Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin

Thursday, 05 September 2019 00:03

Wagub Sampaikan KUA-PPAS Perubahan APBD 2019


Ambon - Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019. Penyerahan KUPA dan PPAS ini dilakukan dalam rapat Paripurna DPRD Maluku di ruang rapat DPRD Provinsi Maluku, Rabu (4/9/2019), yang juga dihadiri  Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, para pimpinan OPD dan Anggota DPRD Provinsi Maluku.


Dalam pengantarnya Wagub Maluku menyampaikan, APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2019 telah memasuki akhir triwulan tiga. Berbagai program dan kegiatan APBD telah dilaksanakan, namun perlu dilakukan sinkronisasi dengan program dan kegiatan sesuai penjabaran dari visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur Periode 2019-2024.
“Masih terdapat persoalan yang harus dibenahi, disesuaikan dan disempurnakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 31 Desember 2019 mendatang,” kata Wagub.


Dikatakan, KUPA tahun 2019 terdiri atas gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi daerah dengan asumsi dasar penyusunan rancangan termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lain yang berkaitan dengan kondisi ekonomi daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan prakiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah untuk tahun 2019.


Selain itu, lanjut Wagub, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dalam upaya peningkatan pembangunan daerah merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah.
“Ini juga terkait dengan strategi pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah,” ungkap Wagub.


Sedangkan PPAS Perubahan APBD, kata Wagub, mencerminkan prioritas program dan kegiatan juga sasaran target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan serta pagu anggaran difinitif menurut urusan pemerintahan OPD yang berdasarkan pengelompokan belanja tidak langsung dan belanja langsung. Selanjutnya, Wagub menjelaskan, penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 ini juga dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian makro dan arah kebijakan pada tahun 2019, baik di tingkat nasional maupun daerah.

 

 


“Dengan didasari pada asumsi-asumsi tentang kondisi yang terjadi pada tahun 2019 ini, maka diharapkan Rancangan Perubahan APBD yang akan disusun, dapat dipertanggungjawabkan secara nasional serta mudah disesuaikan terhadap berbagai perkembangan yang akan terjadi terhadap berbagai perkembangan yang akan terjadi sampai berakhirnya Tahun 2019,” harap Wagub.


Berkaitan dengan berbagai faktor yang menjadi pertimbangan dilakukannya KUPA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 antara lain :  Pertama, sinkronisasi program dan kegiatan sebagai penjabaran visi misi gubernur yang belum terakomodir pada APBD tahun 2019.


Kedua, realisasi Pendapatan Daerah sampai akhir semester I telah mencapai 50,51 persen, namun pada pos PAD dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan komponen dari Pendapatan Daerah, realisasinya masih di bawah 50 persen, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap pos-pos pendapatan yang diperkirakan sampai dengan akhir TA 2019 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan.


Ketiga, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan Pemda terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2019, menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran atau perubahan anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.


Keempat, penggunaan Saldo Anggaran Lebih Tahun sebelumnya yang tercermin dalam Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun 2018 yang harus digunakan dalam Perubahan APBD tahun 2019.


Lebih jauh dijelaskan, Pendapatan Daerah yang direncanakan dalam KUPA dan PPPAS Perubahan APBD TA 2019 turun menjadi 3,17 trilyun dari perkiraan pendapatan APBD Murni Tahun 2019 yang sebesar 3,20 triliun atau terjadi penurunan sebesar 30,26 milyar atau sebesar 0,94 persen.


Untuk Perubahan komponen Pendapatan Daerah terdiri dari, PAD turun menjadi 501,94 milyar pada Kebijakan Umum serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019. Ini  lebih rendah dari rencana semula yang ditargetkan sebesar 532,80 miliar atau mengalami penurunan sebesar 30,85 miliar atau 5,79 persen.


Dana Perimbangan pada KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 diperkirakan tidak mengalami perubahan. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam KUA serta PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 naik sebesar 588 juta atau 18,75 persen jika dibandingkan dengan yang direncanakan pada APBD murni TA 2019.
Sementara pada bagian belanja direncanakan turun menjadi 3,18 trilyun lebih rendah dibandingkan rencana semula yang sebesar 3,21 trilyun atau turun 0,82 persen.


Mantan Bupati MBD ini juga memaparkan, untuk kelompok belanja tidak langsung diperkirakan mengalami perubahan dari rencana semula yang sebesar 1,62 trilyun menjadi 1,73 trilyun atau naik sebesar 109,33 milyar atau 6,71 persen.
“Sedangkan untuk Belanja Langsung direncanakan turun menjadi 1,45 trilyun, lebih rendah dari rencana semula yang sebesar 1,58 trilyun atau turun 8,55 persen,”jelas Wagub.


Dari gambaran Perubahan Pendapatan Daerah dalam Kebijakan Umum dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 yang sebesar 3,17 triliun, jika dibandingkan dengan perubahan Belanja Daerah sebesar 3,18 triliun, maka terjadi peningkatan devisit anggaran dari 12,50 miliar menjadi 16,26 miliar atau meningkat sebesar 3,76 milyar atau 30,13 persen dalam Rancangan KUPA serta PPAS Perubahan APBD tahun 2019 ini.


Sementara itu, lanjut Wagub, suntuk Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2019 terjadi penurunan pada pos Penerimaan Pembiyaan Daerah yakni, dari 26,70 milyar yang direncanakan pada APBD Murni TA 2019 turun menjadi 16,26 milyar pada KUPA dan PPAS Perubahan 2019.


“Dan pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah juga mengalami penurunan dari prakiraan semula yang sebesar 14,20 milyar pada APBD Murni tahun anggaran 2019 menjadi nol rupiah pada KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2019. Dengan demikian terdapat pembiayaan Netto sebesar 16,26 milyar yang dapat dimanfaatkan untuk menutupi defisit anggaran,”tandas Wagub (humasmaluku)

Pentingnya data statistik sektoral dalam perencanaan pembangunan Nasional dan daerah, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Statistik Sektoral, sejalan dengan itu terbentuklah unit-unit statistik sektoral di setiap Dinas KOMINFO Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Pemerintah Provinsi Maluku pun dengan segera membentuk unit statistik sektoral pada bidang pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik (seksi pengelolaan komunikasi publik, informasi publik dan statistik) pada Dinas KOMINFO.

Koordinasi dan komunikasi antara BPS Provinsi Maluku selaku Pembina Data dengan Dinas KOMINFO Provinsi Maluku sebagai Wali Data terus terjalin dengan baik. Begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan antara lain pertemuan Kepala Dinas KOMINFO beserta jajaran dengan Kepala BPS Provinsi Maluku beserta staf terkait, pembinaan dan training kepada staf Dinas KOMINFO, pembahasan data statistik sektoral bersama OPD/Intansi terkait pada saat FOCUS GROUP DISCUSSION PROVINSI MALUKU DALAM ANGKA 2017, 2018 dan 2019 dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya.

 

Dan mulai hari ini, senin 2 September 2019 BPS Provinsi Maluku menyelenggarakan CAPACITY BUILDING STATISTIK SEKTORAL kepada 5 orang staf Dinas KOMINFO. Kegiatan ini berlangsung selama 5 hari yang akan dibekali dengan materi-materi SATU DATA INDONESIA (SDI) yang diberikan oleh Kabid IPDS hari ini, SIMDASI, Pengumpulan Data Statistik Sektoral, Pengolahan Data, Diseminasi Data dan Analisis Data. Tujuan dari kegiatan ini yakni memperkuat kapasitas dan menambah pengetahuan terbaru terkait statistik sektoral kepada SDM Dinas KOMINFO dengan harapan bahwa tata kelola data statistik sektoral pada seluruh stakeholder di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku dapat berjalan lebih optimal untuk menunjang pembangunan yang tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.#DATAberkualitasUntukIndonesiaMaju

(sumber: https://maluku.bps.go.id/news/2019/09/02/288/capacity-building-statistik-sektoral-dinas-kominfo-provinsi-maluku.html )

Ambon - Gubernur Maluku, Murad Ismail melantik dan mengambil sumpah Asisten III Setda Maluku Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Kasrul Selang sebagai Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku. Kasrul yang juga Kepala Perumahan dan Kawasan Permukiman Maluku ini menggantikan Hamin Bin Thahir yang memasuki masa pensiun terhitung 1 September 2019.

Pelantikan Kasrul yang berlangsung di Lantai 7 Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9/2019) itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Maluku No.168 Tahun 2019 tertanggal 30 Agustus 2019 tentang pengangkatan Penjabat Sekda Provinsi Maluku. Kasrul akan memangku jabatan Penjabat Sekda selama tiga bulan terhitung sejak dilantik

 

Gubernur saat pelantikan menegaskan, tugas Penjabat Sekda yakni membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.

Murad mengingatkan pedoman pelaksanaan tugas penjabat Sekda Maluku antara lain, melakukan koordinasi organisasi secara menyeluruh, melakukan pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berpihak kepada masyarakat.

“Penjabat Sekda harus membangun sinergitas dengan berbagai pihak dalam rangka mewujudkan visi Pemprov Maluku yakni Maluku yang terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan,” katanya Gubernur mengakui, Pemprov tidak bisa bekerja sendiri untuk memajukan pembangunan di provinsi tersebut, tetapi membutuhkan keterlibatan semua komponen. Kasrul Selang merupakan satu-satunya calon penjabat Sekda yang diusulkan oleh Biro Pemerintah Setda Maluku ke Mendagri Tjahjo Kumolo dan disetujui. Proses seleksi Sekda definitif akan dilakukan Pemprov Maluku dalam waktu dekat setelah Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku, Murad Ismail dan Barnabas Orno melaksanakan tugas pemerintahan selama enam bulan pasca dilantik Presiden Joko Widodo pada 24 April 2019.(ADI/ANT)

(sumber: https://terasmaluku.com/gubernur-lantik-kasrul-sebagai-penjabat-sekda-maluku-ini-tugasnya/ )



SAUMLAKI,- Meskipun tidak bisa berenang, istri Gubernur Maluku, Widya Murad Ismail, pantang menyeberangi lautan dari Pulau Yamdena menuju Pulau Matakus di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kamis (29/8). Widya mengaku, perjalanan menumpangi speedboat dengan waktu tempuh 30 menit itu, cukup membuatnya tegang.

“Saya ini tidak bisa berenang, jadi 30 menit di atas speedboat tadi jantung berdebar-debar terus,” ujar Widya saat menjumpai puluhan perempuan penenun di Desa Matakus.

Kehadiran Widya di Pulau Matakus dalam rangkaian kunjungan kerjanya selama tiga hari ke Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT). Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Maluku ini ingin menjumpai langsung para perempuan penenun di pulau itu. Selain penenun asal Matakus, puluhan perempuan penenun dari pulau sekitar juga datang.

“Saya rasa bangga sebagai ibunya orang Maluku, termasuk ibunya masyarakat disini. Ini bentuk tanggungjawab saya sebagai istri Gubernur. Mau tidak mau, saya harus hadir di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mengaku, jatuh hati pada tenun asal Tanimbar karena motif dan kekhasannya. Kecintaannya pada tenun ikat ini, karena di semua kegiatan dan acara yang diikutinya selama berkunjung ke KKT, kain tenun selalu dominan menjadi bahan pakaian masyarakat. Alasan ini pula yang mendorongnya ingin menjadikan KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat.

“Saya ingin KKT menjadi kabupaten kreatif berbasis tenun ikat. Ambon kan kota musik, kebetulan saya ingin mempromosikan tenun kita, apalagi saya lihat tenun di Tanimbar ini sudah membudaya, dan banyak sekali motifnya,” ujarnya.

Ia mengatakan, bila industri kreatif ini dikelola dengan baik, maka para penenun yang merupakan kaum perempuan bisa ikut menopang perekonomian keluarga. Widya berencana untuk membentuk wadah yang bisa mengakomodir seluruh pengrajin tenun ikat Tanimbar maupun Maluku Barat Daya (MBD) yang juga memiliki banyak pengrajun tenun ikatnya. Melalui wadah itu, kata dia, akan diketahui berapa banyak potensi penenun di Maluku, termasuk diketahui permasalahannya.

“Saya sangat suka tenun ikat. Semoga ada wadah khusus buat penenun, terkhususnya tenun ikat Tanimbar dan MBD, dan mereka yang kebanyakan adalah perempuan bisa berdaya dan ikut membantu ekonomi keluarga,” harapnya.

Dalam perjumpaan itu, Widya juga membuka dialog dengan para perempuan penenun. Salah satu perwakilan penenun asal desa Tumbur, Martina Fenanlampir, mengatakan, dia dan sejumlah penenun sudah mendapat dukungan pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa benang katun, bahan baku dari kain tenun. Hanya saja, mereka masih butuh pendampingan untuk mengelolah keuangan dari hasil penjualan.

Titi Munubi dari desa Olilit, menyampaikan, adanya regenerasi penenun membuat mereka kekurangan perangkat alat tenun. Pihaknya juga masih butuh pelatihan, khususnya dalam menggunakan alat pewarna benang. “Alat tenun kami kurang karena anak-anak muda sekarang juga banyak yang bisa menenun,” ungkapnya.

Menjawab masukan dan persoalan yang diungkapkan para penenun, Widya mengaku akan membuat wadah sehingga persoalan yang dihadapi para penenun bisa dicarikan solusinya. “Untuk itu kita akan buat wadah. Tentang teknik pewarnaan, kita akan bantu dengan pelatihan,” katanya.

Untuk bahan baku, dia akan mengupayakannya. Bahkan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku ini ingin agar para penenun tidak lagi memikirkan bahan baku, dan hanya fokus untuk memproduksi bahan tenun ikat.

“Saya ingin semuanya senang. Penenun tidak lagi pikir bahannya darimana, ibu-ibu buat saja, nanti biayanya berapa? Tapi jangan setelah punya uang banyak, lalu jadi malas. Jangan saat lagi banyak uang lalu stop tenun, tidak ada uang baru tenun lagi,” tegasnya.

Widya ingin adanya komitmen bersama untuk menjadikan KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat. “Mari rajin menenun, hasilnya di tabung. Mari kita rubah pola pikir. Semua orang tidak diberikan talenta untuk menenun. Jadi ibu-ibu harus bangga punya keahlian ini,” katanya memberikan semangat.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Kepualauan Tanimbar, Joice Fatlolon, mengatakan, tenun ikat sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Tanimbar. Selain memiliki 47 ragam motif, tenun ikat Tanimbar juga sudah terdaftar dan mendapat pengakuan hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM.

“Motif kita sudah 47 motif yang terdaftar, dan masih banyak motif lagi yang belum didaftarkan. Tiap kecamatan kita punya ciri khas motifnya sendiri-sendiri,” katanya.

Persoalan yang dihadapi para penenun, kata Joice, adalah harga yang belum seragam. “Penenun kita juga belum bisa mengelolah manajemen usahanya. Mereka belum bisa kelola modal untuk bahan baku, sebab keuntungan langsung dikonsumsi. Akhirnya bila ada pesananan, mereka biasanya minta panjar. Ini juga perlu pendampingan,” kata istri Bupati KKT Petrus Fatlolon ini.

Hari ketiga kunjungan kerja Widya Murad Ismail ke KKT selain berjumpa dan berdialog dengan para pengrajin tenun ikat Tanimbar, dia juga melakukan serangkaian kegiatan yakni menyerahkan bantuan alat pengelolaan pangan berbasis sumberaya lojal (jagung), serta silaturahmi dan tatap muka dengan pengurus Tim Penggerak PKK KKT dan organisasi perempuan se-KKT. Ikut dalam rangkaian kunjungan ini pula Wakil Ketua I Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku Betrix Orno,  Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Elvis Pattiselano, dan perwakilan BI Ambon Purwanto (humasmaluku)

Wednesday, 28 August 2019 02:49

Menteri PPPA Dukung Sekolah Ramah Anak di KKT

 

Saumlaki, - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohanna Yembise, mencanangkan SMPN 1 Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai sekolah ramah anak. Pencanangan yang ditandai dengan penandatanganan prasasti sekolah ramah anak itu didampingi langsung Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail.

"Ada 24 kriteria sekolah ramah anak. SMP N 1 Tanimbar Selatan telah memenuhi kriteria itu, juga beberapa sekolah lainnya di KKT. Sekolah-sekolah ini akan kita jadikan sebagai sekolah ramah anak, sekaligus model di kabupaten ini," kata Yohanna dalam sambutannya, Rabu (28/8).

Selain SMP N 1 Tanimbar Selatan, ada empat sekolah lainnya di KKT yang menjadi rujukan sekolah ramah anak yakni SD N Sifnana, SD Don Bosco 2, SD Don Bosco 3 dan PAUD Anggrek.

Selain sekolah ramah anak, lanjut Yohanna, pihaknya akan menjadikan puskesmas juga ramah anak. Sementara ini baru Puskesmas Saumlaki di KKT yang memenuhi syarat menjadi puskesman ramah anak.

"PPPA akan mendukung sekolah dan puskesmas ramah anak. Jadi tiap tempat kita jadikan tempat ramah anak " ungkapnya.

Menurutnya, untuk mewujudkan itu bukanlah tugas yang ringan. Untuk itu perlu dukungan dan partisipasi semua pihak.

"Perlu ada evalusi dan perhatian dari Gubernur, Bupati, dan walikota untuk menggerakkan semua unsur, dan para pimpinan OPD harus melihat hal ini," ujarnya.

Yohanna mengatakan, saat ini di Indonesia ada tiga kota yang dianggap ramah anak yaitu Surabaya, Solo dan Denpasar. Dirinya berharap agar tahun depan, Saumlaki juga terpilih sebagai sekolah ramah anak di Indonesia.

"Saya harapkan Saumlaki tahun depan meraih itu. Saya titip ya Pak Bupati. Saya akan launching KKT menuju kabupaten ramah anak. Semua kepala dinas harus mendukung KKT sebagai kabupaten ramah anak," tandasnya.

Lebih lanjut, dia katakan, kedepan jangan lagi ditemukan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, baik di lingkungan rumah, lingkungan masyarakat, apalagi lingkungan sekolah. Bila ditemukan ada kasus orang tua memukul anak, dia meminta agar polisi segera menananganinya.

Yohanna mengingatkan, UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang mengatur sanksi hukuman atas kasus pemerkosaan anak dibawah umur berupa suntik kebiri, saat ini sudah diimplementasikan pada kasus yang divonis di PN Mojokerto.

"Anak-anak kita juga jangan menikah di usia muda. Saya sedang berjuang agar batas anak itu 19 tahun, atau telah lulus SMA. Target saya, 2030 tidak ada lagi kekerasan terhadap perempuan dan anak," tegasnya.

Sementara itu, Bupati KKT Petrus Fatlolon mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjadikan setiap sekolah untuk semua jenjang pendidikan di KKT ramah anak, mulai dari PAUD sampai tingkat SMA. Dia berharap agar anak-anak dapat menjadikan sekolah sebagai istananya.

"Alokasi anggaran pendidikan kita tahun 2019 telah mencapai 20 persen. Karena itu disiapkan seluruh fasilitas seperti sarana prasarana, perpustaan sekolah, kantin yang sehat dan sebagainya. Sekolah dan lingkungannya harus jadi istana bagi anak-anak. Untuk ini, saya akan berikan kebijakan khusus di bidang pendidikan," katanya.

Pada kesempatan itu, Fatlolon juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Maluku, Widya Murad Ismail, yang telah memperkarsai KKT sebagai kabupaten kreatif berbasis tenun ikat.

"Atas nama masyarakat Tanimbar saya ucapkan terima kasih karena ini sungguh luar biasa, prakarsa ini datang dari Ketua PKK Maluku, yaitu Ibu Widya Murad Ismail, yang telah dinobatkan sebagai anak Tanimbar dari desa Olilit," katanya (humasmaluku)

 

Ambon,- Gubernur Maluku. Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengungkapkan   event  Festival Gambus yang setiap tahun digelar di Kota Ambon, berpotensi dikembangkan secara professional, kontinyu dan berkelanjutan untuk menjadi daya tarik pariwisata di Maluku.

“Pemerintah tentunya akan terus mendukung dan mendorong semua upaya-upaya dimaksud. Kita ingin menjadikan event Festival Gambus ini sebagai salah satu daya tarik destinasi wisata di daerah ini,” kata Gubernur dalam  sambutannya  yang dibacakan  Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Hamin bin Thahir saat membuka Festival Seni dan Qasidah Gambus Skala Besar Tingkat Kota Ambon Tahun 2019, di Gedung Ashari, Ambon, Rabu (28/8/2019)

Festival yang  dilaksanakan oleh Lembaga Seni dan Qasidah (Lasqi) Kota Ambon, ini  dinilai  mempunyai posisi sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban umat dan bangsa ini. Selain dikenal sebagai seni budaya yang bernuansa Islami, tetapi juga merupakan salah satu media dakwah yang sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan agama melalui nada dan lagu.

“Karena itu, atas nama Gubernur Maluku, saya menyambut positif kegiatan ini sebagai  sarana untuk membendung kemerosotan akhlak umat melalui lantunan dan syair religius yang edukatif dan memiliki pesan moral secara persuasif yang dapat memotivasi moral dan akhlak generasi muda bangsa,” ungkap gubernur.

Menurut gubernur, seni budaya telah menjadi sebuah identitas anak negeri Maluku yang sejak lama dikenal sebagai orang-orang yang berjiwa seni tinggi. Bahkan ada joke yang mengatakan “Orang Ambon-Maluku batuk saja indah”.
Alasannya, kata  gubernur, tak sedikit artis atau penyanyi Maluku yang punya reputasi besar di kancah belantika musik Indonesia. Hal itu, ditandai dengan banyaknya penyanyi Maluku yang menjadi juara di festival tingkat nasional bahkan dunia.

“Untuk itu, reputasi yang sama juga harus kita torehkan melalui Festival Seni Qasidah Gambus ini.  Dengan potensi yang kita miliki ini, sejatinya anak-anak Maluku harus menjadi juara dan idola dalam Festival Qasidah ini, bukan hanya di level lokal tetapi juga di level Nasional hingga Internasional,” harap gubernur.
Selain itu, kata gubernur,  melalui Festival Gambus ini, dapat membentuk karakter generasi muda guna menjadi generasi yang punya nilai atau punya tingkat keadaban yang tinggi.

 



Pemerintah Provinsi Maluku, tambah gubernur,  sangat berkepentingan dalam mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni budaya daerah mengingat potensi seni dan budaya yang terkandung di bumi Maluku sangatlah berlimpah.

Maluku dengan karateristik kepulauannya dianugerahkan pesona seni dan budaya yang beranekaragam,  berupa nilai-nilai etnik dan kearifan lokal yang menjadi modal sosial dalam pembangunan masyarakat Maluku.
“Karena itu, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya menjadi salah satu strategi pembangunan daerah terutama membangun industri pariwisata di Maluku,” kata gubernur.

Selanjutkan, kata gubernur, bertolak dari tema Festival Qasidah yakni, “Dengan Seni Qasidah, Mari jadikan Ambon Pono Deng Musik”,  maka pengembangan dan pelestarian seni dan budaya daerah, harus menjadi pintu masuk dalam membangun kreasi dan inovasi generasi muda Maluku dan Kota Ambon dalam rangka menyongsong Ambon sebagai Kota Musik.

 



“Melalui festival ini, mari jadikan momentum ini sebagai media transformasi seni dan budaya dalam rangka pembentukan kualitas SDM yang berkarakter dan berkeadaban tinggi. Disinilah tugas dan peran kita, baik Pemda, lembaga seni dan budaya maupun seluruh komponen masyarakat untuk mendidik dan membina generasi muda di daerah ini untuk  lebih mengenal dan mencintai seni budaya daerah,” tutup gubernur (humasmaluku)

 PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU.pdf

 

 

 

 

 UNDANG-UNDANG NO 14 TAHUN 2008

 PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 4 TAHUN 2016.pdf

 BLANGKO PENDAFTARAN CALON ANGGOTA KIP.docx (file word)

 PENGUMUMAN PENDAFTARAN BAKAL CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI MALUKU.pdf

Gubernur Maluku Irjen Pol. (Purn) Drs. Murad Ismail mengukuhkan Ibu Widya Murad Ismail sebagai Bunda PAUD Provinsi Maluku, dihadiri para Bunda PAUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku. Dibacakan pula Ikrar Bunda PAUD secara bersama-sama. Kegiatan ini berlangsung di Swiss-Bell Hotel, Ambon, Rabu 21 Agustus 2019. (humasmaluku)

 



AMBON,- Jamaah haji Maluku asal Kabupaten Maluku Tengah dan Buru yang tergabung dalam kelompok terbang (Kloter) 12 tiba di Kota Ambon, Selasa (26/8/2019). Kepulangan ratusan jamaah haji dari Tanah Suci ini disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Makuku, Hamin bin Thahir dan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Agama Maluku, Fessal Musaad.


Kedatangan ratusan jamaah haji kloter 12 ini disambut dalam acara penerimaan Jemaah Haji Provinsi Maluku yang digelar di Asrama Haji Waiheru, Ambon.Acara ini berlangsung dengan antusias masyarakat dan keluarga yang begitu tinggi menyambut kedatangan para tamu Allah. Penyambutan kedatangan Jemaah haji berjalan tertib dan lancar.
Gubernur Maluku dalam sambutan tertulis yang disampaikan Hamin bin Thahir berharap Jemaah haji Maluku yang baru tiba di daerah asalnya, dapat menjadi teladan bagi masyarakat.


Gubernur mengatakan, selama kurang lebih 40 hari para Jemaah haji Provinsi Maluku menunaikan Rukun Islam yang ke-5, yaitu perjalanan Ibadah Haji ke Tanah Suci Makkah Al’Mukaramah.
“Alhamdullilah, puji dan syukur para Tamu Allah dapat kembali ke Tanah Air dengan selamat dan dalam keadaan sehat wal’afiat. Untuk itu, atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, saya mengucapkan selamat datang kepada para Jamaah Haji Provinsi Maluku,” kata gubernur.

 

 

 
Tentunya ini, kata gubernur merupakan suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri, karena dengan selesainya perjalanan Ibadah Haji, para Jemaah haji saat ini telah menyandang predikat sebagai “Haji dan Hajjah”.
Predikat tersebut, sebut gubernur, memang tidak mudah untuk diraih, karena membutuhkan suatu proses yang panjang dan sangat melelahkan.


“Namun demikian, bapak/ibu telah mampu dan sukses melewati setiap tahapan pelaksanaan syarat sahnya Ibadah Haji dengan baik, dan Insya Allah memperoleh “Haji Mabrur”,” ucapnya.


Untuk itu, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini berharap, sekembalinya para Jemaah haji ke daerah masing-masing, dapat menunjukan sikap, tingkah laku serta pribadinya yang berbeda dari sebelumnya.


“Dengan selalu memperlihatkan kehidupan yang Islami, meningkatkan ketaqwaan dan kesalehan, serta menjadi teladan bagi masyarakat di lingkungan sekitar dan bisa memberikan nilai positif bagi pembangunan di Maluku terutama pembangunan mental dan spritual masyarakat kita,” harap gubernur.


Gubernur juga menyampaikan rasa belasungkawa atas berpulannya 4 (empat) orang Jamaah Haji Maluku, asal Kabupaten Buru, Maluku Tenggara dan Kabupaten Seram Bagian Timur dan Bursel yang meninggal dunia dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

 

 


“Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Maluku, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Saya mengajak kita semua berdoa, semoga Allah Subhanahu Wa’Ta’ala, menerima amal kebaikan dan mengampuni segala dosa-dosa mereka,” ungkap gubernur.


Empat Jamaah Haji Meninggal


Sementara itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Maluku, Fessal Musaad menyatakan empat orang jamaah haji asal Maluku meninggal dunia. Tiga orang di antaranya meninggal saat menunaikan ibadah di Tanah Suci, Arab Saudi pada musim haji 1440 Hijriah atau 2019.


"Tiga orang yang meninggal di Tanah Suci berasal dari Kabupaten Pulau Buru, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Seram Bagian Timur, sedangkan yang meninggal tadi malam di Asrama Haji Makassar tanggal 26 Agustus asal Buru Selatan," katanya.


Fessal Musaad saat menyampaikan laporan pada acara penyambutan kepulangan jamaah haji asal Maluku kloter 12, ia menjelaskan, kedatangan atau pemulangan haji asal Maluku dimulai hari Selasa ini dengan kedatangan pertama kelompok terbang (kloter) 12 dengan membawa haji asal Maluku Tengah, Kabupaten Pulau Buru sebagian, dan Buru Selatan.


Sedangkan pada Rabu (28/8) akan datang jamaah haji yang tergabung dalam kloter 13 dan 14 yang berasal dari Kota Ambon, sebagian Buru, Maluku Tenggara Barat, Maluku Barat Daya, Kota Tual, Seram Bagian Timur, dan Seram Bagian Barat.


"Jadi semua jamaah haji asal Maluku yang tergabung pada kloter 12,13, dan 14 berjumlah 1.272 orang," ujarnya.
Dengan demikian, kata Fessal, prosesi ibadah haji yang membutuhkan waktu yang panjang yakni kurang lebih 40 hari telah selesai. "Mudah-mudahan semuanya mendapatkan predikat haji yang mabrur," katanya. (humasmaluku)


Ambon,-  Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno mengingatkan kepada generasi muda, agar tidak hanya mengejar ilmu semata, tapi lebih penting adalah takut Tuhan dengan bersikap rendah hati. “Ukuran ilmu bisa diperoleh dengan cara-cara yang muda, tapi kalau cerdas dengan landasan agama, takut Tuhan, maka akan lebih bermanfaat,” kata Wagub saat membuka acara Bakudapa Anak dan Remaja Desa Lumahlatal, Klasis Taniwel Timur di Desa Lumahlatal, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Sabtu (24/8/2019).


Kegiatan  yang dihadiri sebanyak 22 Jemaat ini, ikut dihadiri Ny. Beatrix Orno, Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-Far, dan Asisten III Kabupaten SBB.Wagub mengingatkan, para anak dan remaja untuk tidak sekedar memiliki  ilmu,  tapi tidak punya pengetahuan, karena pengetahuan akan lebih luas, ketimbang ilmu.
“Biar profesor atau doktor sekalipun,  pasti saat ikut dalam pemilihan ketua RT di kumpung tidak akan terpilih,” tandasnya.  

 


Ia berharap, para guru,  pengasuh, agar jangan ajarkan anak-anak  hanya sekedar lulus dan naik kelas. “Jangan sekedar itu, tapi benar-benar ajarkan mereka jadi orang-orang cerdas.  Karena kalau tidak, suatu saat anak-anak kita ini sekalipun potensi Sumber Daya Alam (SDA) kita besar di Maluku, tapi karena tidak berdaya makan, semua akan percuma,” tandas Wagub.


“Kalau ada anak yang punya nilai 5 tidak usah didongkrak menjadi 6. Biar saja dia tidak naik kelas dan tidak lulus. Karena apa? saat ini kolusi dan nepotisme itu masih kencang. Padahal, kita sudah masuk dalam era perdagangan bebas, yang tidak menghendaki adanya KKN,” sambung Wagub.
Mantan Bupati MDB ini juga mengisahkan perjalanan hidupnya.  Ia bercerita dulu dirinya meniti karir menjadi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Maluku, kemudian dipindahkan ke Tual, dan ketika  Kabupaten  MTB mekar, dirinya lalu pindah ke MTB.


Saat bertugas di Kantor Bupati MTB, pada tahun 2006 lantas  dicalonkan bersama Pak Bito menjadi Wakil Bupati MTB, karirnya kemudian berlanjut ketika menang di pilkada MTB.
Tahun  2008 saat Kabupaten MBD mekar dan tahun  2010 digelar Pilkada Ia pun terpilih menjadi  bupati pertama untuk periode 2011-2016.


“Beta mencalonkan diri menang dan menyelesaikan periode pertama. Kemudian 2016 beta maju lagi untuk periode 2016-2021 menang lagi. Tapi di tahun ke tiga periode kedua atas perkenan pilihan rakyat beta bersama pak Murad terpilih dan dilantik menjadi gubernur dan Wagub Maluku,” bebernya.


Untuk itu, Wagub meningkatkan, agar anak-anak bisa menanamkan nilai agama pada diri masing-masing. “ Jika ingin sukses, pertama takut Tuhan. Kedua, rendah hati, seng (tidak) boleh sombong,” pesannya.


Selain membuka acara Bakudapa Anak dan Remaja Desa Lumahlatal, Wagub juga melakukan kunjungan kerja dengan menggelar pertemuan dengan Sekretaris Desa Kawa dan masyarakat empat dusun di petuanan Desa Kawa. Dalam pertemuan itu masyarakat berharap,  ada perhatian Pemprov Maluku terhadap  perbaikan jalan, listrik dan air bersih.
Wagub juga mengunjungi Dusun Pelita Jaya dan meninjau Keramba Rumput Laut  di Alang Asaude. Kunjungan tersebut sekaligus mendegar keluhan dan menyerap aspirasi masyarakat di SBB (HUMASMALUKU)

Page 5 of 63

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top