Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

 

Ambon,- Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku, Kasrul Selang menghimbau kepada seluruh masyarakat di Provinsi Maluku agar dapat menerapkan prilaku hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri. Himbauan ini disampaikan sesuai arahan Presiden RI Jokowi terkait dua isu kesehatan utama yang harus diselesaikan terkait membangun sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, yakni isu stunting dan jaminan kesehatan nasional. “Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Presiden dalam pelantikan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 bahwa perhatian pemerintah dalam kurun waktu lima tahun mendatang akan diprioritaskan pada pembangunan sumber daya manusia,” kata Pejabat Sekda Maluku saat memimpin upacara Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 55 Tahun 2019 yang dipusatkan di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Maluiu, Selasa (12/11/2019).


Sekda yang saat itu membacakan sambutan Menteri Kesehatan RI Terawan Agus Putranto menjelaskan, tema HKN ke 55 kali ini adalah generasi sehat, Indonesia Unggul. Selain itu, ada dua isu kesehatan lainnya yang harus juga diatasi. Masing-masing terkait tingginya harga obat-obatan dan alat kesehatan serta masih rendahnya penggunaan alat kesehatan bantuan dalam negeri.


"Hal ini akan menjadi fokus dan perhatian kita bersama untuk segera dapat diupayakan solusinya," tandas Sekda.
Dikatakan, berbagai keberhasilan pembangunan kesehatan untuk pembangunan SDM telah diraih dari kinerja kabinet lalu yang ditandai dengan adanya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia setiap tahun. Dimana salah satu parameter yang diukur adalah usia harapan hidup.


Sekda menjelaskan, isu-isu strategis telah dilaksanakan dan menghasilkan perbaikan antara lain dengan menurunnya angka kematian ibu dan anak, menurunnya angka stunting, meningkatnya cakupan imunisasi serta berhasilnya pengendalian penyakit menular dengan menurunnya angka TB. "Terimakasih dalam kurun waktu 5 tahun angka stunting telah berhasil diturunkan hampir 10 persen, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah dilaksanakan sepenuhnya, walaupun besar tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan JKN ini, peningkatan pemanfaatan JKN menjadi bukti bahwa JKN sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia" urai Sekda mengutip amanat Menkes .


Untuk itu, ajak Sekda agar dicarikan solusi agar dapat mengatasi masalah yang dihadapi saat ini dengan memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses kesehatan yang kebih adil dan merata. Pada 5 tahun masa tugas Kabinet Indonesia Kerja 2014- 2019, pembangunan kesehatan telah memperjuangkan 3 pilar. Yang meliputi, paradigma sehat, penguatan akses pelayanan kesehatan dan penyediaan biaya JKN yang menyusun kegiatan promotif dan preventatif melalui beberapa program unggulan bidang kesehatan seperti Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), ISPK atau Program Ilndonesia Sehat dengan pendekatan keluarga dan Nusantara Sehat (NS). "Kita patut bangga bahwa pembangunan kesehatan dalam 5 tahun terakhir ini yang dirasakan manfaatnya. Namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang masih ada dalam proses pembangunan kesehatan di tanah air kita,” ungkapnya.

 


Olehnya itu, betapapun pemerintah sudah senantiasa responsif dalam memecahkan masalah masalah tersebut, saya harap dengan tuntutan masyarakat kita juga masih dihadapkan pada kesulitan menyediakan obat dan alat kesehatan produk lokal yang murah dan berkualitas. "Dalam pelaksanaan tata kelolannya, saya minta pembangunan kesehatan di daerah serta pemanfaatan anggaran harus dilaksanakan dan dikelola secara baik dan benar, tertanggungjawab, akuntabel, transparan serta dengan sistem monitoring dan evaluasi yang peka" bebernya.


Dalam perspektif saat ini, kata Menkes, pembangunan kesehatan menekankan 2 penguatan yaitu optimalisasi inovasi layanan kesehatan dan harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan. "Optimalisasi inovasi layanan kesehatan dimaksudkan untuk mengefisiensikan tindakan tindakan yang mahal dengan mengoptimalkan inovasi pelayanan kesehatan dan pengadaan obat dan alat kesehatan produk lokal dalam negeri tanpa mengurangi kualitas dan mutu,"katanya.


Sementara harmonisasi kepentingan pemangku kebijakan terkait konektivitas antar kementerian dan lembaga, lintas sektor maupun unit unit kerja di lintas program terkait lebih ditingkatkan, agar tidak terjadi tumpang tindih, sehingga fokus pada pemecahan masalah kesehatan.  "Tentu semua itu membutuhkan dedikasi dan profesionalisme kinerja segenap pemangku kepentingan dalam sektor kesehatan di tingkat pusat dan daerah," lagi tegas Menkes seperti dikutip Sekda.


“Melalui momentuh HKN marilah kita konsentrasikan segenap potensi keuletan dan kebersamaan kita untuk menitikberatkan pembangunan generasi sehat yang dilandasi tekad untuk memajukan bangsa,” sambungnya. Menkes juga menhimbau, agar semua elemen dapat bekerjasama dengan baik dalam melakukan upaya upaya inovasi untuk percepatan pembangunan kesehatan tanpa menyalahi aturan yang berlaku sesuai amanat Presiden.


Hal ini khususnya, katanya dalam mengentaskan stunting dan memperbaiki layanan kesehatan serta membenahi tata kelola BPJS kesehatan sertan penyediaan obat dan alat kesehatan lokal yang murah dan berkualitas. "Apa yang sudah dirintis sebelumnya kita lanjutkan dan tingkatkan. Saya optimis kita dapat wujudkan SDM unggul Indonesia Maju seperti yang diharapkan presiden dan kita semua," tandas Menkes (humasmaluku)

 

JAKARTA,- Dalam rangka mendorong akselerasi pembangunan di Kepulauan Maluku, Gubernur Maluku, Murad Ismail, terus melakukan lobi dan komunikasi yang intensif dengan pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi fokus Gubernur adalah membangun konektivitas perhubungan di Maluku, dan membuka keterisolasian di daerah ini.

Secara khusus, Gubernur Maluku diundang oleh Menteri Perhubungan RI, Budi Karya Sumadi, guna membahas proyek-proyek strategis guna mendorong percepatan penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku. Dalam pertemuan itu, Gubernur juga mengikut-sertakan para bupati dan walikota se-Maluku untuk menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerahnya masing-masing.

"Dari pertemuan ini saya berharap Pak Menteri dapat mengakomodir anggaran untuk pembangunan sejumlah proyek strategis di bidang perhubungan, baik darat, laut maupun udara, di Maluku" kata Murad usai Rapat Koordinasi di Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta, Selasa (12/11).

Gubernur mengatakan, dampak dari belum terbukanya akses transportasi secara memadai di Maluku, selain menyebabkan akses produksi jauh dari pasar, juga menyebabkan kelangkaan dan mahalnya komuditi tertentu seperti BBM (bahan bakar minyak) pada wilayah-wilayah tertentu.

"Kalau Pak Presiden mengatakan harga BBM di Papua sudah sama seperti di Jakarta, maka harga BBM di sejumlah daerah di Maluku masih sangat tinggi, dan ini membebani masyarakat," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengajukan sejumlah usulan program yang diharapkan dapat diakomodir dalam program Kementerian Perhubungan tahun 2020. Usulan program tersebut antara lain, pembangunan enam pelabuhan penyeberangan dan pengadaan empat unit kapal penyeberangan pendukung Trans Maluku, pembangunan food estate dengan kegiatan pengembangan delapan pelabuhan singgah Tol Laut, dan pembangunan baru enam pelabuhan singgah perintis laut.

"Kami juga usulkan agar dilakukan revitalisasi pelabuhan Yos Soedarso Ambon, pengembangan bandara dan pembangunan dua bandara baru, pembangunan Sekolah Tinggi Pelayaran Maluku di Sepa (Maluku Tengah), pembangunan pelabuhan perikanan dan container terpadu di Waai-Tulehu (Maluku Tengah), serta pembukaan rute baru pelayaran Pelni dan rute penerbangan pendukung wisata Maluku," pintanya.

Dikatakannya, program usulan dari Pemerintah Provinsi Maluku ini akan disampaikan secara tertulis dalam bentuk dokumen proposal kepada Kementerian Perhubungan RI untuk ditindaklanjuti. Para Bupati dan Walikota Ambon pada kesempatan itu juga menyampaikan aspirasinya kepada Kementerian Perhubungan, termasuk dalam bentuk proposal usulan program 2020.

 

 

Pada kesempatan itu, Menteri Perhubungan merespons permintaan Gubernur Maluku untuk mengakomodir sejumlah usulan pembangunan sarana prasarana perhubungan di Maluku. Menteri meminta jajarannya untuk membantu Pemerintah Maluku untuk percepatan penyelesaian dokumen yang masih diperlukan.

Menteri mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis dan berdasarkan arahan Presiden RI Joko Widodo, harus mendapat prioritas. Sejumlah isu strategis itu yakni pengembangan Bandara Bandaneira, pembangunan dan pengembangan Bandara Mathilda Batlayeri di Saumlaki Kepulauan Tanimbar, dan pengembangan Bandara Dobo di Kepulauan Aru.

"Adanya potensi persaingan tidak sehat pada program Tol Laut logistik juga menjadi perhatian kami," tandasnya.

Menteri pun menyapaikan komitmennya untuk membantu Maluku melalui sejumlah program penyediaan dan pembangunan infrastruktur transportasi di Maluku.

"Kami memahami bahwa ketersediaan prasarana dan sarana perhubungan masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan lagi. Mungkin tidak semua usulan akan dipenuhi, tapi kami akan berusaha melihat mana yang menjadi prioritas," aku Menteri.

Saat ini di Provinsi Maluku telah tersedia prasarana dan sarana transportasi, dan juga layanan angkutan penumpang dan barang antara lain 12 Bandara yang dikelola Kementerian Perhubungan, dengan delapan delapan rute perintis angkutan udara, dan tujuh rute komersial angkutan udara. Terdapat pula 31 pelabuhan penyeberangan yang sementara beroperasi, dengan 25 unit kapal yang melayani 66 lintas penyeberangan, serta terdapat 3 trayek tol laut dengan 9 pelabuhan singgah.

Dalam pertemuan yang berlangsung selama dua jam itu, Gubernur Maluku didampingi Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, beserta para Bupati dan Walikota di Maluku. Kepala daerah yang berhalangan hadir hanya Bupati Maluku Barat Daya (MBD) karena sementara menghadiri acara pelantikan pimpinan difinitif DPRD MBD.

 

 

Sementara Menteri Perhubungan RI didampingi Dirjen Perhubungan Darat, Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Perhubungan Udara, juga hadir sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 Kementerian lainnya seperti Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Dirjen Binamarga Kementerian PUPR, Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR, Dirjen Pengadaan Tanah Kementerian ATR, dan Direktur Usaha Angkutan Baran dan Tol Laut PT Pelni (Persero).

"Selama ini, kita tidak pernah diberikan kesempatan untuk rapat guna menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah semacam ini. Semua pejabat penting di Kementerian Perhubungan hadir, juga sejumlah pejabat esalon 1 dan 2 di kementerian lainnya ikut hadir dalam rapat tadi. Ini terobosan yang baik bagi Maluku, dan saya optimis Maluku kedepan akan mendapat porsi yang lebih dalam realisasi program dari pemerintah pusat," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Frangky Papilaya. (humasmaluku)

 

Ambon – Sebuah gebrakan anyar kini dilakukan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku dengan menggagas gerakan tanam cabai di pekarangan rumah. Gerakan ini dilakukan sebagai langkah nyata untuk mengatasi kenaikan harga cabai yang kerap menjadi pemicu inflasi di Maluku.
Untuk membumikan gerakan ini di tengah masyarakat, TPID Provinsi Maluku secara simbolis telah membagikan sebanyak 4.000 anakan cabai kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di sejumlah instansi terkait yang ada di Maluku.

Penyerahan anakan cabai dilakukan secara simbolis oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang kepada Perwakilan Bank Indonesia, Bulog Divre Maluku- Maluku Utara, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Maluku, PLT Inspektur Provinsi Maluku dan Kepala Biro Kesra Setda Maluku di halaman Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/11/2019).

Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang dalam arahannya mengatakan, sebelumnya pemicu inflasi terjadi pada angkutan udara dengan melonjaknya harga tiket. Namun saat ini pemicunya adalah kenaikan harga cabai.

“Sekarang harga tiket sudah normal. Dan pemicu inflasi sudah bukan harga tiket tapi harga cabe, sehingga apa yang digagas oleh TPID ini patut diapresiasi,” kata Sekda.

Dikatakan, harga cabai di Maluku kini melambung tinggi di atas kisaran Rp.85.000 sampai dengan Rp. 90.000 per kilogram. Sementara informasi yang diperoleh untuk daerah Jawa dan Makassar harganya hanya kisaran Rp.54.000 sampai 55.000.

Menurut Sekda, dari hasil survei yang pernah dilakukan, konsumsi cabai dan rempah-rempah lainnya pada masyarakat rumah tangga setiap bulannya bisa mencapai Rp. 700.000 sampai Rp. 800.000 per bulan.

 

 

"Jika kita giat melaksanakan kegiatan menanam cabai di pekarangan rumah dengan memanfaatkan wadah polybag atau media kaleng, kita sudah bisa menekan pengeluaran dan melakukan penghematan,” papar Sekda.

Dengan gerakan menanam cabai ini, Sekda berharap akan mampu mendorong partisipasi masyarakat untuk bersama-sama pemerintah dan TPID untuk menekan laju inflasi di daerah.

“Melalui gerakan ini juga selain dapat meningkatkan kecukupan pangan masyarakat, tidak hanya cabai, tetapi mengurangi ketergantungan masyarakat akan pasokan bahan makanan dari luar Maluku. Dan yang terpenting lagi adalah dapat menekan inflasi yang lebih besar" harap Sekda

Sebelumnya juga, kata Sekda, melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Maluku telah melaksanakan gerakan yang sama.

“Dinas Ketahanan Pangan dengan menggandeng PKK telah menyalurkannya ke seluruh keluarga-keluarga melalui Dasawisma,” urainya (humasmaluku)

 

 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 705 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Tahun Anggranan 2019, maka dalam rangka mengisi lowongn formasi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Provinsi Maluku membuka kesempatan bagi Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi CPNS Pemerintah Provinsi Maluku.

 

 

PENGUMUMAN PENERIMAAN CPNS PEMPROV MALUKU 2019.pdf (download)

 

 

 


Ambon,- Dalam rangka merealisasikan amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku berkomitmen untuk mengimplementasikan program ‘Satu Data Indonesia’. Komitmen ini dilakukan sebagai upaya mengelola data informasi secara akurat dalam proses pembangunan di Maluku.    
Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Drs. Murad Ismail dalam sambutannya yang dibacakan Plt. Sekda Maluku Kasrul Selang saat membuka dengan resmi Rapat Koordinasi (Rakor) ‘Satu Data Indonesia’ yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku di Hotel Amaris, Ambon, Rabu (6/11/2019).


 “Kami (Pemprov Maluku-red) benar-benar akan implementasikan program ini di Maluku. Jadi siapapun atau lembaga apapun, kalau mau mendata pintunya itu hanya satu. Mungkin dalam hal ini akan dikelola oleh Kominfo secara berjenjang, apakah itu di kabupaten/kota atau provinsi,” tandas Gubernur Maluku.


Menurut Gubernur, dengan program ‘Satu Data Indonesia’,  ke depan tidak akan ada lagi perbedaan data antara instansi yang satu dengan instansi lain, sehingga dapat memudahkan pemerintah dalam mengambil kebijakan.
“Dasar hukumnya sudah jelas. Dengan satu data akan lebih baik dan tidak ada lagi pertentangan mengenai data. Pemprov Maluku akan menyesuaikan, baik dari sisi kelembagaan, SDM maupun perangkat daerah,” tutur gubernur.
Bagi pemerintah daerah, lanjut gubernur, data memiliki fungsi yang sangat strategis selain sebagai dasar untuk perencanaan dan membuat keputusan, juga sebagai alat pengendali dan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu kegiatan.


Dijelaskan, dalam konteks pembangunan yang akuntabel, akurasi dan validitas, data mutlak diperlukan dalam mewujudkan pembangunan yang baik, akuntabel dan berkesinambungan.
“Program “Satu Data Indonesia’ ini sangat penting,  karena data akan menjadi dasar dan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan,” jelasnya.

 


‘Program Satu Indoensia’ tambah gubernur, memiliki tiga prinsip utama yaitu, satu standar data, satu mata data dan satu portal data. Dengan demikian pemanfaatan data tidak hanya terbatas pada penggunaan secara internal antar instansi, tetapi juga sebagai pemenuhan kebutuhan informasi publik bagi masyarakat.


“Maluku yang luas lautannya lebih besar dari daratan akan ikut berkontribusi dalam program ‘Satu Data Indonesia’, sehingga dengan penyelenggaraan Rakor ‘Satu Data Indonesia’ diharapkan dapat terwujudnya ‘Satu Data Maluku’ yang sekaligus mendukung terciptanya ‘Satu Data Indonesia’ yang berkualitas bagi seluruh bangsa Indonesia,” tandasnya.
Program ini juga dianggap sangat penting dalam terwujudnya satu data yang berkualitas yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan, perencanaan dan pengendalian pembangunan Maluku yang efektif dan efisien.
Rakor ‘Satu Data Indonesia’ juga  merupakan kegiatan yang manfaatnya ditujukan untuk meningkatkan peran institusi statistik dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral untuk ‘Satu Data Indoensia’.


Dengan kata lain,  kata gubernur, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dalam menghasilkan data yang akurat dan berkualitas yang dihasilkan oleh semua perangkat daerah.
“Apresiasi yang tinggi saya sampaikan kepada BPS Provinsi Maluku atas terselenggraanya kegiatan ini, semoga semua pihak yang terlibat memiliki komitmen yang tinggi terhadap data yang berkualitas, yang tidak hanya tersaji secara cepat namun juga akurat,” tandas gubernur.


Rakor yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku itu mengangkat tema “Peningkatan Peran Institusi Statistik dalam Satu Data Indonesia dihadiri Kepala BPS Provinsi Maluku, Dumangar Hutauruk, para kepala dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kabupaten/kota se-Maluku, Kepala Bappeda kabupaten/kota se-Maluku (humasmaluku)

Tuesday, 05 November 2019 06:14

Berita Resmi Statistik 5 November 2019

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 5 November 2019.pdf

 

 

Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku 5 November 2019.pdf

 



AMBON,- Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana meninjau langsung posko pengungsi pascagempa di Kampus Universitas Darussalam, Tulehu, Kabupaten Maluku Tengah, Selasa (29/10). Mereka yang mengungsi merupakan penyintas gempa Magnitudo 6,5 yang mengguncang wilayah Maluku pada 26 September 2019 lalu.

Presiden Jokowi dalam sambutannya kembali mengingatkan bahwa Indonesia berada di kawasan cincin api sehingga potensi gempa dan tsunami selalu ada di Indonesia. Sejarah mencatat gempa dan tsunami pernah terjadi di beberapa wilayah Indonesia seperti Aceh, Padang, Bengkulu, Lampung, Banten, Yogyakarta, hingga beberapa tahun terakhir di Nusa Tenggara Barat, Palu dan Donggala, termasuk pula di Maluku.

"Kita tidak ingin (bencana, red), dan selalu memohon kepada Allah SWT agar kita selalu dihindarkan dari yang namanya gempa dan tsunami. Tetapi kalau memang Allah sudah berkehendak, ya kita harus menerima dan siap," kata Presiden.

Menurut laporan yang diterima Presiden dari Gubernur Maluku Murad Ismail dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, ada sekitar 12.137 unit rumah yang rusak akibat gempa Maluku. Rinciannya, 2.712 unit rumah rusak berat, 3.317 unit rumah rusak sedang, dan 6.108 unit rumah rusak ringan.

"Laporan tadi malam yang saya terima dari Pak Gubernur dan dari Pak Kepala BNPB ada kurang lebih 12 ribu lebih rumah yang rusak berat rumah, rusak ringan, rumah yang rusaknya sedang," imbuhnya.

Sementara data korban, meninggal dunia sebanyak 41 orang, luka ringan 226 orang, luka berat 2 orang, dan yang mengungsi sebanyak 103.301 jiwa.

 



Presiden menjelaskan, anggaran di Kementerian PUPR dan BNPB telah dialokasikan untuk perbaikan rumah-rumah yang rusak akibat terdampak gempa. Bantuan untuk perbaikan rumah akan disalurkan setelah menjalani sejumlah prosedur.

"Kita juga menunggu agar gempanya itu sedikit reda. Ini kalau malam saya dengar masih ada gempa kecil-kecil, begitu ya? Semoga itu cepat hilang sehingga pembangunan rumah bisa dikerjakan oleh masyarakat yang nanti dikoordinasi oleh pemerintah daerah, dengan anggarannya dari pusat," ujarnya.

Besaran bantuan untuk perbaikan rumah warga yakni Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp25 juta untuk rumah rusak sedang, dan Rp10 juta untuk rumah rusak ringan. Presiden mengatakan jumlah tersebut sama seperti yang diberikan di daerah terdampak gempa lainnya.

"Kalau ditanya cukup atau tidak cukup, terserah bapak ibu semuanya. Yang penting, yang kita lihat seperti di NTB, di Palu, dengan anggaran yang ada, ini rumah saya lihat di NTB sudah hampir selesai dan juga bisa diselesaikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Pesiden juga meminta jajaran pemerintahan di daerah seperti camat dan lurah untuk turut memantau dan mengawasi anggaran tersebut. Mengingat anggaran tersebut akan langsung diberikan kepada masyarakat terdampak gempa.

 



Terkait pembangunan rumah warga yang rusak, Presiden berharap agar masyarakat membangun rumah dengan konsep rumah tahan gempa seperti halnya di NTB. Pembangunan konstruksi rumah warga akan diarahkan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Ada macam-macam, ada yang pakai beton, ada yang sistem RISHA, jadi kalau ada gempa itu yang goyang hanya konstruksinya tetapi dinding dan lainnya tetap. Saya kira kita harus mengikuti itu," tandasnya.

Dalam kunjungan itu, Presiden Jokowi dan Ibu Iriana turut didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala BNPB Doni Monardo, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Bupati Maluku Tengah.

Sementara itu, Gubernur Maluku mengapresiasi kehadiran Presiden sebagai kepala negara di tengah-tengah masyarakat penyintas gempa. Gubernur mengatakan, Presiden telah menghubunginya pada minggu lalu melalui saluran telepon, dan mengatakan akan datang ke Ambon seusai pelantikan Presiden.

"Saat ini, beliau betul-betul tepati janji. Saya minta agar kita semua percaya bahwa pemerintah pusat melalui Bapak Presiden dan seluruh menterinya tidak tinggal diam melihat situasi yang ada di Maluku.

 



"Beliau mengatakan kepada kami, Gubernur jangan merasa sendiri. Menteri PUPR pun demikian, Bapak Menteri Perhubungan juga demikian, bahwa Bapak Gubernur dan masyarakat Maluku jangan merasa sendiri, kami siap untuk membantu Maluku," ungkapnya.

Selain berdialog dengan masyarakat, Presiden juga mengunjungi para pasien di rumah sakit darurat RUSD dr. Ishak Umarella Tulehu dan pusat pelayanan dukungan psikososial dan trauma healing di posko darurat penanggulangan bencana. (humasmaluku)

 

Ambon – Pengukuhan Raja Negeri Wassu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Refael Salakory berlangsung dengan hikmat. Prosesi pengukuhan dihadiri negeri-negeri pela dan gandong dari dua negeri Muslim yakni Negeri Haya dan Tehua serta dua negeri Sarani, Hatu dan Waisamu.

Suasana haru yang menyelimuti prosesi penjemputan rombongan pela dan gandong ikut menjadi perhatian Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno.

Wagub dalam sambutannya berpesan kepada Raja Negeri Wassu yang baru saja dikukuhkan untuk tetap menjaga hubungan pela dan gandong antar negeri. Hal itu dianggap penting, karena budaya pela dan gandong merupakan kearifan lokal di Maluku yang juga menjadi bingkai pemersatu orang-orang Maluku.

“Kalau kumpul pela dan gandong seperti ini sangat indah. Tuhan itu mau kita seperti ini. Tuhan suka itu, sehingga di hari ini kita berkumpul di sini dan sepanjang hari tidak ada gempa yang terjadi, karena ini ada pela dan gandong,” kata wagub saat menghadiri acara Pengukuhan Raja Negeri Wassu di Baileo Erihatu Samasuru, Negeri Wassu, Sabtu (19/10/2019).

Menurutnya, budaya pela dan gandong itu sendiri merupakan suatu aspek kehidupan sosial yang ada pada masyarakat Maluku sejak lama. Jauh sebelum mengenal agama-agama formal, orang Maluku sudah mengenal Tuhan lewat adat seperti ini.

“Nanti setelah itu, baru ada agama-agama formal baik Islam, Kristen, Hindu, Budha dan ternyata semuanya mengajarkan yang baik. Untuk itu, bapak dan ibu (raja dan istri), pelihara betul pela gandong, karena orang tua-tua dulu yang telah memberikan landasan bagi negeri ini dengan power of love atau kekuatan cinta lewat pela dan gandong dan sagu salempeng dipatah dua,” pinta wagub.

 

 

“Gandong bukan saja karena satu rahim, tapi siapa saja yang berbuat baik kepada kita, itu kita anggap saudara kandung. Jika yang terjadi seperti ini, maka semua pasti damai,” sambung Wagub mengingatkan.

Untuk itu, Wagub berharap kepada Raja Wassu yang baru, agar tidak hanya melaksanakan fungsi pemerintahan, tapi juga melaksanakan fungsi adat, karena itu yang paling penting.

“Negara itu ada, karena berdiri di atas fondasinya desa-desa adat. Sebaliknya, kalau tidak ada desa-desa adat, tidak ada negara. Berarti peradaban ini sudah ada lebih dulu. Dan jauh sebelumnya sudah ada kepemimpinan sebelum Indonesia itu jadi,” ungkapnya.

Wagub juga berharap, sebagai seorang pemimpin, raja harus bisa merangkul seluruh rakyat. Sebab, ari ini tidak ada lagi kawan, tidak ada lagi lawan, tetapi Raja Wassu milik seluruh masyarakat Wasu.

“Hari ini bapak memangku jabatan yang paling besar bahkan sudah diberikan tongkat, tapi jangan merasa lebih besar dari tuah-tuah adat yang ada di negeri ini. Bapak tidak lebih besar dari masyarakat yang ada di negeri ini, karena bapak dengan saya, pak Lucky (Ketua DPRD Maluku), pak Wakil Bupati Malteng, ada karena rakyat,” pesan Wagub mengingatkan.

 

 

Wagub menyampaikan nasihatnya tentang apa yang ada dunia saat ini hanyalah titipan, karena itu Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sehingga sebagai pemimpin dan orang tua, selain menyelenggarakan fungsi pemerintahan tapi juga fungsi adat harus dilaksanakan lebih baik dengan memberikan pelayanan kemanusiaan terhadap rakyat.

 

Penanganan Pascagempa
Di kesempatan itu, Wagub Maluku juga menyampaikan data terkait dengan penanganan pascagempa yang terjadi. Khusus untuk Negeri Wassu, terdapat rumah yang mengalami kerusakan yakni kerusakan ringan sebanyak 20 unit, rusak sedang 1 unit serta jumlah pengungsi 900 jiwa. Sedangkan kerusakan infrastruktur yang terjadi adalah 1 unit bangunan SD, 1 unit bangunan SMP, 1 unit Pustu dan 2 unit rumah ibadah (gereja).

“Pengungsi akan diklasifikasikan lagi. Pengungsi yang khawatir rumahnya rumah runtuh, sehingga mengungsi, dan pengungsi yang memang benar-benar kena dampak gempa. Akan diberikan penanganan yang berbeda,” tandas Wagub.

Wagub juga menyempatkan diri meninjau RSU Saparua dan perumahan dokter yang rusak akibat gempa. Wagub didampingi Ny. Beatrix Orno, Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury, Wakil Bupati Maluku Tengah, M. Leleury, Kadis PU, Ismail Usemahu, Kepala BPBD Provinsi Maluku, Farida Salampessy, Plt Kepala Bappeda Provinsi Maluku, Djalaludin Salampessy, Kepala Dinas Kelautan dan Kadis Perikanan Provinsi Maluku, Romelus Far-Far.

“Kita ke Saparua dan Wassu ini untuk memastikan data-data, sehingga penganggaran untuk pengungsi tidak ada yang tertingal,”tandas wagub. (humasmaluku)

 

 

Ambon  – Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Terpadu Kemaritiman Dokter Johannes Leimena yang berlokasi di Desa Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon, Ambon, Maluku, siap beroperasi pada 1 Januari 2020 mendatang.

Kepastian ini disampaikan Menteri Kesehatan (Menkes), Nila Moeloek saat meresmikan pemberian nama Pahlawan Nasional Dokter Johannes Leimena pada RSUP Terpadu Kemaritiman, Rabu (16/10/2019).

“Seluruh pelayanan resmi beroperasi pada 1 Januari 2020. Tapi  IGD saat ini sudah bisa melayani pasien,” kata Menkes.

Menkes meresmikan  pemberian nama RSUP ditandai dengan penekanan tombol sirine bersama dengan Gubernur Maluku Murad Ismail serta Meilani Leimena mewakili keluarga almarhum Dokter Johannes Leimena.

Dalam kesempatan itu, Menkes berpesan agar Gubernur dan Wagub Maluku  turut menjaga dan mengawal pengembangan mutu, kualitas sumber daya hingga layanan rumah sakit vertikal yang langsung di bawah kendali Kementerian Kesehatan itu.

 

Gubernur Maluku, Murad Ismail mendampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek melihat langsung Bhakti Sosial Kesehatan khususnya pengobatan mata dan katarak bagi lansia yang merupakan program Kementerian Kesehatan sebagai rangkaian kegiatan Kunjungan Kerja dalam rangka peninjauan program Kementerian Kesehatan di Kota Ambon, Rabu (16/10/2019)

 

“Kebersihannya tolong dijaga, kualitas tenaga medis dan layanan. Harapannya bisa meraih sertifikat internasional seperti RSUP Manado yang sudah lebih dulu,” ungkapnya.

Menkes mengatakan, sejak peletakan batu pertamanya pada 25 Juli 2018, progres pembangunan RSUP sangat cepat dibanding dua RSUP lain yang dibangun di Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

 “Ada tiga RSUP yakni di Kota Ambon, Kota Wamena, provinsi Papua dan Kupang, NTT. Di Wamena belum dimulai pembangunannya karena persoalan tanah, sedangkan di Kupang tanah sudah selesai tetapi akses menuju ke lokasinya agak sulit,” katanya.

Menkes juga mengaku  konstruksi bangunan RSUP  tahan terhadap guncangan gempa. Ini terbukti  tidak ada  kerusakan saat gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,5 mengguncang Pulau Ambon dan sekitarnya beberapa waktu lalu.

 “Saya bersyukur karena RSUP ini tidak mengalami kerusakan atau keretakan saat gempa mengguncang tiga wilayah di Maluku,” tandasnya.

Sementara itu, Gubernur Maluku Murad Ismail menyampaikan apresiasinya  atas peresmian pemberian nama pahlawan nasional asal Maluku pada RSUP kemaritiman terpadu.

Ia menjelaskan kehadiran Menkes memberi arti penting serta harapan bagi masyarakat yang saat ini terdampak gempa 26 September 2019.

“Mudah-mudahan kedatangan ibu untuk kesekian kalinya di Maluku ini akan berdampak membantu peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa mendatang,” katanya.

Usai meresmikan pemberian nama RSUP Leimena, Menkes langsung meninjau fasilitas IGD, menanam pohon serta melepaskan ikan di kolam yang dibangun di lokasi rumah sakit.

RSUP Leimena memiliki kapasitas sebannyak 450 tempat tidur dengan tipe RS kelas A. Sementara ini baru beroperasi dengan standar kelas B dan dengan fasilitas yang disiapkan mencapai  239 tempat tidur (BB-DIAN)

 

(sumber : https://beritabeta.com/news/amboina/rsup-johannes-leimena-siap-beroperasi-awal-tahun-2020/ )

 

 

Pengumuman Lulus Wawancara Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Maluku 2019.pdf

 

 

                                                              

 

 

Page 1 of 62

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top