Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

AMBON - Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir mengungkapkan peresmian dan pentahbisan Gedung Gereja Eden, Jemaat GPM Eden-Kudamati merupakan merupakan saksi dan bukti persaudaraan dan persekutuan umat. sebab sejatinya, Gereja bukan saja merupakan sebuah bangunan fisik, tetapi Gereja yang sejati adalah persekutuan umat beriman yang makin bertumbuh dalam kasih dan kebenaran, sumber inspirasi pembangunan peradaban umat kristen serta bangsa dan negara tercinta ini.

“Kiranya dengan diresmikan gedung Gereja ini, umat semakin maju dan berkembang dalam melaksanakan misi untuk menghadirkan kebaikan, kesejahteraan, keadilan dan perdamaian kepada seluruh ciptaan Tuhan,” ujar Thahir dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Maluku, Frona Koedoeboen pada peresmian Gedung Gereja Eden, Minggu (7/4).

Dikatakan, Maluku dikenal sebagai wilayah yang beragam baik suku, agama maupun budayanya. Keragaman itu merupakan anugerah Tuhan yang senantiasa harus dikelola untuk kebaikan bersama.

Apalagi menurutnya, Maluku merupakan miniatur Indonesia dan laboratorium kerukunan antar umat beragama. Oleh sebab itu, semangat kerjasama antar agama harus terus digemakan dari waktu ke waktu, dan menjadi salah satu identitas kultural masyarakat Maluku.

Oleh karena itu, peresmian pembangunan gedung Gereja Eden ini merupakan representasi dari kebersamaan, kerjasama dan kerja keras yang dijiwai kegotong-royongan jemaat GPM Eden selama ini.

Thahir berharap hadirnya pembangunan gedung Gereja Eden baru ini nantinya, dapat dingunakan secara maksimal terutama bagi penyelenggara aktivitas kerohaniaan jemaat GPM Eden. Selain sebagai penyelenggaraan aktifitas kerohanian.

Hamin Bin Thahir juga menghimbau agar pembangunan gedung Gereja baru ini harus selalu terbuka bagi setiap aktivitas pembelajaran yang lebih praktis dan kontekstual bagi jemaat.

“Selain berfungsi sebagai tempat peribadahan jemaat, pembangunan gedung Gereja baru ini juga nantinya dapat diharapkan difungsikan untuk membantu pemerintah dalam membahas persoalan-persoalan yang menyadarkan masyarakat dalam jemaat,” pintanya. 

Diakhir sambutannya, dirinya menaruh harapan kiranya pada gedung Gereja baru ini, umat akan makin khusuk dalam membangun relasi dengan Tuhan dan mengalami damai sejahtera dalam zairah di dunia ini, umat makin maju dan berkembang serta selaras.

Ambon, – Untuk memerkuat sinergitas Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pembangunan kawasan perdesaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Maluku gelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Kawasan PerdesaanTahun 2019, di Hotel Golden Palace di kawasan Belso Ambon ,Kamis (4/4/2019) .

Rapat koordinasi ini dibuka oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Setda Maluku Ronny Teiras mewakil PLH Gubernur Maluku Hamin Bin Thahir mengatakan kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perdesaan.

Menurutnya, desa dalam perannya penyedia jasa pelayanan ,langsung bersentuhan dengan masyarakat selaku konsumen produk-produk pemerintahan,dalam hubungan demikian pemerintah desa berinteraksi langsung dengan kepentingan dan kebutuhan serta aspirasi setempat.

Rapat koordinasi ini akan membahas berbagai agenda penting yakni evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan tahun 2018, perkembangan pelaksanaan tahun 2019 serta perencanaan tahun 2020.

Dalam mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2018 ,termasuk hasil-hasil program pembangunan tahun 2017, hendaknya dapat dijadikan masukan bagi kelancaran pelaksanaan tahun 2019 dan perumusan kebijakan tahun 2020. ungkapnya.

“Oleh karena itu kepada seluruh peserta, saya harapkan dapat mengikuti kegiatan rapat koordinasi dengan baik, sekaligus dapat memberikan kontribusi pemikiran yang konstrutif bagi pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa di provinsi Maluku sekarang dan masa yang akan datang.”Tandasnya.

“Saya juga menyampaikan terimakasih dan penghargaan kepada narasumber dari Ditjen Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Ditjen pembangunan Daerah tertinggal dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk menghadiri kegiatan ini.” ucapnya.

Dia juga berharap semoga rapat Koordinasi dalam rangka sinkronisasi program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Provinsi Maluku tahun 2019 ini, akan terus menginspirasi kita semua untuk membangun Maluku yang sejahtera, berkualitas secara berkelanjutan bagi kesejahteraan seluruh anak bangsa di Maluku tercinta ini.” tandasnya. (WM)

(sumber : http://www.wartamaluku.com/dinas-pmd-maluku-gelar-rakor-pembangunan-kawasan-pedesaan/)

Friday, 05 April 2019 14:55

Rapat Koordinasi JDIH Se-Maluku 2019

AMBON,  – Dalam menyamakan persepsi untuk pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Provinsi Maluku, maka Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Anggota JDIH se-Provinsi Maluku Tahun 2019.

Kegiatan ini dipusatkan pada Ruang Rapat Kantor Gubernur Maluku Lantai VI, Jumat, (5/04/2019), dibuka oleh Plh Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir.

Dalam sambutannya, Hamin Bin Thahir menyatakan Rakor ini memiliki nilai penting dan bukan saja diikuti oleh anggota JDIH, tapi para pimpinan OPD, operator sekretariat di masing-masing dinas harusnya juga dapat turut serta mengikuti kegiatan ini.

“Karena semua produk hukum di Provinsi Maluku dikelola oleh Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, maka kegiatan ini memiliki nilai dan harus dipahami oleh seluruh pengelola operator di sekretariat.” kata Hamin Bin Thahir.

Menurutnya, pemahaman terhadap setiap produk hukum yang dikeluarkan menjadi perhatian bersama. Untuk itu seluruh anggota JDIH di Maluku dituntun untuk meningkatkan komunikasi pasca atau setelah kegiatan ini berlangsung.

Dalam mengimplemantasikan roda Pemerintahan Good Governance suatu peyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien.

Rakor bertujuan untuk meningkatkan koordinasi yang efektif antara pengelola jaringan dengan pusat jaringan JDIH di Maluku dalam menyiapkan informasi hukum yang terintegrasi pendukung setiap regualasi. “JDIH merupakan program informasi hukum yang disiapkan oleh pemerintah agar bisa diakses oleh masyarakat secara terbuka,” jelasnya.

Saat ini, kata dia, proses penyelenggaraan pemerintah berbasis online, dimana pada 2019 ini seluruh Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku harus tersentuh jaringan untuk mengakses Informasi. Kehadiran sistem data berbasis online harus disikapi dengan melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan. Seingga ASN yang memiliki kualitas pada bidang ini harus berperan aktif menunjang kegiatan-kegiatan dibidang pemerintahan.

“Untuk itu saya menghimbau kepada seluruh ASN di Provinsi Maluku dan kabupaten Kota untuk melakukan Inovasi melahirkan gagasan baru yang dapat meningkatkan proses pelayanan pemerintah kepada masyarakat,” anjurnya.

Rakor JDIH diikuti oleh 30 peserta anggota JDIH Kota/Kabupaten se-Provinsi Maluku. turut hadir Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan, Biro Hukum dan Ham Setda Provinsi Maluku, Alawiyah F Alaydrus, SH,MH, Kepala Bagian Informasi dan Dokumentasi Hukum, Adriana Rumahlewang, SH, MH, Kepala Sub Bagian Informasi Hukum, Muhammad Saleh Lumaela, SH,MH, dan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Produk Hukum, Kamel Z Assagaf, SH, MH. (MG-07)

(sumber : https://spektrumberita.com/30-peserta-se-maluku-ikut-rakor-jdih/)

Ambon,  - Plt. Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir menilai  tema Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Pemerintah Provinsi Maluku "Peningkatan SDM dan Optimalisasi SDA Untuk Pertumbuhan Berkualitas dalam Mempercepat Penurunan Kemiskinan” sejalan dengan visi, misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku terpilih,  untuk periode lima tahun ke depan, yaitu  “Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih dan Melayani. Terjamin dalam Kesejahteraan, dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulaan”.

Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dalam Rakortekrenbang yang berlangsung Senin 1-2 April 2019  di Gedung Islamic Center tersebut merupakan salah satu siklus tahapan forum  perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk menyamakan  persepsi, sinkronisasi kebijakan dan program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2020.

Disampaikan, untuk  mewujudkan program/kegiatan tersebut, prioritas tahun 2020 diarahkan pada sejumlah prioritas daerah yang meliputi percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, revitalisasi tata kelola pemerintahan dan peningkatan mutu layanan publik, peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau,

Kemudian, optimalisasi pengelolaan SDA, penataan ruang, lingkungan hidup dan pengembangan industry pengolahan secara berkelanjutan,  peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugusan pulau secara merata,  peningkatan suasan kondusif, damai, harmonis, dan berbudaya yang mendukung aktivitas ekonomi, investasi dan pariwisata, peningkatan Kualitas hidup dan kapasitas SDM yang unggul.

Hamin Bin Thahir mengharapkan Rakortekrenbang  menghasilkan keputusan keputusan strategis untuk percepatan penurunan kemiskinan dan penciptaan kesejahteraan yang merata ditingkat provinsi maupun 11 kabupaten/kota.

Selain itu, Rakortekrenbang juga diharapkan dapat menghasilkan tingkat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah kabupaten serta dapat menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis melalui singkronisasi program/kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/kota serta dana desa sesuai bidang tugas dan kewenangan masing masing.

Rakortekrenbang menghadirkan Ketua dan Anggota DPRD  Provinsi Maluku, Pejabat kementrian PPN/Bappenas, Dirjen Bangda dan dirjen keuangan daerah kementerian dalam negeri, Para Bupati, walikota dan OPD kabupaten/kota se-maluku serta OPD dan UPTD Provinsi Maluku.(mcmaluku/vpa)

 

AMBON, – Pemerintah Daerah Provinsi Maluku mengapresiasi dan menyambut baik terselenggaranya kegiatan Sosialisasi IT Security dan Assesment Dinas Kominfo Provinsi Maluku guna menambah wawasan dan pengalaman dalam menangkal penyalahgunaan media sosial oleh para hacker yang tidak bertanggungjawab.

Demikian dikemukakan Sekda Maluku, Hamin bin Thaher dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Kepala Dinas Kominfo Provinsi Maluku, dr. Frona Koedoeboen pada pembukaan kegiatan tersebut, Rabu (20/03/2019).

Menurutnya, dengan perkembangan teknologi digitalisasi, domain website.go.id menjadi favorit para hacker untuk menunjukan kemampuannya dalam menjebol sistem keamanan suatu aplikasi berbasis web.

“Hal ini dengan mudah dilihat di web www.defacer.id sebagai tempat para hacker berusaha untuk menyerang data digital diberbagai bidang. Dengan tingginya resiko serangan Siber, Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tetap mendorong serta memberikan perhatian serius kepada-Badan Siber Mduku terhadap resiko yang ditimbulkan oleh para hacker melalui siber,” katanya.

Dikatakan, mengingat banyaknya sorotan dan menjadi target dalam serangan siber yang terjadi kapan saja bahkan mungkin data digital pemerintah menjadi targetnya yang mengakibatkan reputasi pemerintah menjadi buruk.
“Melalui kegiatan sosiaIisasi ini saya berharap kerja sama antara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dengan instansi pemerintah yang bergerak di bidang pengamanan informasi untuk melakukan Sosialisasi IT Security dan Assesment pada aplikasi yang di miliki OPD Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dapat terus berlanjut,” harapnya.

Dikatakan, seiring dengan makin majunya teknologi maka semakin maju cara hacker untuk menyerang data digital.
Resiko serangan siber sangat berbahaya bagi kenyamanan penggunaan data. Oleh karena itu, panting bagi pemerintah untuk mengidentmkasl dan menganalisis seberapa jauh kerentanan dan ketahanan infrastruktur maupun apIikasi yang dimiliki terhadap serangan dari luar. salah satu cara identifukasi dan prevensi baik adalah dengan melakukan kegiatan assessment.

Untuk mencegah serangan siber yang semakin pesat perkembangannya perlu dilakukan assessment oleh pihak-pihak yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk menangkal laju perkembangan kejahatan yang dilakukan oleh para hacker yang tidak tertanggung jawab, mungkin digambarkan dalam sebuah pepatah “Semakin besar pohon, semakin kuat pula angin untuk menerpanya.”

“Teknologi bukan hanya tentang bagaimana perangkat lunak atau perangkat keras bisa mengolah data namun yang penting keamanan data data itupun menjadi perhitungan tersendiri dengan semakin berkembangnya era digital dan teknologi saat ini serta semakin besar juga resiko dan bahaya akan kejahatan siber,” tegasnya.

Untuk itu, dengan berkembangnya berbagai teknologi dan digitalisasi ini dibutuhkan sebuah solusi sekuritas yang dapat melindungi seluruh data yang dimiliki.

Dikatakan menghadapi dinamika ancaman dan tantangan keamanan siber yang semakin meningkat.
“Melalui kegiatan IT Security dan Assesment ini untuk mengantisipasi serangan yang dilakukan para heater,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Syahrudin Latuconsina dalam laporannya menegaskan bahwa tujuan kegiatan ini untuk memperoleh pemahaman atas pentingnya IT Security.
IT Security sangat penting pada setiap organisasi terkhusunya ASN dilingkup Pemprov Maluku dan Kabupaten dan kota se Maluku dalam melakukan aktifitas pekerjaan sehari-hari sebagai pengelola web/portal pemda di instansi masing-masing,” terangnya.
Kegiatan ini diikuti 50 peserta dan dari Kabupaten Seram Baguan Timur (SBT), Kota Tual, Buru, Maluku Barat Daya dan Kota Ambon.“Selebihnya OPD Pemda Maluku,” urainya. (*)

AMBON - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Maluku, menggelar kampanye penyadaran publik Maluku Program Flood Management In Sekected River Basins (FMSRB) tahun 2019. Kegiatan yang berlangsung di Amaris hotel, Senin (18/3), selain dihadiri OPD lingkup pemerintah provinsi Maluku dan 11 kabupaten/kota, juga dihadiri pimpinan perguruan tinggi.
 
Narasumber yang dihadirkan yakni, Gunawan Noviantor mewakili Direktur SUPD I Dirjen Bina Bangda, Kementerian Dalam Negeri, Kepala Balai Wilayah Sungai Maluku Hariyanto Utomo, dan moderator Asisten III bidang perekonomian dan pembangunan aset daerah Setda Maluku, Zuklifi Anwar.
 
Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Maluku, Hamin Bin Thahir dalam sambutannya dibacakan staf ahli bidang kemasyarakat dan sumber daya manusia, Halim Daties mengungkapkan, program FMSRB dilatar belakangi karena adanya bencana banjir yang sering tejadi yang tidak hanya merusak wilayah pemukiman dan lahan pertanian tetapi juga menganggu aktivitas masyarakat dan sistem perekopnomian di daerah yang terkena dampak.
 
Dikatakan, untuk menjawab kebutuhan tersebut, maka pengurangan resiko banjir berbasis masyarakat menjadi satu pendekatan yang dianggap paling tepat untuk dilaksanakan. Mengingat masyarakat adalah pihak yang paling rentan saat terjadi banjir sehingga pelibatan serta pelibatan masyarakat dalam mitigasi banjir dimaksudkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana banjir.
 
“Perlu kami sampaikan bahwa kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana tertuang dalam agenda prioritas ketujuh RPJMN 2015-2019 yaitu mewujudkan kemandirinya ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, dengan arah kebijakan pada peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim,” ujarnya.
 
Menurutnya, arah kebijakan tersebut diatas diarahkan dalam upaya untuk mengembangkan kesiapsediaan masyarakat terhadap bencana dan peningkatan kemampuan prediksi terhadap peningkaan aliran sungai serta dampak yang ditimbulkannya, percepat penyusunan Flood Risk Map sebagai acuan penyusunan rencana penataan ruang, penerapan adaptive water Management, penerapan pendekatan flood forecasting warning system, prirotas penaganan daya rusak air, upaya konservasi tanah, serta pengelolaan wilayah pantai secara berkelanjutan.
 
Lebih lanjut dikatakan, kampanye penyadaran publik sebagai salah satu komponen kegitan program FMSRB diharapkan dapat berfungsi dalam upaya penyebarluasan informasi yang terkait dengan kebijakan tentang daerah aliran sungai serta pengelolaannya.
 
Selain itu kegiatan ini dilaksanakan untuk mendorong pemerintah daerag untuk meningkatkan pemahaman publik dalam implemenrtasi kebijakan di daerah.
 
“Kegiatan kampanye penyadar publik ini dilaksanakan secara terencana dan terpadu sehingga dapat mewujudkan persamaan presepsi bagi semua pemangku kepentingan khususnya di provinsi Maluiku dan kota Ambon serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan program FMSRB,” tandasnya.
 
Kepala BWS Maluku, Hariyanto Utomo mengatakan, Program FMSRB sangat, dalam hal ini semua stakeholder terkait untuk bersama-sama bersatu padu, terintegrasi dan berkolaborasi dalam menangani lima sungai yang ada di kota Ambon.
 
“Kalau kami di BWS dalam skin FMSRB baru dua yang akan ditangani secara fisik yaitu Wai Batu Merah dan Wai Ruhu. Ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengkondisikan agar kota Ambon terhindar dari banjir,” tuturnya.
 
Dirinya juga memberikan apresiasi, karena di Ambon saat ini sudah ada komunitas dan kelompok peduli sungai yang mencapai 22 kelompok.
 
“Kita akan bersama-sama semuanya untuk melaksanakan penanganan banjir di kota Ambon," jelasnya.
 
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan pengembangan wilayah, Bappeda Maluku, Yani Sukur dalam laporannya, mengutarakan pelaksanaan Kampanye Penyadaran Publik Maluku Program FMSRB berasal dari dana hibah Asian Development Bank.
 
Dijelaskan, kegiatan ini hanya dilaksanakan pada dua provinsi di Indonesia, Maluku dan Banten. Untuk Maluku, Kota Ambon ditetapkan sebagai pilot project untuk penanganan dan pengendali sumber daya air.
 
“Jadi di kota Ambon ada dua sungai yang dipilih sebagai lokasi yaitu sungai Batu Merah dan Sungai Wairuhu,” ucapnya.
 
Untuk pelaksanaannya, kata Sukur pemerintah provinsi hanya melakukan penyiapan OPD terkait sedangkan pemerintah kota Ambon melaksanakan kegiatan yang sama tentu dengan melibatkan langsung masyarakat dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan.
 
“Tentu sebelum masuk pelaksanaanya, akan dilakukan pelatihan untuk menyiapkan masyarakat terutama dalam menyusun kegiatan yang dilakukan dan mengawal pelaksanaan program ini dilapangan,” pangkasnya. (*)

Wednesday, 06 March 2019 06:59

Pemilu 2019, TNI Komitmen Jaga Netralitas

 

AMBON, Netralitas TNI dalam pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres dan pemilihan legislatif (Pileg), 17 April 2019 mendatang adalah harga mati. Tidak ada kata lain bagi personil TNI kecuali harus netral baik dalam Pileg, Pilpres maupun Pilkada.

Memelihara momentum tersebut, Korem 151/Binaiya gelar sosialisasi Pembinaan Netralitas Dalam Pileg/Pilpres TA. 2019 yang bertemakan “Melalui Pembinaan Netralitas TNI Dalam Pileg/Pilpres, Kita Wujudkan Profesionalisme TNI Dengan Bersikap Netral Dalam Penyelenggaraan Pemilu Baik Pileg Maupun Pilpres Dan Senantiasa Mendukung Suksesnya Penyelenggaraan Pemilu Yang Luber Dan Jurdil Di seluruh Wilayah NKRI”, bertempat di Aula Slamet Riyadi, Makorem 151/Binaiya, Kota Ambon, Selasa (5/3/2019).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut para Kasi, Pasi, Kabalakrem 151/Bny, Prajurit Ajendam XVI/Pattimura, Denzipur, Satgas Yonif 711/RKS, Satgas Yonif 731/KBR, Pomdam XVI/Pattimura, Denkav, Korem 151/Bny serta Persit Koorcab Rem 151 PD XVI/Pattimura.

Dalam kesempatan itu, Danrem 151/Binaiya melaui sambutannya yang dibacakan Kepala Staf Korem (Kasrem) Letkol Inf Deddy Wilman Sahat Tua Sitanggang mengingatkan pada seluruh prajurit untuk memegang teguh komitmen netralitas dan jati diri TNI dengan tidak terlibat politik praktis serta tingkatkan kemanunggalan dengan rakyat.

“Oleh karena itu setiap prajurit TNI baik selaku perorangan maupun atas nama institusi tidak boleh memberikan bantuan dalam bentuk apapun kepada peserta baik Parpol atau perseorangan untuk kepentingan kegiatan apapun dalam Pemilu,” imbuh Danrem, sebagaimana rilis Penerangan Korem (Penrem) 151/Binaiya yang didapat media ini, Selasa (5/3/19).

Dikatakan, ada beberapa alasan TNI tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019 ini bahkan setiap Pemilu beberapa tahun sebelumnya dan helatan Pilkada. “Diantaranya alasan soliditas TNI, kultur TNI, reformasi TNI, dan jati diri TNI sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, serta tentara profesional,” pungkas Kasiter Mayor Inf Yoyok Wahyudi. (MR-02)

(sumber: http://mimbarrakyatnews.com/pemilu-2019-tni-komitmen-jaga-netralitas/?fbclid=IwAR1JRrBT12HE7j3LN2sGBTxm2HXCk_L_bxBrM8m3ePLqrrJVGUJ87nmmwUs)

 

AMBON, Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya upaya merubah pola perilaku masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian lewat empat aspek yaitu, perlindungan sosial, peningkatan kapasitas, peningkatan aksesibilitas dan pemanfaatan potensi lokal. Pasalnya, kebijakan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan selama ini tidak terbatas tataran konsep adopsi program dan kegiatan semata, tapi terpenting mengadaptasi konsep tersebut kepada masyarakat.

Di bidang perlindungan sosial dan ekonomi, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk menanggulangi masalah bencana alam, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bantuan kepada masyarakat miskin, termasuk didalamnya fasilitas pembentukan BUMDes dan pengembangan kawasan perdesaan.

Sementara di bidang peningkatan kapasitas, kebijakan pemberdayaan masyarakat harus menjawab masalah sumber daya aparatur pemerintahan desa dan BPD, masalah kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan infrastruktur pendukung. Untuk bidang peningkatan aksesibilitas, harus diarahkan untuk menyediakan akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi dan akses terhadap pembiayaan.

Selanjutnya, di bidang pemanfaatan potensi lokal, pemberdayaan masyarakat harus mampu menyediakan seperangkat teknologi tepat guna sesuai potensi lokal, penyediaan pasar bagi terciptanya aktifitas ekonomi masyarakat serta fasilitas kelompok pengelola prasarana.

“Untuk melaksanakan semua kebijakan pemberdayaan masyarakat tersebut, faktor utama yang harus dilaksanakan yakni melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat melalui pengkajian dan pengembangan dengan tetap menjunjung tinggi pendekatan operasional sesuai konsep pembangunan daerah,” terang Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties saat membuka forum rapat teknis (forum OPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Maluku di Golden Palace Hotel, Rabu (6/3/19).

Dalam merumuskan program-program pemberdayaan masyarakat, diharapkannya, forum yang menghadirkan dinas serumpun di 11 kabupaten/kota ini, dapat menghasilkan suatu konsep pendekatan pemberdayaan masyarakat secara holistik, artinya pelaksanaan program pemberdayaan ditunjang dengan program lain, sehingga menjadi satu kebijakan secara terpadu dan terintegrasi.

“Semoga forum ini menghasilkan kesepakatan penting dan strategis sebagai kontribusi pemikiran bagi pemerintah daerah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di Maluku,” tutupnya.

Kepala DPMD Maluku, Rusdi Ambon menambahkan, salah satu upaya pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah melalui pemberian bantuan dan transfer melalui dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) kepada masyarakat di desa. Lewat upaya pemerintah ini diharapkan terjadinya sinergitas kebijakan pemberdayaan masyarakat dengan semua program penanggulangan kemiskinan di daerah baik yang bersumber dari APBN maupun APBD sebagai wujud tanggungjawab mempercepat penanggulangan kemiskinan di Provinsi Maluku. (MR-02)

(sumber : http://mimbarrakyatnews.com/pentingnya-pemberdayaan-masyarakat-desa-melalui-empat-aspek/?fbclid=IwAR2xQeHQCID4753lQjCZT7WNBVZ2bPMlb4Sc50hF4MlUeCFftAPSYgpa6i8)

 

AMBON, Sebelum mengakhiri masa tugasnya pada 10 Maret 2019, Gubernur Maluku, Said Assagaff dan Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua bersilaturahmi terakhir dengan insan pers yang bertugas di Kota Ambon di kediaman Gubernur, Mangga Dua, Kecamatan Nusaniwe, Senin (4/3/19). Keduanya pun kompak berterima kasih kepada pers di Maluku yang dinilai sangat membantu dan mengawal pemerintah selama lima tahun tugas dan pengabdian bagi provinsi bertajuk raja-raja ini.

“Hari ini saya bersyukur bisa silaturahmi dengan wartawan yang tugas di Kantor Gubernur dan Kota Ambon. Karena saya dan pa Wagub akan akhiri tugas pada 10 Maret. Terima kasih untuk pers, selama lima tahun, mengawal kami, menyampaikan pesan ke masyarakat lewat goresan tinta pembritaan dan jadi otoritik bagi kami dalam menjalankan roda pemerintahan. Kami tak luput dari salah. Kami mohon maaf, jika ada kata dan tingkah laku yang salah selama lima tahun. Kita tetap berteman, bersahabat. Karena ini era demokrasi, bukan otoriter,” ujar Assagaff.

Sedangkan Wakil Gubernur, Zeth Sahuburua mengaku, dirinya bersama Gubernur Said Assagaff sudah kerja sesuai visi misi dan tiga tugas utama yakni penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan. Tentu ada kelebihan dan kekurangannya dan semuanya akan jadi penilaian masyarakat termasuk insan pers.

“Kita sudah berupaya sesuai kemampuan kita, tapi ada juga yang belum dituntaskan. Kita patut berterima kasih kepada insan pers di Maluku baik TV, media cetak dan online, karena selama lima tahun, pesan-pesan pelayanan publik dan pemerintahan di Maluku sudah disebarkan oleh pers. Kita ada karena pers, sebaliknya pers ada karena kita, saling mengisi,” ujar Sahuburua.

Wagub lantas mengajak insan pers agar mendukung Gubernur dan Wagub baru. Sebab prinsipnya, Maluku harus maju dan berkembang, bukan mundur. Pers pun diharapkan lebih tonjolkan kualitas berita dan ada perimbangan, karena saat ini dibutuhkan kualitas dan faktual, bukan kuantitas.

“Kekurangan kita disempurnakan pers. Perbedaan pandangan, itu biasa, namun mari perkecil perbedaan, perbesar persamaan. Kami pamit untuk jabatan, tapi tidak untuk pengabdian bagi Maluku karena tugas kita sama-sama bangun Maluku semakin maju. Yang buat baik, pasti dapat baik begitu pun sebaliknya,” tandasnya.

Sedangkan perwakilan insan pers, Lex Sariwating mengaku, kedekatan Assagaff-Sahuburua dengan pers luar biasa selama lima tahun. Bahwa segala dinamika yang terjadi didalamnya bagian tanggungjawab pers mengawal pemerintahan dan pelayanan publik. “Jangan berhenti bangun Maluku. Jabatan boleh berakhir, tapi niat hati membangun Maluku yang lebih luas harus terus ada, bila pada tingkatan lebih tinggi, dipercayakan maka jangan tolak,” pesan jurnalis senior LKBN Antara itu. (MR-02)

(sumber : http://mimbarrakyatnews.com/silaturahmi-terakhir-gubernur-wagub-terima-kasih-pers-maluku/?fbclid=IwAR2oP3qcdS2Pg0ZQs-y0cf5FH-tFUB32NXuX_uLzkveLwjspY61zHk8ajyg )

 

AMBON, Sejumlah hal menjadi penting untuk diperhatikan dalam rapat koordinasi (Rakor) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) se-Maluku, Jumat (1/3/19). Hal tersebut diantaranya masih rendahnya kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik dan sosial budaya. Serta masih sering terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus diselesaikan.

“Jadi masalah selama ini yaitu masih rendahnya partisipasi perempuan dalam pembangunan, selain masih adanya praktek diskriminasi terhadap perempuan di berbagai bidang. Padahal salah satu tujuan pembangunan nasional adalah pembangunan sumber daya manusia (SDM) secara menyeluruh dan utuh baik laki-laki maupun perempuan. Walau diakui saat ini, pembangunan SDM sudah banyak alami kemajuan namun tidak sedikit yang masih perlu mendapat perhatian, khusus menyangkut pembangunan perempuan dan anak,” tukas staf ahli Gubernur Maluku bidang kemasyarakatan dan SDM, Halim Daties pada Rakor P3A di Everbright Hotel, Jumat (1/3).

Tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan bersama kata Halim, tentang permasalahan anak yang sering terjadi di masyarakat yakni kekerasan, penelantaraan, eksploitasi, traffiking, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut turut memberikan andil terhadap timbulnya ketidakesetaraan gender pada gilirannya menimbulkan masalah atau isu gender. Padahal, dalam perspektif pembangunan berwawasan gender, perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat memiliki kedudukan dan hak yang sama atas manfaat,akses, partisipasi, kontrol dalam pembangunan.

“Menindaklanjuti penandatanganan nota kesepakatan antar pemerintah provinsi Maluku dan instansi vertikal serta perguruan tinggi di Ambon tentang akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam sistim peradilan pidana terpadu provinsi. Maka harapannya, hasil Rakor dapat disepakati bersama dan segera direliasikan untuk dukungan atas kebijakan, program dan kegiatan perempuan dan perlindungan anak melalui perencanaan dan anggaran yang responsif gender di kabupaten/kota masing-masing,” harapnya.

Apalagi, tambah Halim, kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama tahun 2018 berdasarkan data simfoni KTTA sebesar 137 korban kekerasan. Dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan undang-undang 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarustamaan gender dalam pembangunan nasional, telah memberikan warna baru dalam dinamika pembangunan di Indonesia demikian pula di Maluku.

“Disadari bahwa upaya untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam pembangunan daerah, bukanlah hal mudah seperti membalik telapak tangan. Tapi kita harus perupaya secara komperhensif dan terpenting bagaimana implementasi dari berbagai program yang telah menjadi prioitas utama serta partisipasi seluruh komponen masyarakat termasuk LSM yang bergerak di bidang perempuan dan anak,” demikian Halim. (MR-02)

(sumber http://mimbarrakyatnews.com/rakor-p3a-se-maluku-sejumlah-persoalan-harus-diperhati/?fbclid=IwAR0pBA0tGoQKujHVmoGpd0JDOSxvfFcm7XsSW5ol7DzrwUucSm5nhvbVIwI)

Page 12 of 63

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top