MALUKU - Penyelenggaraan Pemilu Legislatif yang berjalan dengan aman tidak terlepas dari peran strategis Stakeholders yang telah ikut memberikan kontribusi maksimal, tingkat kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Maluku dalam menggunakan hak pilihnya juga sangat memuaskan sehingga bermuara pada hasil Pemilu yang telah dicapai saat ini. Partai politik sebagai peserta Pemilu bahkan telah memberikan pencerahan politik dengan meletakkan dasar kesatuan dan persatuan diatas bentuk kepentingan politik yang temporer, semua itu merupakan bukti nyata keinginan partai politik guna menghadirkan suatu tatanan demokrasi yang berkualitas demi kepentingan masyarakat Bangsa dan Negara. Atas dasar itulah maka Pemerintah Daerah memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan aktif dalam mensukseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Provinsi Maluku, walaupun disadari bahwa masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang

harus dievaluasi serta dibenahi oleh Pemerintah Provinsi maupun Stakeholders guna menyambut dan mensukseskan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli mendatang. Penegasan ini disampaikan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekretaris Daerah Maluku Nn. Ros Far Far, SH.MH saat membuka Sosialisasi Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertempat di Hotel Tirta Kencana Amahusu Ambon, Kamis 14/5.

Gubernur Maluku mengatakan, Daftar Pemilih Tetap yang masih menjadi diskursus secara Nasional harus segera ditindaklanjuti secara proporsional dan komprehensif sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini memang menjadi tugas utama penyelenggara Pemilu, namun semua pihak harus mampu menjadi agen informasi bagi seluruh masyarakat Maluku yang ada di Kabupaten/Kota sehingga tidak menimbulkan bias dan saling menyalahkan sehingga berpotensi untuk menciptakan instabilitas keamanan. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sudah semakin dekat, berbagai persiapan sudah harus dipersiapkan secara baik sesuai amanat Undang-undang, untuk itu Ralahalu menyambut positif langkah Panwaslu Provinsi Maluku yang telah menyelenggarakan Sosialisasi Pengawasan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ralahalu mengingatkan, sosialisasi ini memiliki makna strategis guna peningkatan pengetahuan aparatur Panwas pada semua tingkatan di Kabupaten/Kota, sebab pemahaman terhadap metode, tata cara, dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan harus dijiwai dan dipahami secara simultan dan komprehensif sehingga diharapkan aparatur Panwas memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai dalam melakukan advokasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran selama tahapan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berlangsung. Ia juga mengharapkan agar aparatur Panwas hendaknya menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar dan kode etik Penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilu, apalagi tugas Panwas sangat berat dalam hal mengawal serta ikut mengawasi pelaksanaan Pamilu di Provinsi Maluku yang memiliki karakter wilayah kepulauan dan kultur masyarakat sosial yang heterogen.

Menurut Karel Albert Ralahalu, rentang kendali dari satu daerah ke daerah lainnya yang sangat signifikan akan berpengaruh terhadap aparatur Panwas dalam mengeksplorasi berbagai bentuk pelanggaran Pemilu, namun ditengah berbagai keterbatasan anggaran, Pemerintah Daerah akan terus memback-up berbagai kebutuhan Panwas, sehingga Panwas mampu mengontrol serta mengawasi jalannya tahapan Pemilu sesuai fungsi dan kewenangan yang diisyaratkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004. Ralahalu optimis kita semua mampu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi daerah ini bahkan Bangsa dan Negara tercinta., olehnya itu komitmen dan militansi dalam menjalankan tugas mulia ini akan memberikan dampak positif bagi pencapaian tatanan demokrasi yang ideal dan berkualitas.