Berita Lowongan Kerja Terbaru

Admin


Kehadiran Forum Skill Development Center (SDC) di Provinsi Maluku dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja di daerah, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah untuk menurunkan angka pengangguran di Provinsi Maluku.Harapan ini disampaikan Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno saat memberikan sambutan pada acara Pelantikan Pengurus forum SDC Provinsi dan Kota Ambon serta Pembukaan Sosialisasi SDC di Aula PPN, Tantui, Senin (9/12/2019).


Forum SDC terbentuk untuk menjalankan program terpadu dengan melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Pemerintah Daerah.


Program ini bertujuan meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah. Kota Ambon sendiri bersama-sama dengan sembilan belas kabupaten/kota lainnya di Indonesia masuk sebagai pilot project.
Hadir dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Sekretaris Pemerintah Kota Ambon, A.G. Latuheru, perwakilan Bappenas RI, perwakilan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Maluku.

 


Mantan Bupati MBD ini menegaskan, pelantikan ini bukan sekedar dimaknai sebagai momentum strategis untuk membangun fungsi dan peran SDC yang lebih produktif dan profesional.


“Momentum pelantikan ini, menegaskan bahwa Forum SDC adalah sebuah forum yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran dengan jalan melakukan pelatihan-pelatihan sesuai kompetensi kerja,” katanya.


Wagub mencontohkan, suatu daerah jika rata-rata tenaga kerja yang berkeinginan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ataupun honor pemerintah lebih banyak dibandingkan yang berwiraswasta, maka belum dikatakan maju.

 

 


“APBD kita itu kedengarannya besar Rp.3 trilyun, tapi hampir sebagian dari APBD itu adalah belanja aparatur, karena semua pencari kerja orientasinya PNS. Saya pikir kita harus memperbaiki lagi program kerja kita dengan membuka akses agar anak-anak di daerah punya pola pikir jangan hanya menjadi PNS tapi bisa berwirswasta,” terangnya.


Untuk itu, Wagub berharap, kedepan SDC bisa merancang model perencanaan yang bisa bersinergi dengan pemerintah daerah melalui rekomendasi-rekomendasinya.


Wagub juga berharap, kelak pelatihan-pelatihan bagi tenaga kerja yang dilakukan oleh SDC bisa menerbitkan sertifikasi sebagai jaminan bagi oencari kerja.


“Jadi setelah pelatihan, kalau bisa mereka bersertifikasi. Sertifikat ini yang nantinya menjadi jaminan mutu bagi mereka. Kualifikasi buat mereka untuk bisa bekerja,” kata Wagub.


Wagub berharap, anak-anak Maluku tidak menjadi penonton di rumahnya sendiri. Kedepan sudah ada Blok Masela yang akan beroperasi. Beberapa bulan lalu sudah selesai dilakukan eksplorasi awal blok Moa Selatan. Nanti ada lagi blok Moa Utara, Blok Leti, Blok Sermatang, Bok Selaru.


“Sekarang juga sedang eksplorasi tambang tembaga dan tambang emas di Romang, sehingga saya khawatir anak-anak Maluku hanya sekedar menjadi kuli kasar di blok-blok ini. Tidak pernah jadi ahli,” cemas Wagub.


Untuk itu, kehadiran SDC diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan persoalan ketenagakerjaan secara terpadu melalui pelatihan-pelatihan ketegakerjaan.


“Saya harap kehadiran SDC bermanfaat dan efektif dalam mengatasi pengangguran,” tandasnya (humasmaluku)


 

Salahutu - Sebanyak 700 KK masih menempati lokasi pengungsian di Kompleks Tareng Negeri Tengah-Tengah Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. Sejak 26 september pasca gempa Maluku warga yang mengungsi menempati lokasi tersebut yang berupa lapangan di ketinggian bukit. BPBD Kabupaten Maluku Tengah dan rombongan BNPB melaksanakan kegiatan dukungan psikososial pada Sabtu (7/12) dengan sasaran pengungsi Desa Tengah-Tengah.

Direktur Penanganan Pengungsi Johny Sumbung membuka acara dan berpesan agar kegiatan yang dilakukan dapat bermanfaat kepada warga di tempat pengungsian sebagai bentuk tetap adanya perhatian.

“ Kegiatan ini sebagai bentuk perhatian dan kami tidak melupakan ibu-bpak disini” pungkas Johny.

 


 

Kegiatan hiburan untuk anak seperti permainan sulap dan bernyanyi bersama dijalankan oleh komunitas artis NKRI dan Relawan lokal yang tergabung dalam rombongan BNPB. Mereka sendiri datang langsung dari Jakarta yaitu Pakdhe Prapto ‘Pempek’, Agus “Jin dan Jun” dan Wina Moreno. Selain itu pemutaran video edukasi bencana gempa. juga dilakukan untuk mensosialisasikan penyelamatan diri bagi anak.

Para ibu di lokasi pengungsian mendapat terapi mengurangi stress dengan berlatih bersama praktisi hipnoterapis yang juga dari rombongan BNPB yaitu Beny Mezarly.

“ acara kita lancar, ibu-ibu lebih tenang dan kekhawatirannya menurun dengan gambaran sikap menerima musibah yang dialami mereka” ujar Beny.

 

 


Diakhir acara pemberian bingkisan diserahkan kepada puluhan anak-anak berupa paket makanan ringan dan susu kotak yang telah disiapkan oleh panitia.

 

Suara gemuruh dan dentuman menjadi momok menakutkan bagi masyarakat Dusun Waynuru Desa Waai Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah karena kerap terjadi. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan sosialisasi anti hoax kebencanaan dan layanan kesehatan serta layanan psikososial yang digelar di lokasi kawasan pengungsian perbukitan Dusun Waynuru pada Jumat (6/12).

Tidak tanggung-tanggung tim yang terdiri dari BPBD Provinsi, BPBD Kabupaten Maluku Tengah, LIPI kantor Maluku, Pemuka Agama, tim kesehatan Puskesmas setempat dan rombongan BNPB hadir dan memulai kegiatan dari siang hingga malam hari. Pada kesempatan tersebut perwakilan LIPI menyampaikan aspek ilmiah proses terjadinya gempa, sedangkan Pemuka Agama Ustad Arsal Tuasikal menyampaikan pendekatan agama untuk memperkuat mental warga secara umum. Anak-anak dan ibu-ibu pun mendapat dukungan motivasi berupa pemutaran video edukasi bencana, permainan dan hiburan serta berlatih relaksasi sederhana mengurangi trauma panik suara gemuruh gempa.

Rombongan BNPB yang terdiri dari Komunitas artis NKRI, dan Relawan Yayasan Lapan Maluku,  menyasar anak-anak dengan aksi permainan dan hiburan. Khusus kepada ibu-ibu melalui  mitra praktisi motivator Samantha Consulting and Training dilaksanakan terapi emotional freedom technique. Kepala Dusun Waynuru bapak Lajanu mengucapkan terimakasih atas kegiatan yang telah dilaksanakan  kepada tim yang sudh hadir dari siang hingga malam.

 

 

“ Terimakasih sekali, alhamdulillah atas kegiatan yang sudah didorong oleh BNPB, BPBD serta lembaga lain dapat hadir disini” ujar Lajanu.

Direktur Penanganan Pengungsi BNPB Johny Sumbung menegaskan kegiatan yang digelar merupakan bentuk komitmen pemulihan yang akan terus dilaksanakan dengan peran BNPB mendorong, mendampingi dan menguatkan elemen percepatan penanggulangan bencana di provinsi Maluku.

“ BNPB tetap berkomitmen mendorong unsur di daerah pada situasi transisi ke pemulihan membantu masyarakat dan pengungsi di Provinsi maluku” terang Johny.


 

SERAM - BNPB bersama beberapa Relawan menyemarakkan kegiatan dukungan Psikososial yang berlokasi di  kawasan pengungsian Desa (Negeri) Rumah Kay Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) pada Kamis(5/12) pasca gempa Maluku 26 September. Hadir di lapangan yaitu komunitas artis NKRI, Relawan Yayasan Lapan Maluku, hingga praktisi Psikologi dan BPBD Kabupaten SBB. Wina Moreno, Agus “Jin” dan Jun, serta Pakdhe Prapto “Pempek” merupakan perwakilan artis NKRI, sedangkan Sukara Latuconsina dari Lingkar Perlindungan Anak (Lapan) Maluku serta Fujita dan Beni dari praktisi psikologi Samantha Training Consulting.  Direktur Penanganan Pengungsi menjelaskan dalam sambutan acara bahwa BNPB merangkul semua elemen baik Relawan, komunitas dan BPBD agar bersama-sama melaksanakan kegiatan dalam rangka Hari Relawan Sedunia sehingga yang mengungsi dapat terbantu berkurang  stresnya akibat dua bulan lebih masih di kawasan Amakele (Rumah Kay).

“Sekaligus Hari Relawan Sedunia kami bersama Relawan lokal (Maluku) dan Jakarta bersama BPBD, BNPB merangkul agar supaya dapat membantu basudara yang mengungsi disini” pungkas Johny. 

 



 

Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu melibatkan puluhan anak-anak dan belasan ibu-ibu seperti pemutaran video edukasi bencana, permainan, bernyanyi dan menari, serta terapi dan dukungan motivasi. Khusus acara dengan ibu-ibu dilakunan terapi sederhana untuk menghilangkan maupun mengurangi rasa khawatir atau trauma dengan tehnik emotional freedom. Teknik ini dengan cara melakukan ketukan-ketukan pada sembilan titik syaraf meridian di anggota tubuh sambil mengucapkan kata-kata sugesti tertentu dan diakhiri dengan menarik nafas dalam-dalam kemudian menghembuskannya. Setelah dilakukakan terapi, banyak yang memberikan testimoninya bahwa mereka merasakan lebih tenang setelahnya seperti yang diungkapkan Mily.

“katong lebih merasa tenang setelah berlatih, yang tadinya mudah kaget, panik, sekarang lebih baik” ujar Mily setelah acara selesai.

Kegiatan anak-anak berpusat di tenda BNPB sedangkan para ibu-ibu di lapangan dengan menggelar alas tenda berwarna biru.

 

 

Perlunya Bekerja dengan Strategi untuk Percepatan di SBB

 

 

Kebijakan bantuan untuk rumah rusak pasca gempa Maluku seperti Dana Tunggu Hunian dan Cash For Work di kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku masih terus berproses. Walaupun dana sudah terparkir di Pemerintah Kabupaten namun belum tersalurkan ke masyarakat dikarenakan pendataan dan verifikasi calon penerima belum selesai. Pada kesempatan Rapat  Koordinasi Percepatan Penanganan Pengungsi  di kantor Bupati SBB yang dipimpin Sekretaris Derah SBB Mansur Tuharea hadir juga mendampingi  yaitu Direktur Penanganan Pengungsi Johny Sumbung.

Terungkap berbagai kendala di lapangan dari OPD yang ikut dalam rapat sehingga membutuhkan terobosan untuk percepatan penyelesaian. Johny Sumbung  memberikan arahan bahwa sesuatu yang wajar permasalahan pasti ada namun bagaimana strategi untuk percepatan . “Permasalahan  itu wajar tetapi bagaimana strategi penanganannya mesti memecahkan masalah” pungkas Johny.

“ Jadi jika data awal rumah rusak 1000, muncul 500 data sudah lengkap maka keluarkan SK dulu yang prioritas tidak ada masalah data, yang bermasalah verifikasi ulang libatkan Dukcapil dengan kelengkapan paraf koordinasi” Tambah Johny.

Sekda SBB mengamini apa yan disampaikan Johny dan memotivasi perangkat OPD terutama BPBD dan Dukcapil untuk segera turun dan menyebar menyelesaikan permasalahan yang sudah dikemukanan dalam forum rapat tersebut.


 

Ambon (5/12) - Tim BNPB menghadiri rapat mekanisme transfer bantuan dana stimulan korban bencana Gempa bumi Provinsi Maluku auditorium hotel Santika. Rapat yang dihadiri oleh BNPB, tim Bank BNI yaitu Kepala pimpinan wilayah Sulawesi dan kepala cabang Ambon serta jajarannya), BPBD Provinsi dan Kabupaten terdampak gempa (Kota Ambon, Malteng dan SBB), dan OPD tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota seperti inspektorat, Dinas Perumahan dan Kawasan dan Dinas Dukcapil.

Pihak BNI menyatakan kesiapan karena beberapa kali terlibat dalam program bantuan pemerintah seperti kartu Tani, Kartu Keluarga Sejahtera yang intinya penyaluran dana. Mereka juga mengucapkan terimakasih atas kepercayaan pihak terkait seperti yang disampaikan Kepala Wilayah Sulawesi Faisal Setiawan.

“ kami berterimakasih atas kepercayaan yang diberikan dan kami juga telah berpenglaman dalam proyek program bantuan Pemerintah ke masyarakat selama ini dan berharap agar prosesnya berjalan lancar” ujar Faisal. Komitmen BNI untuk siap tidak  akan memungut biaya apapun terhadap rekening penerima bantuan serta siap menjemput bola.

Pihak BNPB melalui Kasubdit Penempatan Pengungsi Joko Sri Wismoko menjelaskan bahwa berdasarkan rekap SK Kepala Daerah terdampak untuk rumah rusak terdapat 12.137 unit sehingga perlu dibuat oleh BNI buku rekening sejumlah itu.  Beliau juga mengingatkan kepada daerah agar pendataan NIK dan KK perlu dipercepat  untuk tujuan pembukaan rekening lalu DTH dan CFW dapat segera didistribusikan ke masyarakat.

“ 12.137 rumah rusak berati target pembukaan rekening sebanyak itu pula dan daerah segera mempercepat NIK dan KK sehingga cepat terdistribusi Dana bantuan (DTH dan CFW) ke warga” pungkas Joko

Pada kesempatan itu Dinas dukcapil prov/kab/kota siap membantu pendataan NIK dan KK korban bencana. Hal ini didasari Provinsi Maluku yang bersifat kepulauan dimana beberapa wilayah belum terjangkau jaringan internet dengan baik dan perekaman data penduduk masih dalam proses validasi. Untuk permasalahan data kependudukan spt NIK salah atau data tidak valid mereka memiliki  call center dukcapil di nomor 150037 agar menjawab permasalahan, pertanyaan dan keluhan. Sedangkan Inspektorat daerah mengapresiasi telah dilibatkan sejak awal dalam kegiatan dan akan dilibatkan juga sehingga mengetahui saat proses distribusi dana bantuan juga.

 

 

Rapat Briefing Kegiatan Dukungan Psikososial di Provinsi Maluku pasca gempa 26 September dipimpin Kepala pelaksana BPBD Provinsi Maluku Farida Salampessy didampingi Direktur Penanganan Pengungsi BNPB Johny Sumbung. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Provinsi Maluku (4/12) ini tersebut membahas rencana aksi kegiatan dukungan psikososial yang difasilitasi oleh Direktorat Penanganan Pengungsi dengan mendorong dihadirkannya Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, BPBD Kabupaten Maluku Tengah,Kabupaten Seram bagian Barat, BPBD Kota Ambon dan mitra lembaga kemanusiaan lokal seperti LAPAN (Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Direktur Johny Sumbung mengungkapkan dari data BMKG dari 26 September hingga 2 Desember tercatat 2.601 gempa susulan. Jumlah yang sangat tinggi dan merupakan keadaan khusus terutama pelayananan psikososial yang merupakan salah satu aspek pemenuhan kebutuhan dasar pada fase transisi darurat ke pemulihan. Olehkarenanya dukungan berbagai pihak untuk tetap mengadakan kegiatan layanan psikososial sangat diharapkan partisiapasi elemen yang hadir.

“ BNPB hanya memfasilitasi, Bapak/Ibu yang hadirlah di garda terdepan melakukan pelayanan kepada masyarakat agar kita bergerak bersama-sama tidk jalan sendiri-sendiri” ujar Johny.

Pada kesempatan tersebut tantangan di lapangan terungkap seperti Lapan menginformasikan bahwa suara gemuruh yang mengiringi gempa

menjadi persoalan ketika masyarakat yang dianggap siap melakukan evakuasi gempa merespon suara dentuman tersebut yang membuat panik. Hal ini direspon Johny Sumbung untuk mengajak BMKG ikut terjun mensosialisasikan kegempaan agar menjelaskan fenomena tersebut dan membuat warga menjadi lebih tenang serta menghindari hoaks.

“ Kita akan ajak BMKG  kembali bersma turun langsung ke warga dalam rangka dukungan psikososial juga berikutnya” jelas Johny.

 




AMBON - Tim BNPB mengikuti rapat pembahasan petunjuk teknis (Juknis) perbaikan rumah akibat gempa bumi Maluku di ruang rapat Kantor Gubernur Maluku (4/12). Rapat yang dipimpin oleh Sekda Provinsi  Maluku Kasrul Selang dihadiri Kasubdit Penempatan Pengungsi Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB Joko Wismoko, BPBD Provinsi, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Dinas PUPR Provinsi, BPBD Kota Ambon, BPBD Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Biro Hukum Provinsi Maluku.

Tujuan rapat tersebut yaitu percepatan pembuatan Juknis agar dapat menjadi dasar sosialisasi ke masyarakat sehingga payung hukum program bantuan pasca gempa 26 September 2019 menjadi kuat untuk mengantisipasi pemeriksaan pasca kebjakan diberlakukan. Selain itu disepakati pula bahwa Juknis akan ditetapkan melalui Keputusan Gubernur untuk memangkas waktu dan proses. Joko Wismoko menegaskan kembali arahan Presiden bahwa bantuan stimulan diberikan untuk rumah Rusak Berat sebesar Rp. 50 juta; rumah Rusak Sedang sebesar Rp. 25 Juta, dan rumah Rusak Ringan sebesar Rp. 10 juta.
“ arahan Presiden waktu ke Maluku tetap dilaksanakan yaitu lima puluh juta RB, dua puluh lima juta RS, dan sepuluh juta RR” pungkas Joko.

Perhatian kepada kearifan lokal seperti pola gotong royong setempat (masohi) tetap digunakan dalam implementasi Juknis kedepannya. Hal ini diungkapkan Kepala Dinas PKP Muhammad Maharmabessy menanggapi substansi Juknis Perbaikan Rumah yang dibahas.
“Perbaikan rumah baiknya dilakukan dengan pola pemberdayaan gotong royong yang dalam bahasa lokal kami disebut masohi” ungkap Mahamarbessy.

Pelibatan unsur pemeriksa keuangan seperti BPKP, Inspektorat BNPB dan Daerah menjadi rencana aksi sehingga kebutuhan pendampingan dari mereka untuk mendukung akuntabilitas kegiatan stimulan bantuan rumah. Sedangkan perbaikan rumah nantinya menggunakan tipe konvensional yang sesuai dengan standar teknis rumah tahan gempa sesuai rekomendasi Litbang PUPR. Perbaikan rumah secara teknis akan dilaksanakan oleh kelompok penerima bantuan (KPB) yang dibentuk oleh masyarakat bersama kepala desa/lurah. KPB itu sendiri bertugas membantu dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban secara berkala dan laporan akhir yang lengkap.  
“Isi Juknis salahsatunya mengulas peran KPB atau Kelompok Penerima Bantuan. KPB ini merupakan hasil bentukan antara masyarakat dan kepala desa yang akan membantu masyarakat dan desa itu sendiri” tambah Joko.

Pada sesi akhir rapat, Direktur Penanganan Pengungsi, Johny Sumbung menambahkan bahwa BNPB menyiapkan dana tunggu hunian cash dor work, dan bantuan stimulan oerbaikan rumah sesuai permohonan daerah. Distribusi Dana tsb akan menggunakan rekening bank untuk menjamin akuntabilitas. Pemda yang hadir diharapkan dapat segera melengkapi data by name by address dengan no NIK dan nomor KK agar masy terdampak gempa dapat segera membuat rekening bank, dan dana bantuan dapat segera didistribusikan kepada mereka.

Tuesday, 03 December 2019 12:06

Gubernur Serahkan DIPA Maluku 2020

 

 Ambon,- Gubernur Maluku, Drs. Murad Ismail menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), daftar alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) untuk Provinsi Maluku tahun 2020 sebesar Rp.13,304 triliun.
DIPA sebesar Rp.13,304 triliun tersebut diantaranya diserahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mewakili instansi vertikal, satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta satuan kerja (Satker).
“Berdasarkan laporan Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku, Tahun 2020, Maluku mendapatkan alokasi TKDD sebesar 13,304 triliun, dengan rincian Transfer ke Daerah sebesar 11,52 triliun dan Dana Desa sebesar 1,159 triliun. TKDD tersebut, meningkat sebesar 5,98 persen dari tahun 2019,” ungkap Gubernur Maluku pada Acara Penyerahan DIPA APBN Tahun Anggaran 2020 yang dipusatkan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Keuangan Negara (DJPB) Provinsi Maluku, Senin (2/12/2019).
Gubernur menjalaskan, alokasi belanja satuan kerja vertikal dan Organisasi Perangkat Daerah sebesar 8,53 triliun.
Sebelum penyerahan DIPA, terlebih dahulu dilakukan penandatangan Berita Acara (BA) yang disaksikan oleh Gubernur Maluku dan Plt Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Keuangan Negara Provinsi Maluku, Tri Budiyanto.
DIPA yang bersumber dari APBN tersebut di serahkan gubernur kepada seluruh bupati/walikota se-Maluku, Kodam XVI/Pattimura, Kepolisian Daerah, Universitas Pattimura, Bea Cukai serta dinas teknis terkait.
Gubernur dalam arahannya mengatakan, kegiatan yang dilakukan ini merupakan tindak lanjut dari penyerahan DIPA secara nasional oleh Presiden Jokowi kepada seluruh menteri, gubernur dan pimpinan lembaga non kementerian, pada hari Kamis, 14 November 2019 lalu di Istana Negara.
“Dengan melakukan penyerahan DIPA pada November 2019 diharapkan Kementerian/Lembaga dan Daerah bisa langsung melakukan pelelangan pekerjaan dan dapat merealisasikan programnya mulai awal bulan Januari 2020,” tandasnya.

Dikatakan, secara substansial, DIPA bermakna sebagai penjabaran program pembangunan dan pelayanan yang merupakan amanah rakyat yang harus direalisasikan dengan penuh tanggung jawab. Bahkan, evaluasi atas kinerja tahun sebelumnya, harus dijawab dengan akselerasi pencapaian target kinerja melalui langkah-langkah inovatif dan kreatif dalam tahun 2020 mendatang.
Untuk itu, gubernur berharap, kepada seluruh pimpinan satuan kerja di daerah untuk merealisasikan anggaran sesuai perencanaan, serta melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien.
Ini bertujuan dapat memperbaiki beberapa indikator kesejahteraan, seperti dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan angka pengangguran, sehingga arahan Bapak Presiden dapat terwujud secara nyata.

 

 
Dikatakannya, Presiden Jokowi dalam arahannya telah menekankan agar menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah dapat melakukan lima hal yakni, meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more.
Kemudian, memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas dan menciptakan birokrasi yang efisien, melayani dan mampu bekerja secara tim.
“Selain itu, TKDD diharapkan digunakan dengan efektif dan akuntabel untuk peningkatan pembangunan serta pemerataan dan menjadikan pekerjaan yang didanai dengan APBN menghasilkan trigger pertumbuhan ekonomi daerah dan bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” beber gubernur.
Atas dukungan dana APBN tersebut serta memperhatikan arahan Presiden, gubernur menegaskan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, para kepala daerah agar sesegera mungkin menyampaikan DIPA kepada satuan kerja perangkat daerah di wilayah masing-masing serta mengawal pelaksanaannya agar perekonomian rakyat bergerak lebih cepat.
Kedua, mensinkronkan dan mensinergikan pelaksanaan DIPA APBN dengan APBD masing-masing daerah, sehingga dapat menjawab tantangan pengurangan kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ketiga, alokasi anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk program-program dan kegiatan utama yang memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakatserta berdampak langsung terhadap masyarakat, sehingga kesenjangan ekonomi antar daerah dapat diminimalisasi.
Keempat, agar meningkatkan pengawasan melalui pelaporan hasil kegiatan yang telah dicapai (setiap bulan maupun triwulan) serta melakukan evaluasi secara rutin ke satker,
Kelima, agar kompetensi dari segenap aparatur dapat ditingkatkan dalam kaitannya dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan pencapaian penilaian laporan keuangan pemerintah daerah.
Keenam, yang terpenting semua program berikut anggarannya agar diarahkan mendukung visi Maluku 2019-2024.
Sebagai penjabaran fungsi koordinasi serta pembinaan dan pengawasan yang dijalankan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, secara berkelanjutan akan menyelenggarakan rapat koordinasi, evaluasi triwulanan dan semesteran yang melibatkan unsur-unsur perangkat daerah provinsi, instansi vertikal dan pemerintah kabupaten/kota se-Maluku.
“Saya berharap kegiatan ini maupun kegiatan koordinasi lainnya untuk terus ditingkatkan dan disinergikan, karena pada hakikatnya pembangunan Maluku adalah pembangunan masyarakat Maluku seutuhnya,”pinta gubernur (humasmaluku)

 

Ambon – Resep masak ikan bukanlah sesuatu yang ribet. Semua orang pasti punya cara sendiri untuk memasak ikan seger menjadi menu yang istimewa. Tak ketinggalan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail pun memiliki tips tersendiri dalam memasak ikan.
Nah, tips ini dibagikan Gubernur Maluku saat menjadi Juri Kehormatan pada Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari, yang dirangkai dengan Lomba Masak Ikan tingkat Provinsi Maluku serta Lomba Merangkai Bunga dalam rangka menyongsong Hari Ibu ke- 91, 22 Desember nanti.

Lomba yang berlangsung di Islamic Center, Selasa (3/12/2019) itu diikuti oleh Pengurus Organisasi Perempuan Wanita yang ada di Kota Ambon serta Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi Maluku dan TP PKK dari kabupaten/kota.

Hadir pada kesempatan itu Ketua PKK Provinsi Maluku Widya Murad Ismail yang juga merupakan Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional (Forikan) Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Romelus Far-far, Ketua TP PKK kabupaten/kota serta Ketua Organisasi Perempuan se-Kota Ambon.

Usai menilai dan mencicipi masakan Ikan Kuah Kuning Kenari, Mantan Dankor Brimod itu menegaskan masakan khas Maluku memiliki cara dan teknik tersendiri saat memasaknya. Bila tidak tidak ada kekhasan karena pasti rasanya berbeda.

“Saya datang untuk menjadi juri masak kuah ikan. Kita semua termasuk juri harus paham betul kuah ikan yang khas orang Maluku itu bumbu-bumbu dan cara masaknya harus kita tahu. Saya dari kecil belajat masak dari orang tua saya makanya saya tahu betul,” ujarnya.

 

 

Menurutnya, bicara tentang masak ikan maka komposisi bumbu harus pas biar rasa yang dihasilkan juga sesuai dengan cita rasa. Untuk itu, perlu dihindari masak ikan kuah kuning menggunakan penyedap masakan.

“Saya masak tidak pakai penyedap. Masak harus berinovasi. Masak kuah ikan harus bisa atur komposisi bumbu biar ikannya terasa, kuahnya juga terasa dan tidak macam-macam yang dimasukan ke dalam kuah itu,” ujarnya.
Dikatakan, perbandingan penggunaan bawang merah harus lebih banyak dibandingkan bawang putih. Bahkan teknik mengulek bumbu juga harus diperhatikan. Tidak asal menguleknya jadi satu karena tidak semua bumbu dapat diulek bersamaan karena nanti berpengaruh terhadap rasa dan juga tampilan. Dengan fasihnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Maluku mendeskripsikan bagaimana bumbu-bumbu itu diulek.
“Kita pakai bawang merah, bawang putih jangan terlalu banyak. Kita giling jadi satu cabe dengan bawang. Sementara untuk menggiling jahe jangan sama-sama dengan kunyit karena bila bersamaan kunyitnya bisa hilang,” ungkapnya.

Jahe, kata gubernur bisa menghilangkan bau abis dan bisa menghilangkan warna kunyit. Masakan bila banyak bawang pasti enak. Bila pakai tomat bagusnya terakhir dipotong biar warnanya tidak berubah.

“Ini semua ada tekniknya untuk melepas semua ini ada waktunya. Daun kemanginya banyak tapi daunnya saja jangan batangnya,” terang Murad yang langsung direspon dengan tepukan tangan oleh hadirin yang sebagian besar kaum perempuan.

Di tempat yang sama, Ketua Forikan Provinsi Maluku Widya Murad Ismail mengatakan digelar Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari itu sebagai upaya mempatenkan produk masakan itu sebagai milik Provinsi Maluku.

Selain itu, diharapkan dengan adanya lomba-lomba ini sebagai bentuk dukungan pemanfaatan sumberdaya ikan yang berkedauatan dan berkelanjutan untuk mensejahteraan masyarakat serta upaya menyebarluaskan informasi tentang ikan.

“Lomba-lomba ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan dengan cara mengembangkan jenis olahan makanan yang berbaha baku ikan juga kami ingin mempatenkan menu khas Maluku yang berbahan dasar ikan yaitu Ikan Kuah Kuning Kenari,” katanya.

Duta Perangi Stunting Provinsi Maluku ini juga mengaku kendati tingkat konsumsi ikan masyarakat Maluku tinggi namun masih jauh dari trend konsumsi ikan secara global terustama oleh negara yang bukan penghasil ikan misalnya Jepang dan Singapura.

“Masyarakat harus diajak agar menjadikan ikan sebagai makanan wajib. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan ikan menjadi sangat prospektif dalam menyelesaikan masalah kecukupan pemenuhan pangan dan gizi,” terangnya.

 

 

Sementara itu, terkait dengan Lomba Merangkai Bunga dalam rangka Menyongsong Perayaan Hari Ibu ke-91 itu sebagai upaya meningkatkan keterampilan agar dapat digunakan guna peningkatan ekonomi keluarga.
Untuk diketahui, Pemenang Lomba Masak Ikan Kuah Kuning Kenari yaitu Juara I, Sekretariat PKK Provinsi Maluku; Juara II Pengurus Daerah (PD) Bhayangkari; Juara III PD Persit Pattimura; Juara Harapan I Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku; Juara Harapan II Bakti Wanita Advent dan Juara Harapan III PD Jalasenastri. Untuk Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Provinsi Maluku, pemenangnya adalah Juara I adalah TP PKK Kota Ambon; Juara II adalah TP PKK Kabupaten Maluku Barat Daya dan Juara III adalah TP PKK Kabupaten Seram Bagian Timur.

 


Untuk Lomba Merangkai Bunga, pemanangnya adalah Juara I PD Bhayangkari, Juara II DPD IWAPI Provinsi Maluku, Juara III PD Persit/ XVI Pattimura Grup 3, Juara Harapan I TP PKK Provinssi Maluku Pokja III, Juara Harapan II Wanita Katolik Republik Indonesi Provinsi Maluku, dan Juara Harapan III adalah PD Persit/XVI Pattimura Grup 2 dan Juara Favorit adaalah PD Persit/XVI Pattimura Grup 1.

 


Para pemenang lomba memperoleh piala yang akan diserahkan saat Kegiatan Jalan Santai, Sabtu (7/12) yang merupakan rangkaian kegiatan Hari IBU. (humasmaluku)

Sunday, 08 December 2019 11:54

Widya Harap Kebiasaan Berolahraga Membudaya

 

Ambon,- Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad Ismail berharap kebiasaan berolahraga harus menjadi budaya yang melekat dalam lingkungan keluarga dan masyarakat.“Saya menyambut baik dan mengapresiasi terlaksananya kegiatan ini, sebagai bagian dari upaya menanamkan, menumbuhkan dan membudayakan pola hidup sehat, melalui kebiasaan berolahraga baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat, terutama bagi kaum ibu dan perempuan,” Harapan ini disampaikan Widya saat membuka kegiatam Jalan Sehat Keluarga dalam rangka memperingati Hari Ibu Ke-91 Tahun 2019 di Lapangan Merdeka, Ambon, Sabtu (7/12).

 


Widya pun berharap, kegiatan Jalan Sehat Keluarga ini menjadi momentum untuk meningkatkan derajat kebugaran masyarakat Indonesia atau partisipasi masyarakat dalam berolahraga, yang masih sangat rendah atau hanya 18%, dibandingkan dengan target RPJMN sebesar 35%.Dikatakan, pada dasarnya setiap orang pasti ingin memiliki tubuh yang sehat dan bugar.

 


“Dengan tubuh yang sehat dan bugar, kita semua, khususnya kaum ibu dan perempuan, dapat menjalankan perannya sebagai Perempuan Berdaya, yang berperan besar dalam mewujudkan sumberdaya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing,” jelas Widya.

 


Dengan merujuk pada tema Peringatan Hari Ibu ke-91 Tahun 2019, yaitu “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, sebut Widya, maka sudah sepatutnya kaum Ibu dan Perempuan Maluku mampu memberdayakan dirinya, dan juga keluarganya.

 


“Tidak hanya memberdayakan diri dalam aspek sosial - ekonomi, tetapi juga memberdayakan fisik dan psikis yang prima. Artinya meskipun ditengah-tengah kesibukan, kaum ibu dan perempuan harus mampu menerapkan pola hidup sehat guna menjaga kesehatan. Pola hidup sehat, jelas Widya, dapat kita lakukan antara lain dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi, berolahraga secara rutin dan teratur, serta istirahat yang cukup,” beber Widya.

 

 

 


Hal-hal inilah, sebut Widya, yang perlu menjadi perhatikan, sebab jika diabaikan, bukan tidak mungkin akan berkembang menjadi penyakit sosial yang bisa merusak semua tatanan kehidupan,serta berdampak pada pengabdian kita sebagai pelayan keluarga dan masyarakat.

 


“Jadi tidak ada kata terlambat untuk mulai berolahraga. Ini bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti Jalan Sehat di pagi ini,” terang Widya.
Menciptakan pola hidup sehat juga berkaitan erat dengan membangun relasi – relasi kemanusiaan. Menurutnya, dengan berolahraga bersama, akan tercipta ruang kebersamaan yang harmoni, yang dapat mempererat rasa persaudaraan dan persahabatan.

 


“Oleh sebab itu, melalui momentum Jalan Sehat Keluarga dalam rangka menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember mendatang, saya mengajak semua kaum ibu dan perempuan Maluku, untuk kuatkan tekad dan semangat, berjalan beriringan, mari katong baku kele, mari katong baku keku, mari katong bangun keluarga Maluku yang sehat, mandiri dan sejahtera. Mulai hari ini, mari katong budayakan pola hidup sehat, dimulai dari diri sendiri, di dalam keluarga, sampai ke lingkungan masyarakat,” imbau Widya.

 


Tak lupa, Widya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang menginisiasi program Jalan Sehat Keluarga Se-Indonesia, dan juga dukungan dari jajaran TNI/Polri, BUMN dan Kementerian/Lembaga terkait.

 


Jalan Sehat Keluarga dalam rangka menyongsong Hari Ibu yang jatuh pada 22 Desember mendatang, bukan hanya di gelar di Maluku, khususnya Kota Ambon, akan tetapi dilakukan secera serentak di seluruh Indonesia.

 

 

 


Turut serta dalam kegiatan jalan santai, Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail, Penjabat Sekda Maluku, Kasrul Selang, Forkopimda Maluku diantaranya Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Marga Taufiq, Kapolda Maluku, Irjen Pol. Royke Lumowa, Pimpinan Instansi Sipil, TNI/Polri, dan BUMN/BUMD, Pimpinan Organisasi Wanita,Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda.

 


Usai jalan santai, Widya kemudian berkunjung ke Panti Jompo Inakaka, Passo. Di sana, Widya beserta TP PKK dan organisasi perempuan laiinya berbagi kasih dengan para ibu-ibu lanjut usia (lansia). Memeluk para ibu dan berbagi kasih untuk membuat mereka bahagia. (humasmaluku)

Page 1 of 64

Iklan Layanan Masyarakat

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

 

GPR

 
Top