Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin



AMBON,- Pemanfaatan potensi sumber daya perikanan di Provinsi Maluku hingga saat ini masih belum optimal dilakukan. Kondisi itu bertolak belakang dengan tekad Pemerintah Indonesia yang ingin menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai sektor utama untuk memajukan Negara.  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, mengakui, besarnya potensi perikanan di wilayah laut Maluku membutuhkan anggaran besar untuk mengelolahnya. Anggaran itu bisa datang dari investasi atau swasta, juga melalui penambahan DAK (dana alokasi khusus) dan DAU (dana alokasi umum) untuk sektor perikanan.

“Butuh anggaran besar untuk kelola potensi yang besar ini. Nanti kita bisa pertimbangkan, DAK terutama,” kata Bambang kepada pers usai membuka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, Kamis (12/9).

Menurut mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI ini, regulasi sebagai payung hukum semacam Peraturan Presiden (Perpres) akan dilihat kembali peruntukannya. Sebab, kata dia, yang paling penting dari semua itu adalah potesi kekayaan alam yang tersedia ini bisa memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi pelaku perikanan di Maluku untuk mendapatkan manfaat dan hasil yang maksimal.

Dikatakannya, sumberdaya kelautan dan perikanan Maluku yang melimpah dan berkontribusi lebih dari 30 persen perikanan nasional, dapat dimaksimalkan untuk daerah bila nilai tambah komoditi ikan juga dilakukan di wilayah Maluku sebagai daerah penghasil, melalui industri pengolahan.

Menurutnya, Lumbung Ikan Nasional (LIN) tidak hanya bicara soal produksi ikan. Karena itu, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, terkait masukan dari Gubernur Maluku agar para neyalan di Maluku harus diperhatikan, dan mendapatkan manfaat lebih dari sektor ini.

“Paling penting itu, ikan-ikan ini pengolahannya di Maluku, sehingga Maluku bisa mendapat nilai tambah dan memperoleh manfaat darinya,” kata Bambang.

Dikejar lagi soal LIN dan draf Perpres yang masih tertahan di meja Menteri KKP Susi Pudjiastuti, dan masih menunggu paraf persetujuannya, secara diplomasi Bambang menjawab akan membicarakannya lagi. “Nanti kita bicarakan karena ini kita bicara lima tahun kedepan, sehingga mudah-mudahan ada fleksibilitas dari KKP agar nelayan di daerah ini bisa memanfaatkan secara optimal hasil perikanan,” sebutnya.

Maluku merupakan kawasan yang memiliki potensi laut paling besar di Indonesia, tersebar luas di tiga wilayah pengelolaan perikanan (WPP) RI masing-masing Laut Arafura, Laut Banda dan Laut Seram. Khusus untuk WPP 718 Laut Arafura saja, Menteri Susi mengeluarkan ijin penangkapan ikan kepada 1640 kapal yang mempunyai cek point di Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo yang merupakan Pelabuhan Kewenangan Provinsi Maluku. Ironisnya, tidak ada ABK yang berasal dari anak Maluku karena kapal-kapal tersebut merupakan kapal dari Pulau Jawa.

Selain soal kewenangan pengurusan izin dan wilayah tangkap yang dibatasi hanya 12 mil laut untuk Provinsi Maluku, kebijakan anggaran seperti dana bagi hasil (DBH) dan alokasi DAK sektor perikanan dinilai terlalu kecil bila dibandingkan dengan triliunan rupiah yang dibawa keluar setiap tahun dari sektor perikanan. “Ini kenapa saya keras soal ini, supaya laut yang ada di Maluku juga bisa mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat,” kata Gubernur Maluku Murad Ismail. (humasmaluku)



AMBON,- Dana Alokasi Umum (DAU) yang dihitung berdasarkan kebutuhan fiskal dengan menggunakan variabel antara lain jumlah penduduk dan luas wilayah (daratan), setiap tahun menjadi faktor penyebab kecilnya DAU untuk Provinsi Maluku, bila dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Hanya saja, variabel hambatan geografis semestinya bisa menjadi pertimbangan, mengingat Maluku adalah wilayah kepulauan yang beban pembangunannya jauh lebih besar.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang P.S. Brodjonegoro, usai membuka Konsultasi Regional Penyusunan Rancangan Awal RPJMN 2020-2024 di Ambon, mengatakan, salah satu variabel dalam penyusunan DAU juga adalah hambatan geografis, dan ini bisa didorong untuk mendongkrak dana alokasi umum buat Maluku. Dirinya berjanji nanti akan mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Keuangan.

“Paling penting adalah bagaimana memperbaiki koefisien hambatan geografis, khusus untuk daerah kepulauan. Ini akan menjadi perhatian saya,” katanya kepada pers di Hotel Santika Premiere, Ambon, Kamis (12/9).

Konsultasi Regional Indonesia Timur yang segogyanya dilaksanakan di Sorong (Papua Barat), dialihkan pelaksanaannya ke Ambon karena pertimbangan keamanan. Hadir pula Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Sejumlah Bupati dan Walikota di Maluku juga turut menghadiri pertemuan tersebut.

Sebagai mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI tahun 2011, dan Ketua Tim Ahli Menteri Keuangan untuk Desentralisasi Fiskal tahun 2007-2008, Bambang mengatakan, dirinya bersama Tim Bappenas akan menyampaikan persoalan ini ke Kementerian Keuangan dan mendorong agar variabel hambatan geografis juga dimasukan sebagai formula perhitungan DAU, terkhususnya bagi daerah-daerah kepulauan.

“Tempat saya dulu di Ditjen Perimbangan Keuangan yang memang tugasnya membuat dan mengupdate formula DAU. Apakah nanti datanya kita cek atau koefisien dari hambatan geografis perairan yang harus disesuaikan agar beban dan tanggungjawab Provinsi Maluku yang besar ini, otomatis DAU-nya juga mengikuti. Ini yang saya janjikan ke Pak Gub. Kita akan segera follow-up,” jelasnya.

Bambang berjanji, masukan dari Pemerintah Provinsi Maluku yang disampaikan oleh Gubernur Maluku akan menjadi perhatiannya, terutama untuk lima tahun ke depan. “Saya melihat Provinsi Maluku, bukan hanya sebagai tuan rumah (kegiatan konsultasi regional RPJMN 2020-2024, red), namun Provinsi Maluku ini potensinya luar biasa besar," katanya.

Sebelumnya, Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail, meminta Menteri PPN sekaligus Kepala Bappenas untuk bisa mendorong pembangunan strategis nasional ke Maluku. Dengan wilayah perairan laut yang luas dan berkepulauan, dirinya meminta Pemerintah Pusat melalui KPPN/Bappenas mempertimbanglan alokasi dana pembangunan daerah melalui DAU yang tergolong sangat kecil, berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia.

Murad menjelaskan, Maluku memiliki luas 712.496 km2 terdiri dari laut 92,4 persen, dan daratan 54.185 km2 atau 7,6 persen. Provinsi Maluku memiliki 11 kabupaten/kota, yang tersebar di 1.340 buah pulau. Dengan kondisi geografis seperti itu, kata Murad, selain sangat menghambat proses pembangunan, juga berpengaruh pada fungsi koordinasi pihaknya dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Saya harap ini bisa menjadi perhatian Menteri Bappenas,” tandasnya. (humasmaluku)



AMBON,- Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengimbau Bupati dan Walikota se-Maluku untuk memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat. Terkait pengembangan gas abadi Blok Masela, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini tidak mau anak-anak Maluku kemudian hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya menjadi penonton di rumah sendiri,” tegas Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Walikota dan Bupati se-Provinsi Maluku tahun 2019 di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Selasa (10/9). Hadir juga dalam pertemuan itu, para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) baik tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Gubernur mengatakan, sesuai rencana pengembangan (Planning of Development) Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan tahun 2002. Sedangkan tahap produksi, baru dilakukan tahun 2027.

Hanya saja, singgung Gubernur, tahapan konstruksi lapangan gas abadi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amda yang menjadi kewenangan pemerintah daerah selesai diproses hingga batas waktu tahun 2022.

“Saya ingin mempercepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali,” katanya.

Untuk itu, dirinya berharap pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap. Pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, ia meminta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi beserta Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi dan instansi terkait, dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.

Selain itu, Gubernur juga meminta para Bupati dan Walikota untuk pro-aktif mengundang investor buat berinvestasi di daerahnya. Menurutnya, ada empat perkara besar yang menjadi alasannya kembali ke Maluku untuk menjadi Gubernur.

Pertama, karena Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Kedua, secara presentasi penduduk, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi Nasonal. Ketiga, pelayanan publik Maluku masih mendapat rapor merah, khususnya pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan. Keempat, karena investor enggan berinvestasi di Maluku padahal daerah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

“Khusus perkara yang keempat, yakni mendatangkan investor untuk turut membangun Maluku, saya butuh dukungan dan pro-aktif dari para bupati dan walikota,” katanya.

Gubernur mengatakan, hal itu dapat dilakukan jika Bupati dan Walikota, dapat membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan di bidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.

Ia juga meminta agar para kepala daerah ini memaksimalkan peran pengusaha lokal sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” jelasnya.

Lebih lanjut Gubernur menyebutkan, angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi. Namun sesuai data BPS, telah terjadi penurunan angka kemiskinan, pada bulan Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen. Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai bulan Maret 2019, sebesar 6,09 persen.

“Karena itu, saya mintakan konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” tandasnya. (humasmaluku)

 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Calon Anggota KIP Maluku.pdf

 

 

Ambon – Empat orang utusan dari Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) datang ke Ambon. Kedatangan mereka guna merespon pernyataan keras Gubernur Maluku, Murad Ismail terkait ketidakpedulian KKP yang selama ini ditujukan ke Maluku.

Dikawal satuan kerja Kementerian Keluatan dan Perikanan (KKP) di Maluku,  mereka tiba di Kantor Gubernur Maluku, sekitar pukul 09.40 WIT, Kamis (5/9/2019) untuk menemui Gubernur Murad Ismail mereka terdiri dari Sekjen KKP Nilanto Prabowo, Dirjen Perikanan Tagkap Zulficar Mochtar, Dirjen PSDKP Agus Suherman, Ketua Satgas Yunus Husein dan Direktur Pelabuhan Perikanan Dirjen Perikanan Tangkap Frits Lesnusa.

Ketua Satgas 115 Pemberantas Ilegal Fising, Yunus Husein kepada wartawan mengatakan, tujuan kedatangan mereka  untuk berkoordinasi terkait statemen Gubernur Murad. Ini merupakan langkah yang bagus untuk bekerjasama sesuai dengan kebutuhan Maluku.

“Pesan dari Menteri Susi, kita mau berkoordinasi kebutuhan di Maluku apa. Kita mau dengar dulu makanya kita membawa beberapa dirjen,” jelas Yunus.

Yunus juga berpendapat, apa yang disampaikan Gubernur Murad hanya sebagai penyemangat untuk bekerja lebih keras lagi. Pernyataan orang nomor satu di daerah itu dinilainya sebagai trigger untuk mendongkrak kinerja membangun daerah.

Rombongan KKP ini berjumlah sekitar  20 orang termasuk pimpinan Satker dan Unit KKP di Maluku ini  menunggu Gubernur sekitar satu jam di ruangnya.

Pertemuan empat utusan Menteri Susi dengan Gubernur Maluku ini, sedianya dijadwalkan pukul 10.00 WIT, namun baru dilakukan pukul 11.10 WIT lantaran menunggu Gubernur Maluku usai menghadiri wisuda di Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon.

Setelah tiba di Kantor Gubernur Maluku, Gubernur Murad yang mengenakan jas hitam berdasi merah langsung berjalan menuju ke ruangan menemui tiga utusan Menteri Susi.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Maluku ditemani Plt Sekda Provinsi Maluku Kasrul Selang, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far, Plt. Kepala Bappeda Maluku Djalaludin Salampessy, dan Karo Hukum Setda Maluku Hendry M. Far-Far.

Ada 5 point permintaan Gubernur Maluku kepada Pemerintah Pusat dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Ini 5 ultimatur dari Maluku untuk KKP;

1. Meminta Pemerintah Pusat segera merealisasikan janji-janjinya kepada masyarakat Maluku terkait Maluku sebagai LIN, baik dalam bentuk regulasi maupun program kebijakan;

2. Mendesak DPR-RI dan Pemerintah Pusat segera mengesahkan RUU Provinsi Kepulauan menjadi Undang-Undang;

3. Meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera memberikan paraf (persetujuan) pada draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang LIN, karena hanya dirinya yang belum tandatangan draf itu sebelum diteruskan ke Presiden RI. Kemenkumham, Menko Kemaritiman, dan Setkab sebelumnya sudah memberikan paraf persetujuan;

4. Mendesak Mendagri untuk segera menyetujui Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diajukan Pemerintah Maluku, termasuk daerah lainnya;

5. Mendesak Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan mencantumkan objek kelautan dalam retribusi daerah.

Sekjend KKP, Nilanto Perbowo, usai pertemuan kepada pers menyampaikan terima kasih atas sambutan Gubernur. Dia mengatakan, pihaknya hadir di Maluku karena ditugaskan oleh Menteri. Sekembalinya ke Jakarta hari ini juga, pihaknya akan menyampaikan kepada Menteri apa yang telah disampaikan Gubernur, dan akan menindaklanjutinya dengan baik. (HMS/PJ)

(sumber : https://info-ambon.com/gubernur-maluku-hadiahi-utusan-menteri-susi-5-maklumat/ )

 

Ambon – Dalam rangka merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat (AS), sekaligus menghadiri peringatan HUT Kota Ambon ke-444 pada 7 September 2019, Konsul Jenderal AS, Mark McGovern, berkesempatan menjumpai Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail di Kantor Gubernur Maluku, Jumat (6/9/2019).

Konjen AS McGovern yang didampingi Konsul Politik dan Ekonomi Andrew Kelly dan Spesialis Politik dan Ekonomi Yessika Indarini, menyatakan kekagumannya pada keindahan Kota Ambon.

“Saya senang sekali bisa berada di Ambon. Semuanya indah disini,” katanya.

Pada kesempatan itu, McGovern menanyakan prioritas Gubernur Maluku kedepan, khususnya dalam membuka peluang investasi di daerah ini. Menjawab itu, Gubernur mengakui, Provinsi Maluku memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Hanya saja belum terkelola dengan optimal.

“Potensi perikanan Maluku misalnya mencapai 4,66 juta ton per tahun, memberi kontribusi sebesar 30 persen terhadap potensi nasional. Sementara produksi perikanan yang dihasilkan baru 12 persen dari potensi yang ada. Laut kami sangat kaya,” ungkap Gubernur.

Selain perikanan, potensi di bidang pertambangan dan energi juga cukup besar, yakni emas, nikel, minyak dan gas bumi. “Ada 16 cekungan, sampai saat ini baru 1 cekungan yang beroperasi yakni di Bula. Sedangkan 3 cekungan telah dieksplorasi dan tinggal diproduksi, salah satunya Blok Masela yang akan produksi tahun 2027 mendatang,” ungkapnya.

Gubernur berharap, kunjungan kerja Konsul AS ke Maluku juga membicarakan tindak lanjut dari kunjungannya ke AS beberapa waktu lalu, dalam rangka menghadiri Jambore Pramuka Dunia tahun 2019 ke-24 yang dipusatkan di Charleston, West Virginia, Amerik Serikat.

“Saat itu saya berkesempatan bertemu dengan sejumlah investor di AS. Produk pertanian Maluku yang sementara menjadi minat investor AS yakni cengkih, pala dan kayu manis,” ujarnya.

Ditambahkannya, Pemerintah Provinsi Maluku berencana akan menghadiri undangan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington DC dalam rangka promosi produk pertanian, khususnya rempah pala dan cengkih tanggal 11 hingga 14 September di Baltimore, Maryland.

“Masih terbuka luas peluang bagi investor asal Amerika yang ingin berinvestasi di Maluku,” tandas Gubernur.

Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Gubernur Maluku itu kemudian diakhiri dengan saling tukar cinderamata. (BB-DIO)

(sumber : https://beritabeta.com/news/ragam/konjen-as-temui-gubernur-bahas-peluang-investasi/ )

 

Ambon,  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku menyepakati Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 yang diajukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku.
Kesepakatan dilakukan dalam bentuk Penandatangan Nota Kesepakatan bersama oleh Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno dan Ketua DPRD Maluku, Edwin Huwae yang digelar dalam Rapat Paripurna Dewan, yang dipimpin Ketua DPRD Edwin Huwae dan disaksikan Forkopimda serta Kepala OPD di lingkup Pemprov Maluku.

Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada pihak legislatif terutama Badan Anggaran Dewan atas segala dedikasi, loyalitas dan kepeduliannya sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat.

“Pembahasan ini telah menyita waktu dan pikiran para anggota Dewan. Terkait dengan itu, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota DPRD atas segala dedikasi, loyalitas dan kepeduliannya sehingga pembahasan ini dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat,” tandas Orno dalam Rapat Paripurna DPRD Maluku, Senin (9/9/2019) di gedung DPRD Maluku, Karang Panjang.

Mantan Bupati MBD dua periode ini mengatakan, pembahasan KUA serta PPAS APBD Tahun Anggaran 2019 yang dilakukan oleh anggota Dewan bersama Pemerintah Daerah, selama beberapa hari tentunya telah mendapat catatan kritis untuk ditindaklanjuti baik pada APBD Perubahan maupun APBD murni Tahun 2020 mendatang.
Untuk itu, kata Orno, Pemprov Maluku berkomitmen untuk menindaklanjuti berbagai saran dan usulan dalam rangka memperbaiki kinerja pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik saat ini dan pada waktu yang akan datang.
“KUA serta PPAS Perubahan APBD TA 2019 yang telah disepakati akan menjadi acuan bagi Pemda dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD Tahun 2019 yang dalam waktu dekat ini akan disampaikan kepada Dewan untuk dibahas bersama dan selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah,” tandas Orno. (it/02 – humasmaluku)

(sumber : https://indonesiatimur.co/2019/09/09/eksekutif-legislatif-maluku-tandatangan-nota-kesepakatan-kua-ppas-2019)

 


Ambon,- Universitas Pattimura (Unpatti) Ambon kembali meluluskan sebanyak 1.297 orang sarjana dalam wisuda yang digelar, Kamis (5/9/2019). Wisuda yang berlangsung dalam Rapat Terbuka Luar biasa Senat Periode September 2019, ini  dipusatkan di Aula Unpatti.


Rektor Universitas Pattimura Ambon, Prof. Martinus Sapteno merincikan, di periode September 2019 ini, Sarjana Strata Satu (S1) yang diluluskan berjumlah 1.207, sementara Starata Dua (S2) sebanyak 90 orang.


“Dari Jumlah tersebut dirincikan, sarjana pada Fakultas Hukum sebanyak 127 orang, Fakultas Sosial dan Politik 51 orang, Fakultas Keguruan dan Pendidikan 556 orang, Fakultas Ekonomi 116 orang, Fakultas Pertanian 84 orang, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan 104 orang, Fakultas Teknik 98 orang, Fakultas MIPA 45 orang, Fakultas Kedokteran 26 orang dan Pascasarjana  sebanyak 90 orang ,”tutur M. Sapteno.


Rektor menjelaskan,  lulusan dengan predikat cum laude pada periode ini sebanyak 71 orang dengan rincian Fakultas Hukum 32 orang dengan IPK tertinggi 3,91, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 4 orang IPK tertinggi 3,69, Fakultas Pertanian 4 orang dengan IPK Tertinggi 3,92, Fakultas Ekonomi dan Bisnis 8 orang  dengan IPK Tertinggi 3,81, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 18  orang dengan IPK tertinggi 3,81, dan  Fakultas Perikanan dan Kelautan 5 orang dengan IPK tertinggi 3,80.


Sementara itu, Gubernur Maluku, Irjen Pol Drs. Murad Ismail mengatakan, Acara Wisuda Unpatti Ambon, periode September 2019, merupakan sebuah anugerah dan berkat yang patut disyukuri dalam konteks keseriusan dan proses pembangunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) secara berkelanjutan di daerah ini.

 


Dikatakan, wisuda adalah sebuah momentum yang sarat makna dan penuh hikmah, berdasarkan konsistensi terhadap perwujudan visi kampus dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Olehnya itu,  bagi para wisudawan/wisudawati, maupun orang tua/wali, sanak keluarga, kerabat, sahabat dan teman-teman, kata gubernur, acara wisuda ini merupakan wujud komitmen dan konsistensi  dalam meraih cita-cita dan mimpi-mimpi.


Menurutnya, capaian yang telah diraih oleh para wisudawan/wisudawati, tidak saja merupakan sebuah harapan, kebanggaan dan kehormatan bagi keluarga semata, tapi juga merupakan harapan, kebanggaan dan kehormatan kita semua, baik sebagai warga Maluku, warga bangsa dan negara Indonesia.


“Dengan apa yang dicapai oleh para wisudawan/wisudawati ini, berarti mereka telah mentransformasi diri menjadi modal sosial, kredit poin dan investasi strategis sumber daya manusia pembangunan daerah dan nasional,”tandas Gubernur.


Dalam konteks itulah, tambahnya, selaku gubernur dirinya menyampaikan beberapa hal mendasar, penting dan strategis diantaranya; Pertama, patut bersikap arip menerima perubahan signifikan yang menyebabkan terjadinya pergeseran-pergeseran sangat signifikan dalam konteks kehidupan global.


Ini ditandai dengan hadirnya terobosan-terobosan baru di bidang teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence), internet untuk segalanya (internet of things), kendaraan otomatis, percetakan tiga dimensi (3D), nanoteknologi, bioteknologi, sains material, penyimpanan energi dan komputasi kuantum yang sering disebut revolusi industri 4.0.


Kendati, pergeseran yang terjadi belumlah matang dan telah menjadi isu yang booming, sebut gubernur, akan tetapi level perkembangnnya dihitung telah mencapai titik infleksi (terjadi perubahan bentuk).  “Karena itu, kita juga masih harus memperhitungkan berbagai kemungkinan dampak, baik konstruktif maupun destruktif, yang bakal ditimbulkan akibat pergeseran yang terjadi,” tutur gubernur.


Dirinya meyakini, cepat atau lambat, pergeseran itu akan terjadi, sehingga harus bisa lebih siap untuk menerima berbagai kemungkinan dampak yang bakal terjadi.  “Oleh sebab itu, saya sangat berharap bahwa dunia Perguruan Tinggi di Maluku, termasuk Universitas Pattimura Ambon, bisa siap tampil responsif dan solutif atas segala kemungkinan itu,” kata gubernur mengingatkan.


Karenanya, Unpatti Ambon dituntut untuk harus lebih mampu memacu diri dalam meningkatkan kualitas mutunya, yaitu, kualitas mutu tata kelola kelembagaannya, kualitas mutu pendidikannya hingga kualitas mutu pelayanan publiknya agar mampu beradaptasi dengan kemajuan revolusi industri 4.0.

 


“Untuk menuju ke arah itu, tidak bisa tidak, Unpatti Ambon membutuhkan komitmen kuat yang terbangun di atas kesadaran bersama tentang pentingnya budaya mutu; mampu melakukan internalisasi nilai-nilai yang menopang terbentuknya mentalitas yang apresiatif terhadap budaya mutu dan konsistensi dalam penerapannya secara berkelanjutan,” papar gubernur.


Apalagi di era yang serba kompetitif ini, sebut mantan Komandan Korps Brimob Polri ini, untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi yang eksis, maka yang penting dan mendasar untuk dilakukan adalah bagaimana sebuah lembaga pendidikan tinggi mampu menawarkan prospek lapangan kerja dan masa depan yang menjanjikan bagi para alumninya.
“Dan saya yakin, Unpatti Ambon terus bekerja keras untuk menjadi perguruan tinggi yang dirindukan dan menjadi impian bagi para calon mahasiswa di daerah ini,” ungkap gubernur.


Kedua, pemerintah daerah terus berupaya dengan penuh kesungguhan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku. Dan untuk kepentingan itu, pemerintah sangat membutuhkan partisipasi aktif dan kontribusi nyata dari dunia perguruan tinggi.


“Pemerintah daerah sangat terbuka kepada perguruan tinggi untuk bekerjasama dan membantu pemerintah daerah dalam berbagai usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia Maluku kedepan,”tandas gubernur. (humasmaluku)

Thursday, 05 September 2019 00:03

Wagub Sampaikan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019


Ambon - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019. Penyerahan KUPA dan PPAS ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Maluku di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Rabu (4/9/2019), yang juga dihadiri  Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, para pimpinan OPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.


Dalam pengantarnya Wagub Maluku menyampaikan, APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 telah memasuki akhir triwulan tiga. Berbagai program dan kegiatan APBD telah dilaksanakan, namun perlu dilakukan sinkronisasi dengan program dan kegiatan sesuai penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024.
“Masih terdapat persoalan yang harus dibenahi, disesuaikan dan disempurnakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 31 Desember 2019 mendatang,” kata Wagub.


Dikatakan, KUPA tahun 2019 terdiri atas gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi daerah dengan asumsi dasar penyusunan rancangan termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun 2019.


Selain itu, lanjut Wagub, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dalam upaya peningkatan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
“Ini juga terkait dengan strategi pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah,” ungkap Wagub.


Sedangkan PPAS Perubahan APBD, kata Wagub, mencerminkan prioritas program dan kegiatan juga sasaran target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan serta pagu anggaran difinitif menurut urusan pemerintahan OPD yang berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya, Wagub menjelaskan, penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan arah kebijakan pada tahun 2019, baik di tingkat nasional maupun daerah.

 

 


“Dengan didasari pada asumsi-asumsi tentang kondisi yang terjadi pada tahun 2019 ini, maka diharapkan Rancangan Perubahan APBD yang akan disusun, dapat dipertanggungjawabkan secara nasional serta mudah disesuaikan terhadap berbagai perkembangan yang akan terjadi terhadap berbagai perkembangan yang akan terjadi sampai berakhirnya Tahun 2019,” harap Wagub.


Berkaitan dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dilakukannya KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 antara lain :  Pertama, sinkronisasi program dan kegiatan sebagai penjabaran visi misi gubernur yang belum terakomodir pada APBD tahun 2019.


Kedua, realisasi Pendapatan Daerah sampai akhir semester I telah mencapai 50,51 persen, namun pada pos PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen dari Pendapatan Daerah, realisasinya masih di bawah 50 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai dengan akhir TA 2019 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pemda terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019, menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran atau perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.


Keempat, penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun sebelumnya yang tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018 yang harus digunakan dalam Perubahan APBD tahun 2019.


Lebih jauh dijelaskan, Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam KUPA dan PPPAS Perubahan APBD TA 2019 turun menjadi 3,17 trilyun dari perkiraan pendapatan APBD Murni Tahun 2019 yang sebesar 3,20 triliun atau terjadi penurunan sebesar 30,26 milyar atau sebesar 0,94 persen.


Untuk Perubahan komponen Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD turun menjadi 501,94 milyar pada Kebijakan Umum serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019. Ini  lebih rendah dari rencana semula yang ditargetkan sebesar 532,80 miliar atau mengalami penurunan sebesar 30,85 miliar atau 5,79 persen.


Dana Perimbangan pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan tidak mengalami perubahan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam KUA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 naik sebesar 588 juta atau 18,75 persen jika dibandingkan dengan yang direncanakan pada APBD murni TA 2019.
Sementara pada bagian belanja direncanakan turun menjadi 3,18 trilyun lebih rendah dibandingkan rencana semula yang sebesar 3,21 trilyun atau turun 0,82 persen.


Mantan Bupati MBD ini juga memaparkan, untuk kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula yang sebesar 1,62 trilyun menjadi 1,73 trilyun atau naik sebesar 109,33 milyar atau 6,71 persen.
“Sedangkan untuk Belanja Langsung direncanakan turun menjadi 1,45 trilyun, lebih rendah dari rencana semula yang sebesar 1,58 trilyun atau turun 8,55 persen,”jelas Wagub.


Dari gambaran Perubahan Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 yang sebesar 3,17 triliun, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar 3,18 triliun, maka terjadi peningkatan devisit anggaran dari 12,50 miliar menjadi 16,26 miliar atau meningkat sebesar 3,76 milyar atau 30,13 persen dalam Rancangan KUPA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019 ini.


Sementara itu, lanjut Wagub, suntuk Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi penurunan pada pos Penerimaan Pembiyaan Daerah yakni, dari 26,70 milyar yang direncanakan pada APBD Murni TA 2019 turun menjadi 16,26 milyar pada KUPA dan PPAS Perubahan 2019.


“Dan pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga mengalami penurunan dari prakiraan semula yang sebesar 14,20 milyar pada APBD Murni tahun anggaran 2019 menjadi nol rupiah pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019. Dengan demikian terdapat pembiayaan Netto sebesar 16,26 milyar yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran,”tandas Wagub (humasmaluku)

Pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan Nasional dan daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Statistik Sektoral, sejalan dengan itu terbentuklah unit-unit statistik sektoral di setiap Dinas KOMINFO Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku pun dengan segera membentuk unit statistik sektoral pada bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik (seksi pengelolaan komunikasi publik, informasi publik dan statistik) pada Dinas KOMINFO.

Koordinasi dan komunikasi antara BPS Provinsi Maluku selaku Pembina Data dengan Dinas KOMINFO Provinsi Maluku sebagai Wali Data terus terjalin dengan baik. Begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pertemuan Kepala Dinas KOMINFO beserta jajaran dengan Kepala BPS Provinsi Maluku beserta staf terkait, pembinaan dan training kepada staf Dinas KOMINFO, pembahasan data statistik sektoral bersama OPD/Intansi terkait pada saat FOCUS GROUP DISCUSSION PROVINSI MALUKU DALAM ANGKA 2017, 2018 dan 2019 dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya.

 

Dan mulai hari ini, senin 2 September 2019 BPS Provinsi Maluku menyelenggarakan CAPACITY BUILDING STATISTIK SEKTORAL kepada 5 orang staf Dinas KOMINFO. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari yang akan dibekali dengan materi-materi SATU DATA INDONESIA (SDI) yang diberikan oleh Kabid IPDS hari ini, SIMDASI, Pengumpulan Data Statistik Sektoral, Pengolahan Data, Diseminasi Data dan Analisis Data. Tujuan dari kegiatan ini yakni memperkuat kapasitas dan menambah pengetahuan terbaru terkait statistik sektoral kepada SDM Dinas KOMINFO dengan harapan bahwa tata kelola data statistik sektoral pada seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dapat berjalan lebih optimal untuk menunjang pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.#DATAberkualitasUntukIndonesiaMaju

(sumber: https://maluku.bps.go.id/news/2019/09/02/288/capacity-building-statistik-sektoral-dinas-kominfo-provinsi-maluku.html )

Page 5 of 63

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top