Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

Ambon,- Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail mengajak semua pihak untuk bersama-sama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku menyelamatkan masyarakat Maluku dari ancaman endemik penyakit mematikan HIV-AIDS.

“Mari kita menetapkan niat dan tekad kita untuk bekerja bersama menyelamatkan masyarakat Maluku, baik generasi muda, ibu rumah tangga dan anak-anak dari ancaman endemik HIV-AIDS,”ajakan ini disampaikan Gubernur Maluku dalam sambutannya yang disampaikan Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang pada Peringatan Hari AIDS Sedunia (HAS) tahun 2019, yang dipusatkan di Lapangan Pattimura Park, Sabtu (30/11/2019)

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail, Plt Asisten II Setda Maluku, Frona Koedoeboen, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Maluku, Megi Samson, tokoh agama, tokoh masyarakat, Komunitas Peduli AIDS, Jaringan ODHA (Orang dengan HIV-AIDS) dan Populasi Kunci.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Triwulan IV Tahun 2017, sebut gubernur, Maluku menduduki urutan ke-10 dari sepuluh provinsi dengan kasus AIDS tertinggi per 100.000 penduduk atau AIDS case rate dengan case rate 35,25 per 100.000 penduduk.

“Saya ajak seluruh lapisan masyarakat mari meraih sukses mencapai “Triple Elimininasi” HIV-AIDS pada tahun 2030. Yaitu, pertama, tidak ada lagi infeksi baru HIV. Kedua, tidak ada lagi kematian karena AIDS dan ketiga, tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terhadap ODHA,” tandas gubernur mengingatkan.

Dikatakan, cita-cita untuk mencapai tiga zero pada tahun 2030 tidak dapat tercapai tanpa dukungan lintas program dan lintas instansi serta masyarakat.

Selain itu, kesuksesan juga dapat terwujud dengan didukung akses layanan kesehatan berkualitas tinggi, upaya pencegahan, pendampingan dan dukungan serta tanpa adanya stigma dan diskriminasi.

Untuk itu, dalam momentum Peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2019 ini, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini menyampaikan beberapa hal untuk menjadi perhatian bersama.

 

 

Sedangkan, komitmen untuk mengakhiri epidemik HIV-AIDS pada tahun 2030 di Provinsi Maluku, maka diperlukan dukungan yang kuat dari berbagai pihak, pemerintah, komunitas pemerhati HIV-AIDS dan segenap komponen masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, organisasi wanita, akademisi sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

“Masih tingginya stigma dan diskriminasi terhadap ODHA, sehingga diperlukan mobiliasasi penyebaran informasi yang benar tentang HIV-AIDS,” ungkap gubernur.

Tak hanya itu, tambah gubernur, sistim komunitas dan organisasi populasi kunci perlu berperan aktif dalam penjangkauan dan pendampingan populasi kunci secara optimal. Kemudian, akses layanan kesehatan yang masih perlu diperkuat dan diperluas jangkauan layanannya dari pusat layanan yang tersedia.

“Selain itu, pelaksanaan program penanggulangan HIV-AIDS di kabupaten/kota perlu diperkuat dengan pembentukan kelembagaan Sekretariat/Tim Penaggulangan HIV-AIDSdi tingkat kabupaten/kota,” ujarnya.

Gubernur juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersama-sama bekerjasama.

“Saya sampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah, badan usaha, organisasi masyarakat, jaringan populasi kunci dan komunitas yang telah mendukung kegiatan Peringatan Hari AIDS Sedunia Tahun 2019 serta seluruh upaya-upaya penaggulangan di Provinsi Maluku,”tandas gubernur.

Pada kesempatan itu, Ketua TP PKK Provinsi Maluku juga menyerahkan piala bagi peserta lomba yel- yel AIDS Sedunia. Dimana, juara 1 diraih oleh Tim Bhayangkari Maluku, juara 2 Tim Denkav XVI/Pattimutlra, juara 3 Tim TP PKK Provinsi Maluku (humasmaluku)

 

Revisi Pengumuman Nomor 1/Panselda.CPNS/XI/2019.pdf (download)

 

 

 

 

 

KAOHSIUNG,- Gubernur Maluku, Murad Ismail, memenuhi undangan Pemerintah Kota Kaohsiung, Taiwan, untuk menggagas kerjasama di bidang perikanan.

Dalam lawatannya ke Taiwan yang dimulai tanggal 25 November kemarin, Murad berkesempatan mengunjungi industri pengolahan ikan dan mendiskusikan sejumlah potensi kerjasama keduanya. Kaohsiung adalah kota maritim internasional sekaligus menjadi kota industri terbesar di Taiwan.

"Mereka (Kaohsiung, red) sangat tertarik sebab mereka tahu laut kita sangat terkenal di dunia karena memiliki potensi perikanan yang sangat besar, terutama tuna dan cumi " kata Murad di Kaohsiung, Selasa (26/11).

 

 

Dikatakannya, kunjungannya ke Taiwan tersebut merupakan kesempatan yang sangat baik, sebab bukan saja melihat secara langsung sentra industri perikanan yang ada di Kota Kaohsiung, tapi sekaligus mendiskusikan strategi pembangunan dan kerjasama berkelanjutan di bidang perikanan dan maritim.

"Intinya, Walikota Kaohsiung mengundang kami untuk melihat langsung tempat pengolahan ikan di Kouhsiung, dan apabila kita tertarik dan mau menjalin kerjasama saling menguntungan, maka ini akan ditindaklanjuti," kata Murad.

Ia menambahkan, pihak Taiwan dalam hal ini Pemerintah Kota Kaohsiung juga sangat berharap bisa datang langsung ke Maluku. "Mereka sudah menyatakan akan melakukan kunjungan balasan ke Maluku, dan berharap adanya undangan dari Pemerintah Provinsi Maluku. Secara lisan, saya sudah mengundang mereka untuk datang juga ke Maluku," ungkapnya.

Selera makan penduduk Taiwan yang beragam, dengan konsumsi makanan laut per kapitanya adalah 1,7 kali lipat lebih tinggi daripada peringkat rata-rata dunia. Kondisi ini menjadikan negara ini sebagai satu-satunya potensi pasar terbesar di Asia.

 

 

Impor produk perikanan Taiwan juga menunjukkan pertumbuhan tahunan yang stabil di angka 3 persen, dalam beberapa tahun terakhir ini.

Penduduk Taiwan sangat gemar mengkonsumsi makanan laut, membuat permintaan aneka makanan laut bermutu tinggi semakin meningkat. Produk-produk perikanan yang paling banyak diimpor, termasuk dari Indonesia adalah udang, lobster, kepiting dan ikan tuna.

Wakil Walikota Kaohsiung, Yeh Kuang-shih, menjelaskan, Kaohsiung sebagai salah satu kota maritim internasional di Taiwan, memiliki banyak industri perikanannya. Kaohsiung sendiri adalah kota industri terbesar di Taiwan. Yeh Kuang sangat berharap, kerjasama di bidang perikanan bersama Maluku dapat direalisasi setelah kunjungan Gubernur Maluku ke negaranya.

"Saya percaya kita dapat berbagi strategi pengembangan dan diskusi lebih lanjut untuk mempromosikan kejasama potensial ini," katanya. (humasmaluku)

 

AMBON,- Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Mauku, Widya Pratiwi Murad Ismail, menegaskan, kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihentikan.

“Kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran HAM. Jika kita mau menegakkan HAM di Indonesia, maka tidak bisa tidak, kita harus menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” tegas Widya saat menyampaikan sambutan pada pencanangan kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan tahun 2019 di Lapangan Merdeka, Ambon, Senin (25/11).

Kampanye ini turut dihadiri oleh istri Wakil Gubernur Maluku Betrix Orno, aktivis perempuan Maluku yang baru saja terpilih sebagai Komisioner Komnas Perempuan RI Olivia Latuconsina, aktivis Lies Marantika, serta sejumlah aktivis perempuan Maluku lainnya.

Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini adalah kampanye internasional untuk mendorong kepedulian pemerintah dan masyarakat dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak di seluruh dunia. Kampanye ini akan berlangsung dari tanggal 25 November sampai 10 Desember 2019. Pada hari pertama gerakan ini yakni 25 November, kampanye diisi dengan launching (peluncuran) dan dialog bertemakan "Dengarkan Suara Korban", dilanjutkan dengan sejumlah kegiatan lainnya.

Kampanye ini terlaksana karena urung rembuk para perempuan Maluku yang tergabung dalam sejumlah organisasi perempuan, ormas, LSM dan media, yakni Yayasan Gasira Maluku, Yayasan Peduli Inayana Maluku, Ina'ata Mutiara Maluku, Clerry Cleffy Institute, Humanum, Yayasan Pelangi Maluku, Fatayat NU, serta didukung penuh oleh Pemerintah Provinsi Maluku, Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, dan iNews TV Ambon.

Widya dalam sambutannya mengatakan, upaya menghapusan kekerasan terhadap perempuan tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, namun perlu melibatkan masyarakat luas, dalam bentuk kemitraan dan kerjasama antar unsur terkait. Gerakan penghapusan kekerasan terhadap perempuan ini akan berhasil bila turut melibatkan lembaga swadaya masyarakat dan swasta.

 

 

Pemeritah pusat dan daerah, kata Widya, terus berupaya melakukan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir kekerasan terhadap perempuan. Perlidungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan dilakukan melalui pelbagai upaya pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan yang diperkuat dengan program-program pendukung dan regulasi.

“Selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, sekaligus Duta Parenting Maluku, melalui beberapa kunjungan saya ke sejumlah kabupaten, saya sudah melihat secara langsung bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak telah berkembang dengan semakin baik,” kata Widya.

Oleh karena itu, ia sangat mengapresiasi kampanye yang dilakukan hari ini, dan mendukung penuh semua langkah kebijakan pemerintah daerah dalam penyelesaian isu perempuan dan anak di Maluku.

“Harapan saya sebagai ibunya orang Maluku, ingin melihat perempuan dan anak-anak Maluku menjadi perempuan dan anak yang sehat, maju, berpendidikan tinggi, hidup bahagia, serta bebas dari segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun psikis,” terang Widya.

Dirinya lantas mengajak semua pihak untuk berkerjasama, bergandengan tangan untuk terlibat aktif dalam upaya penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Maluku.

 

 

“Mari kita galang kekuatan dan terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, agar kelak Maluku memiliki perempuan-perempuan dan anak-anak yang kuat. Karena di pundak perempuan dan anak yang kuat, negara ini akan bangkit dan berjaya,” tegasnya.

Sementara itu, saat dialog "Dengarkan Suara Korban" yang menghadirkan salah satu korban pelecehan seksual yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya sendiri saat masih berusia 12 tahun, mendapat empati dari istri Gubernur Maluku ini.

Widya sampai meneteskan air mata mendegar cerita yang disampaikan sang anak yang sudah beranjak dewasa, terkait kisah pilunya.

Korban menceritakan kisah traumatiknya hingga akhir, sampai akhirnya ia diperlakukan tidak selaiknya dari ayah kandung sendiri. Korban mengalami trauma dan ketakutan karena diancam sang ayah untuk tutup mulut. Kasus yang berujung dengan laporan ibunya ke polisi itu, akhirnya memenjarakan sang ayah dengan hukuman penjara selama 13 tahun.

Sang anak yang terganggu psikisnya itu, terus berusaha untuk bangkit. Saat berada di lokasi kegiatan, dia menggunakan topeng untuk menutupi identitasnya. Korban saat hadir, didampingi Tim dari Yayasan Peduli Perempuan dan Anak.

Widya yang meneteskan air mata, secara spontan langsung memeluk anak korban kekerasan seksual itu, saat ia menutup ceritanya. Widya memberikan motivasi dan semangat kepada korban untuk terus bangkit dan tidak pupus meraih cita-citanya. (humasmaluku).

Thursday, 21 November 2019 02:24

428 Anak Alami Stunting di Malteng

MASOHI,- Maluku Tengah (Malteng) menjadi salah satu kabupaten prioritas penanganan kasus stunting di Maluku, karena jumlah anak yang mengalami stunting di kabupaten ini terbilang cukup tinggi. Selain Malteng, dua kabupaten lain yang dalam tahun ini mendapat prioritas penanganan adalah Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.

Untuk tahu 2019, sebanyak 428 balita mengalami stunting dari 11.688 balita di Malteng. "Kemarin saya kunjungi Piliana dan Mosso di Kecamatan Tehoru karena menjadi locus (lokasi) kasus stunting. Di Piliana ada 16 anak stunting dari 90 balita, sedangkan di Mosso ada 9 anak stunting dari jumlah 90 anak balita," kata Duta Parenting Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, saat membuka pertemuan koordinasi terpadu dalam percepatan penurunan stunting dan gizi buruk di Kabupaten Malteng di Gedung PKK Malteng, Masohi, Rabu (20/11).

Widya mengatakan, dirinya langsung turun ke tiga kabupaten locus stunting di Maluku untuk memastikan, apakah posyandu serta puskesmas di setiap daerah locus sudah bergerak melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan percepatan penurunan angka stunting atau tidak. Rencananya, tahun 2020 nanti, Widya juga akan turun ke lokasi-lokasi kasus stunting lainnya yakni di Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku Tenggara, dan Maluku Barat Daya.

"Posyandu balita dan anak harus terus diaktifkan. Para ibu hamil juga perlu diberikan informasi penting terkait dengan stunting. Saya juga selalu menghimbau agar masyarakat senantiasa memperhatikan sanitasi lingkungan dan gizi anak," jelasnya.

Hanya saja, ia mengingatkan, tugas ini menjadi tanggungjawab semua pihak. Selain dinas teknis terkait, Tim Penggerak PKK di setiap kabupaten juga perlu menjadikan perang melawan stunting menjadi program kerjanya.

 

 

"Di Malteng ada sepuluh desa locus stunting, dan saya baru bisa turun di dua desa kemarin, yakni Piliana dan Mosso. Kalau bisa, Ina Parenting yang diketuai oleh Ibu Bupati, kedepan beserta ibu-ibu Tim Penggerak PKK di kabupaten ini dapat turun ke desa-desa lainnya juga," imbuhnya.

Menurut Widya, seharusnya kasus stunting di wilayah Malteng bisa dicegah karena daerah ini subur dan memiliki kekayaan laut yang melimpah, sehingga menjadi sumber protein. "Seharusnya di daerah ini angka stuntingnya rendah, bila perlu tidak ada karena banyak sumber protein yang bisa diperoleh. Misalnya dari ikan-ikan, atau dari umbi-umbian," sebutnya.

Dijelaskannya, stunting dapat terjadi sebagai akibat dari kekurangan gizi terutama pada saat seribu hari pertama kehidupan. Karena itu pemenuhan gizi dan pelayanan kesehatan pada ibu hamil, perlu mendapat perhatian.

"Stunting tidak hanya berpengaruh pada ukuran tinggi badan anak. Stunting juga berpengaruh pada tingkat kecerdasan, dan status kesehatan pada saatnya dewasa. Mereka akan cenderung menderita penyakit tidak menular seperti darah tinggi, kencing manis, jantung dan lainnya. Oleh karena itu, jangan kita terlambat mendeteksi dan memperbaiki kondisi ini," ajaknya.

Sementara itu, Bupati Malteng Tuasikal Abua mengatakan, perang melawan stunting sudah sejalan dengan komitmen pihaknya untuk terus mendukung program-program pemerintah di bidang kesehatan, terkhususnya percepatan penurunan stunting dan gizi buruk, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Malteng tahun 2017-2022.

Di samping itu, lanjut Abua, pelbagai kebijakan dan program-program inovasi OPD (organisasi perangkat daerah) seperti Messe, Manggurebe Sehat, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, dan Perdesaan Sehat, terus diarahkan untuk secepatnya dapat menurunkan prevalensi stunting dan gizi buruk di masyarakat yang tersebar di 18 kecamatan di Malteng.

"Saya berharap dengan pertemuan koordinasi ini, akan melahirkan rekomendasi dan komitmen bersama untuk mendukung tugas Duta Parenting Provinsi Maluku, untuk bersama-sama perangi stunting dan gizi buruk di seluruh Provinsi Maluku, terkhususnya di Kabupaten Malteng," tandasnya (humasmaluku)

Friday, 22 November 2019 02:20

Widya Ajak Wanita Maluku Bersatu

 

AMBON,- Ketua Penasehat Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, mengajak seluruh organisasi wanita yang ada di Provinsi Maluku untuk bersatu dan bergandengan tangan membangun Maluku.

Hal ini disampaikannya saat memberi arahan di acara Musyawarah Anggota II BKOW Provinsi Maluku bertemakan "Peran Strategis BKOW Dalam Pembangunan" di Gedung Wanita, Ambon, Kamis (21/11).

“Ini pertama kali saya bersilahturahmi dengan ibu-ibu BKOW. Ini masa terakhir dari BKOW Maluku periode 2014-2019. Saya berharap, nanti setelah musyawarah dan ada kepengurusan baru, bisa lebih aktif lagi dan sama-sama kita bekerjasama bergandengan tangan dengan seluruh organisasi wanita yang ada di Maluku,” harapnya.

Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini mengatakan, dalam membangun provinsi ini dibutuhkan sinergitas semua pihak. Ia mengajak seluruh elemen perempuan untuk bergerak bersama saat ini.

“Kalau bukan kita semua, siapa lagi. Ini sumbangsih kita untuk membangun Maluku,” ujarnya.

 


Untuk menjaga sinergitas tersebut, dirinya berharap agar kedepan dilaksanakan pertemuan rutin sehingga terjalin kedekatan antara para aktivis dan organisasi wanita di daerah ini.

“Saya tidak mau bicara masa lalu, saya hanya mau bicara hari ini dan kedepannya, agar kita bisa bergandengan tangan menjadi lebih baik lagi, demi kemajuan kita bersama. Harapan saya akan ada silahturahim rutin untuk kita semua lebih terjalin kedekatannya,” jelasnya.

Widya mengatakan, dalam waktu dekat dia akan mengundang sejumlah organisasi perempuan agar bersama-sama membentuk panitia guna melaksanakan rangkaian kegiatan menjelang Hari Ibu, 22 Desember 2019.

“Tadi malam, saya dapat WA (WhatsApp) dari ibu Mendagri terkait kegiatan Hari Ibu. Ada beberapa rangkaian kegiatan di awal Desember nanti, seperti olahraga serentak se-Indonesia. Dalam waktu dekat saya akan undang beberapa organisasi wanita untuk kita rapat membuat panitia kecil bersama dinas terkait,” ujarnya.

Terkait Musyawarah Anggota II BKOW Provinsi Maluku, Widya menyampaikan terima kasihnya karena Pengurus BKOW periode ini telah bekerja dengan baik. Dia berharap agar kedepan organisasi yang menjadi wadah berkumpulnya organisasi wanita ini menjadi semakin baik.

“Dengan senang hati, saya sebagai dewan penasehat akan selalu mensupport dan mendampingi segala kegiatan yang ada di BKOW,” tandasnya.

KAMPANYE STUNTING
Di kesempatan itu, Widya yang juga Duta Perangi Stunting (Parenting) Provinsi Maluku mengajak seluruh organisasi perempuan di Maluku dapat bersama-sama perangi stunting. Penyebab utama stunting adalah kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan, hingga masa awal anak lahir, yang biasanya akan tampak setelah anak berusia dua tahun.

 

 

“Selaku duta parenting, saya berharap kedepan kita bisa bersama-sama perangi stunting. Di Maluku ada tiga kabupaten yang menjadi pusat locus stunting kita tahun ini,” tukasnya.

Tiga kabupaten locus stunting yang menjadi prioritas dalam tahun 2019 ini adalah Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, dan Maluku Tengah. Ketiga kabupaten ini telah dikunjunginya. Ia menceritakan, sebagai istri gubernur, perasaannya campur aduk melihat kondisi masyarakat Maluku secara langsung.

“Saya merasa prihatin melihat kondisi mereka yang tinggal jauh dari kota, namun saya cukup bahagia karena bisa ada bersama-sama mereka,” ujarnya.

Diceritakan pula tentang kisahnya mengunjungi desa-desa locus stunting. Mengarungi lautan tiga jam dari ibukota kabupaten, maupun harus melewati jalan raya yang menanjak, dilakukannya semata-mata untuk melihat langsung anak-anak yang terdampak stunting.

“Sebagai ibu, kita semua bertanggungjawab. Bagaimana anak-anak di Maluku ini perlu kita lihat dan pastinya saya berharap agar stop stunting benar-benar terwujud di Maluku. Ini gunanya saya sebagai duta parenting untuk mengadvokasi dan mensosialisasikan agar kita terus bersinergi dengan beberapa OPD terkait. Selama jadi istri gubernur, sudah tujuh bulan ini banyak yang saya lihat dan saya kerjakan,” tandasnya. (humasmaluku)

 

Ambon,- Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno melakukan pemancangan tiang pertama bangunan Rumah Somba Emmenangauw (Rumah Doa Kemenangan) gedung gereja warga Jemaat Bethany Desa Tawiri, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Minggu (24/11/2019).

Proses pemancangan tiang pertama bangunan ini, sebagai tanda mengupayakan tersedianya sebuah gedung gereja yang representatif bagi warga jamaat di desa tersebut.

“Keberadaan gedung gereja ini, hendaknya dapat dijadikan sebagai pusat pelayanan moral, dimana jemaat dapat berkumpul dan menyatu dalam persekutuan orang percaya, guna berbakti kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,” ungkap Wagub pada kesempatan itu.

Menurut Wagub, Ruma Somba Emmenangauw atau Rumah Doa Kemenangan merupakan komitmen jemaat Bethany Ambon yang menjadikan gereja sebagai rumah doa bagi jemaat.

Untuk itu, kata Wagub, pembangunan gedung gereja baru ini haruslah juga dibarengi dengan pembangunan karakter jemaat agar menjadi dewasa dan tanggap terhadap berbagai perubahan dalam masyarakat.

Mantan Bupati MBD ini menguraikan, penyelenggaraan aktivitas kerohanian pada hakikatnya merupakan bagian dari proses membangun jati diri manusia. Sebab, keseimbangan antara aktivitas rohani dan aktivitas kerja sehari-hari sangat diperlukan.

“Agar kita sebagai manusia tidak terperangkap dalam rutinitas kehidupan semata, tetapi juga mampu memberi makna dalam kehidupan bersama-sama dengan orang lain,” jelasnya.

Dijelaskan, dengan tersedianya fasilitas yang memadai bagi penyelenggaraan aktivitas kerohanian seperti keberadaan gedung gereja, merupakan kebutuhan nyata yang tentunya akan menunjang proses membangun jati diri kemanusiaan secara utuh dan seimbang.

Disamping itu, tambahnya, pergumulan jemaat terhadap kesejahteraan masyarakat, menjadi tantangan bersama, sebab realitas menunjukan bahwa kemiskinan yang melanda masyarakat dewasa ini cenderung meningkat.

“Gereja hendaknya berperan menjadi kekuatan integrasi yang mampu menumbuhkan suasana hidup persaudaraan dan kebersamaan, disamping menjadi kekuatan moral dan kontrol sosial yang efektif bagi pemerintah,” pinta Wagub.

Pemerintah Provinsi Maluku, tambah Wagub, senantiasa mengharapkan dukungan dan peran serta seluruh gereja yang ada di Maluku untuk secara aktif melayani jemaat, sehingga terbangun ketahanan iman masyarakat yang kuat dalam menghadapi tantangan hidup di tengah arus globalisasi. (humasmaluku)

Monday, 25 November 2019 02:04

Gubernur Lantik DPW Lasqi Provinsi Maluku

 

Ambon,- Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail melantik Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Lembaga Seni Qasidah (LASQI) Provinsi Maluku masa bakti 2019-2024, Sabtu (23/11/2019).
Pelantikan DPW Lasqi Provinsi Maluku berlangsung di Gedung PKK Provinsi Maluku itu, juga disertai dengan pengukuhkan Duta Qasidah Tingkat Nasional Tahun 2019 yang akan berlomba pada tanggal 25-30 November 2019, mendatang di Kota Ambon.

Acara pelantikan ini ikut dihadiri pula Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Maluku, Fesal Musaad, para Pimpinan OPD di lingkup Pemprov Maluku, Pimpinan Umat Beragama, Pemuka Agama, dan tokoh masyarakat.

Gubernur menegaskan, pelantikan sebuah organisasi merupakan bagian dari dinamika perkembangan organisasi. Ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

 

 

“Demikian pula dengan Lasqi yang selama ini telah menunjukan peran, dan tanggungjawabnya dalam pengembangan seni qasida di Provinsi Maluku,”tandasnya.

Untuk itu, Gubernur meminta agar DPW Lasqi Provinsi Maluku, yang baru saja dilantik, agar benar-benar dapat melaksanakan amanat organisasi yang telah dipercayakan.

Lasqi, kata gubernur, harus mampu mengakomodir seluruh potensi generasi muda Islam di daerah Maluku, agar mampu berkreasi dan berinovasi serta melakukan pembinaan kepada duta-duta qasida. Tidak hanya fokus menyebar pada ibukota kabupaten/kota semata, tetapi diharapkan lebih menyebar ke kecamatan, kelurahan bahkan sampai pada desa dan dusun.

“Semuanya itu kita lakukan untuk memperoleh bibit-bibit seni qasidah yang benar-benar berkualitas dan mampu memberikan prestasi terbaik,” tandas gubernur.

Sementara itu, Widya Pratiwi Murad Ismail selaku Ketua Umum DPW Lasqi Provinsi Maluku yang baru saja dilantik menyampaikan, seni qasidah dan budaya Islami telah menjadi media dakwah untuk menyampaikan pesan-pesan agama, moral dan etika yang dilantunkan melalui syair-syair dan musik yang berirama religi.

“Melalui seni qasidah dan budaya Islami, kita dapat berhijrah meninggalkan keruntuhan moral dan akhlak. Kita singkirkan gelora kebencian dan kemarahan, kita tuntun anak-anak bangsa untuk tetap beriman dan bertakwa,”ungkapnya.

Dikatakan, seni qasidah dapat dijalankan sebagai media untuk mendapatkan rahmat untuk hidup damai, tentram, dan saling menghormati, demi terwujudnya kerukunan hidup beragama yang permanen. Baik intern umat beragama, antar umat beragama maupun antar umat beragama pemerintah atau yang disebut dengan ‘Tri Kerukunan Hidup Umat Beragama.’

Widya juga mengaku pelantikan dirinya selaku Ketua Umum DPW Lasqi Provinsi Maluku, merupakan suatu kepercayaan dan penghargaan yang bernilai ibadah. Sebab, tugas DPW Lasqi bukan sekedar melaksanakan festifval seni qasidah semata, akan tetapi bagaimana Laqi mampu menciptakan generasi yang memiliki jiwa dan karakter Islami, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggungjawab.
“Sebagai mitra pemerintah daerah kedepan, Lasqi akan bersinergi dengan visi dan misi Gubernur dan Wakl Gubernur Maluku, serta tugas kepala daerah “dua plus satu” yaitu pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraa rakyat dan pengelolaan SDA untuk kemakmuran rakyat,” terang Widya.

 

DIKUKUHKAN SEBAGAI UMMI SENI DAN BUDAYA ISLAMI

 

 

Usai dilantiik sebagai Ketua Umum DPW Lasqi Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail juga dikukuhkan sebagai “Ummi Seni dan Budaya Islam Maluku” oleh Komunitas Pencinta Seni Islam Maluku. Pengukuhan ditandai dengan penyematan selendang yang dilakukan oleh Hamzah Silawane yang mewakili komunitas tersebut.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih mendapat kepercayaan ini. Ini sebuah kebanggaan dan sekaligus amanah untuk bagaimana saya dapat membina dan mengembangkan seni dan budaya Islami di Maluku,” ungkap Widya.

Usai dikukuhkan, Widya meminta doa dan dukungan serta partisipasi semua pihak untuk saling membantu.

“Kepada anak-anakku peserta festival qasidah, saya ucapkan selamat menjadi duta-duta qasidah nasional. Tetap disiplin dalam berlatih, jaga kesehatan, sportif dalam berlomba dan jangan lupa selalu berdoa. Hanya dengan sikap yang demikian inilah, upaya kita untuk menjadi yang terbaik sebagai “Juara Umum“ Insya Allah akan terwujud,” tutup Widya mengingatkan (humasmaluku)


 

JAKARTA,- Gubernur Maluku, Murad Ismail, diundang secara khusus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Edhy Prabowo, untuk membahas kebutuhan Maluku di bidang kelautan perikanan. Pertemuan yang berlangsung santai dalam suasana kekeluargaan itu diadakan di ruang rapat menteri sambil makan siang, Kamis (14/11).

Pada kesempatan itu, Murad meminta agar KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) memberikan perhatian khusus kepada Maluku, mengingat potensi perikanan terbesar nasional berada di Maluku.

"Saya harap Maluku bisa mendapat perhatian dan perlakuan khusus dari KKP. APBD kami sangat kecil untuk bisa mengelola potensi perikanan kami yang besar," pinta Murad.

Didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-far, Murad berharap agar program-program KKP dapat didorong masuk ke Maluku untuk mendukung akselerasi (percepatan) pembangunan daerah ini.

Dikatakannya, Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut besar, tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI dan kawasan konservasi Maluku, serta sebagian besar pulau-pulau di luar Maluku. Potensi dan kekayaan sumberdaya alam ini menjadi pekerjaan rumah untuk dimaksimalkan pengelolaannya untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Potensi besar perikanan itu, tersebar di tiga WPP yang totalnya mencapai 3,055,504 ton / tahun, dengan mengumpulkan 431,069 ton / tahun di WPP RI Laut Banda (714), dan 631,701 ton / tahun di WPP RI Laut Seram (715). Sementara potensi perikanan di WPP RI Laut Arafura (WPP RI 718) mencapai 1.992.731 ton / tahun.

Saat ini, lanjut Murad, setidaknya ada sejumlah persoalan yang harus diatasi di sektor kelautan perikanan khususnya di wilayah Maluku yakni regulasi, masih kurangnya sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat nelayan dan pesisir, serta implementasi teknologi di bidang kelautan perikanan.

“Tadi di Istana Negara, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengatakan ke saya, kalau dia punya teknologi di bidang perikanan yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan nelayan. Dia minta agar Jawa Barat melalui teknologi yang dimiliki ini bisa bekerjasama dengan Maluku. Saya bilang ayo, selama itu untuk kepentingan masyarakat banyak, mari kita kerjasama," ungkapnya.

 

 

Sementara itu, Menteri Edhy Prabowo bertekad akan menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi. "Maluku itu punya laut yang luas. Bisa kita kembangkan perikanan tangkap, budidaya hingga pengolahan. Kedepan saya ingin menjadikan Maluku sebagai kawasan perikanan terintegrasi," tekadnya.

Salah satu persoalan yang menjadi penghalang selama ini, kata Edhy, adalah tersumbatnya komunikasi antara KKP dengan Pemerintah Provinsi Maluku. Padahal, sektor yang menjadi unggulan daerah ini adalah kelautan perikanan.

"Untuk Maluku, saya akan buka komunikasi dua arah. Masalah kita selama ini adalah tidak lancarnya komunikasi sehingga mengakibatkan misskomunikasi. Setelah ini, dinas teknis langsung saja sampaikan apa yang menjadi kebutuhannya," kata Edhy.

Lebih lanjut dia katakan, sejumlah regulasi yang menjadi hambatan juga akan dievalusi. "Kami akan sederhanakan regulasi yang selama ini menjadi masalah," janjinya.

Dalam pertemuan itu, Menteri Edhy Prabowo didampingi sejumlah pejabat di KKP yakni Sekretaris Jenderal KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Penguatan Daya Saing Agus Suherman, serta pejabat dari Ditjen Budidaya serta Ditjen Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan. (humasmaluku)

 

JAKARTA,- Gubernur Maluku, Murad Ismail, untuk kali pertamanya menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), dalam jabatannya sebagai gubernur. DIPA dan TKDD tahun 2020 tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

"Hari ini, sebagai Gubernur Maluku saya menerima DIPA dan TKDD tahun 2020, yang diserahkan langsung oleh Bapak Presiden. Saya akan pastikan dana transfer ke daerah dan dana desa 2020 akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat dan pembangunan di Maluku," kata Murad.

Terkait penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2020 itu Presiden Jokowi mengumpulkan seluruh menteri, pejabat lembaga, serta kepala daerah setara gubernur di Istana Negara.

Murad mengatakan, DIPA dan TKDD tahun 2020 yang diterimanya sebagai gubernur merupakan dokumen APBN yang menjadi acuan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi-misi presiden, yaitu Indonesia Maju.

"DIPA merupakan dokumen pemerintah daerah untuk melakukan belanja daerah. Dokumen ini yang akan jadi acuan resmi untuk melakukan pengeluaran belanja daerah" jelasnya.

Setelah menyerahan DIPA 2020, agenda masih dilanjutkan bersama presiden yakni pengarahan kepada seluruh gubernur. Dalam arahan yang tidak lagi dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga itu, presiden lagi-lagi mengingatkan perlu adanya sinkronisasi pembangunan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Murad menambahkan, dalam arahannya presiden juga menitik-beratkan pada lima program prioritas pembangunan nasional yang perlu ditindaklanjuti di daerah.

Lima agenda besar presiden yang menjadi prioritas pembangunan itu, yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, reformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi.

"Pak presiden minta agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi tim besar, karena itu kita harus bersinergi. Tidak ada lagi kabupaten kota jalan sendiri, provinsi jalan sendiri, begitu pula pemerintah pusat. Program prioritas nasional akan berjalan baik kalau semua menjadi satu tim besar yang saling bersinergi," ujarnya.

Dalam rangka mendorong investasi dan membuka lapangan pekerjaan, presiden juga berkomitmen untuk melanjutkan infrastruktur terutama membuka akses transportasi dan aksesibilitas.

"Akan dibangun pelabuhan dan bandar udara baru, yang sudah ada perlu dikembangkan lagi. Paling terpenting lagi, regulasi-regulasi yang menghambat akan dihapus," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Maluku didampingi Staf Khusus Gubernur Bidang Humas M. Azis Tunny dan Kepala Perwakilan Daerah Provinsi Maluku Saiful I. Patta, SSTP (humasmaluku)

Page 1 of 63

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top