanji nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan.

“Paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya,” katanya kepada pers di Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (12/9).

Konsultasi Regional Indonesia Timur yang segogyanya dilaksanakan di Sorong (Papua Barat), dialihkan pelaksanaannya ke Ambon karena pertimbangan keamanan. Hadir pula Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sejumlah Bupati dan Walikota di Maluku juga turut menghadiri pertemuan tersebut.

Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI tahun 2011, dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang mengatakan, dirinya bersama Tim Bappenas akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan dan mendorong agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula perhitungan DAU, terkhususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

“Tempat saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan agar beban dan tanggungjawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow-up,” jelasnya.

Bambang berjanji, masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Maluku akan menjadi perhatiannya, terutama untuk lima tahun ke depan. “Saya melihat Provinsi Maluku, bukan hanya sebagai tuan rumah (kegiatan konsultasi regional RPJMN 2020-2024, red), namun Provinsi Maluku ini potensinya luar biasa besar," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, meminta Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku. Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, dirinya meminta Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas mempertimbanglan alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Murad menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km2 terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau. Dengan kondisi geografis seperti itu, kata Murad, selain sangat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi pihaknya dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya harap ini bisa menjadi perhatian Menteri Bappenas,” tandasnya. (humasmaluku)

Page 3 of 62

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top