Berita Lowongan Kerja Terbaru

Semmy

 

Ambon – 19 Februari 2018, Berdasarkan Surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No: B/600/M.AA.05/2018, Provinsi Maluku berhasil meraih Predikat “B” dalam Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017.

Tujuan evaluasi Akuntabilitas Kinerja ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government).

Hasil evaluasi menunjukan bahwa Pemerintah Provinsi Maluku memperoleh Predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi pengunaan anggaran sudah cukup baik. Komponen yang dinilai dalam evaluasi ini mencakup Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja.

Secara singkat hasil evaluasi tersebut memiliki beberapa poin diantaranya, Penerapan budaya kinerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku secara umum mulai tumbuh,  dan Dokumen terkait kinerja yaitu RPJMD, Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja secara formal telah disusun dengan baik.

Sebagai Informasi untuk tahun 2016 Pemerintah Provinsi Maluku mendapatkan Predikat “CC”, dengan demikian dapat dilihat adanya peningkatan yang baik dari Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Maluku Tahun 2017. (*)

Acara Launching Buku Biografi Gubernur Maluku yang bertempat di Islamic Center, Senin 29 Januari 2018.

 

Monday, 29 January 2018 16:46

Peresmian Gereja Bukit Kemuliaan

Gubernur Maluku Said Assagaff meresmikan Gereja Bukit Kemuliaan yang berlokasi di Belakang Soya Kota Ambon.

Ambon, 14 Februari 2018 - Penyerahan 4.500 Seritifikat Tanah kepada Warga Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah diserahkan oleh Presiden Joko Widodo, yang belokasi di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

Sebanyak 2.500 Sertifikat Tanah kepada warga kota Ambon, dan 2.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Maluku Tengah. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat. Dan untuk tahun 2017 telah diserahkan sebanyak 44.000 Sertifikat Tanah kepada Warga Maluku, sementara untuk tahun 2018 target Kementrian Agraria dan Tata Ruang adalah sebanyak 50.000 Sertifikat Tanah untuk Warga Maluku.

Presiden Jokowi tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat.

"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujarnya dari keterangan resmi Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, Rabu (14/2/2018) malam.

Dengan banyaknya keluhan tersebut juga menjadi alasan Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.

Presiden juga berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Beliau juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau ndak, jangan!," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama Preseiden Joko Widodo juga membagi-bagikan sepeda kepada tiga warga yang bisa menjawab pertanyaan dari Beliau, yaitu menghafal Pancasila, tujuh Suku di Indonesia dan tujuh Pulau di Indonesia.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff. (*)

 

Thursday, 15 February 2018 16:03

Gubernur Sebut Kontribusi HMI Melintasi Zaman

AMBON - Gubernur Maluku Said Assagaff menyebutkan peran dan kontribusi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di tanah air, tidak hanya pada satu masa, tapi justru melintasi zaman.

"Kita telah melihat kontribusi HMI melalui para pemimpin dan aparatur bangsa, mulai jaman Indonesia merdeka sampai dengan sekarang, ini termasuk mereka yang berada pada Kabinet Kerja Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi)," ujar Gubernur Assagaff saat memberikan sambutan selamat datang pada acara Pembukaan Kongres ke-30 HMI, di Kampus Universitas Pattimura Ambon, Rabu (14/2).

Dia katakan, sebagai organisasi tertua di Indonesia, HMI adalah wujud realitas historis dari sebuah pergerakan sipil di Indonesia.

Menurut Assagaff, kontribusi ini hanya bisa terbentuk karena adanya proses pendidikan yang matang dan pola pengkaderan yang berkualitas dan berjenjang di HMI.

‘’Beberapa proses inilah yang menegaskan bahwa HMI adalah organisasi yang modern dan handal di bangsa ini, bahkan di dunia,’’ tandasnya.

Dia menilai, ada lima (5) insan cita yang memotivasi keberhasilan perjuangan HMI, yaitu terbinanya insan akademi, pencipta, pengabdi, yang bernafaskan Islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

‘’Karena itu pula saya bangga sempat menjadi kader yang dibentuk dan dibesarkan oleh HMI,’’ tutur Assagaff.

Dia menambahkan, tema sentral Kongres HMI ke-30 ini yaitu Mengukuhkan Kebangsaan, Mewujudkan Indonesia Berkeadilan, sejatinya sarat makna.

Karenanya itu, Gubernur Assagaff menitipkan beberapa isu nasional dan agenda strategis menyangkut posisi Maluku dalam proses percepatan pembangunan, antara lain yang pertama, setiap kader HMI harus mampu menjadi kekuatan pemersatu dan pendamai di tengah maraknya perkembangan politik identitas, gerakan intoleransi berbasis agama, suku dan golongan sebagaimana beragam isu-isu dan berita hoax yang nyaris menimbulkan disintegrasi bangsa di berbagai media sosial.

HMI disebutnya harus terus konsisten memperjuangkan misi suci Islam, yaitu rahmatan lil alamiin sebagaimana yang dipelajari dalam nilai dasar perjuangan.

"Yang kedua kami berharap, melalui kongres ini HMI melahirkan gagasan-gasgasan strategis, utamanya dalam mendukung program nawacita pemerintahan bapak Jokowi - JK, mengenai poros maritime yang terintegrasi dengan tol laut," sambungnya.

Assagaff menyebutkan, bagi dirinya dan masyarakat di Maluku, aksesbilitas dan koneksifitas antar pulau dengan infrastruktur perhubungan yang handal adalah solusi mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Dan yang ketiga, lanjut Assagaff, potensi pariwisata Maluku tidak saja bernilai ekonomis, namun juga bernilai sejarah.

‘’Kami terus berusaha mengembangkan sektor ini dengan mendorong pembangunan berbagai infrastruktur. Menggerakan sektor ini sama dengan membangun rasa cinta kepada tanah air sendiri. Sebab yang diharapkan adalah semua anak-anak bangsa tidak memilih berlibur ke luar negeri melainkan berlibur ke pulau–pulau yang telah ada di seluruh nusantara,’’ imbuhnya.

Bagi Assagaff, ini penting. Makanya konsep yang ditawarkan pihaknya untuk dikembangkan adalah kolaborasi antaretnik dan antaragama, dalam menjadikan Maluku pusat pertumbuhan peradaban, perdamaian antaragama di Indonesia dan dunia.

Karena itulah semua sekolah dan perguruan tinggi di Maluku, tambah Assagaff, telah didesain sebagai sekolah dan kampus orang-orang basudara,.

‘’Oleh karena itu Kader HMI harus mampu menjadi kekuatan, pemersatu dan pendamai di tengah maraknya perkembangan politik identitas," tandasnya.(*)

AMBON - Dalam menjalankan amanat konstitusi, Indonesia tak hanya berupaya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa kita juga harus menunjukkan kepedulian bagi saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan di berbagai belahan dunia.

"Kita terus membantu perjuangan Palestina melawan penindasan dan ketidakadilan. Kita ingat, tahun 2016 menjadi tuan rumah KTT Luar Biasa OKI. Kita juga membuka konsulat kehormatan di Ramallah. Kita juga mendorong KTT di Istanbul yang menentang pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan sambutan pada Pembukaan Kongres ke-30 dan Peringatan Dies Natalis ke-71 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang digelar di Auditorium Universitas Pattimura, Ambon, Rabu 14 Februari 2018.

Sementara terhadap saudara-saudara kita di perbatasan Bangladesh dan Myanmar, Indonesia juga aktif memberikan bantuan kemanusiaan sekaligus menjalankan upaya diplomasi damai bagi pihak-pihak yang berseteru.

"Januari 2018 saya berkunjung ke Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, dan Afghanistan. Saya berkunjung ke Cox's Bazar (lokasi pengungsian) kondisinya memprihatinkan. Saya adalah kepala negara pertama yang mengunjungi Cox's Bazar," sambungnya.

Sementara dalam kunjungannya ke Afghanistan, Presiden Joko Widodo bersikeras untuk tetap hadir di negara yang saat ini sedang didera konflik persaudaraan itu. Meski terdapat ancaman keamanan saat kunjungan di sana, ia tetap ingin menunjukkan keseriusan dan kepedulian Indonesia untuk mewujudkan perdamaian di Afghanistan.

"Kenapa saya tetap pergi ke Kabul? Karena pentingnya persaudaraan dan persatuan," ujarnya.

Sejumlah kunjungan ke negara-negara yang tengah mengalami krisis kemanusiaan semakin menyadarkan kita bahwa persaudaraan dan persatuan merupakan hal yang tak ternilai. Sekali lagi Presiden Joko Widodo menyampaikan pesan Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani, bahwa sebagai negara besar yang beragam, Indonesia tetap harus menjaga persatuannya.

"Betapa mundurnya jauh sekali gara-gara konflik perang (di Afghanistan). Oleh sebab itu, titipan Presiden Ashraf Ghani saya ingat betul. Jangan sampai ada konflik antarsuku, antaragama, dan antarkampung. Tegas saja kalau ada konflik seperti itu, jangan beri waktu bagi konflik untuk berkembang," tuturnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(*)

AMBON - Presiden Joko Widodo pagi ini hadir dalam rangkaian acara kongres ke-30 Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang dipusatkan di Universitas Pattimura (Unpatti), Kota Ambon, Provinsi Maluku. Dalam sambutannya, Presiden menyebut bahwa sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia sesungguhnya memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin di dunia. Dengan mengusung demokrasi Pancasila, Indonesia juga menjunjung pemahaman Islam yang moderat dan penuh toleransi.

"Kita punya modal besar menjadi pemimpin. Islam Indonesia adalah yang moderat, bertoleransi, dan terbuka untuk kemajuan. Kita punya bukti bahwa nusantara kokoh dan bersatu, negara muslim yang sukses berdemokrasi, dan memiliki insan yang hebat, yang memperjuangkan keadilan," ujarnya.

Sambil memuji HMI yang memiliki kader-kader berkualitas, Kepala Negara mengingatkan bahwa perjalanan bangsa kita masih panjang. Tantangan dan persaingan global pun menanti setiap langkah para anak bangsa yang selalu dituntut untuk meningkatkan kualitas guna menghadapi persaingan.

"Tidak ada jalan lain selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berakhlak mulia, cerdas, inovatif, dan solutif. Saya tahu ini bukan tugas ringan," ucapnya.

Di tingkat negara, pemerintah juga sedang melakukan upaya peningkatan kualitas dan daya saing. Pembangunan infrastruktur yang merata merupakan salah satu bagian dari upaya itu. Apalagi dengan melihat fakta bahwa infrastruktur di wilayah Timur Indonesia yang masih jauh tertinggal.

"Prioritas pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, waduk, dan pembangkit listrik adalah sebuah langkah awal yang dibutuhkan untuk menopang ekonomi nasional kita agar bisa berkompetisi dengan negara lain," Presiden menjelaskan.

Namun, yang perlu digarisbawahi, pembangunan infrastruktur tak hanya selalu soal perekonomian semata. Pembangunan infrastruktur yang merata seperti dilakukan pemerintah saat ini merupakan perwujudan nyata dari sila kelima Pancasila, yakni untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Di hadapan peserta kongres, Presiden menampilkan potret kehidupan yang terpampang di layar besar mengenai bagaimana saudara-saudara kita di Papua amat membutuhkan infrastruktur yang sama baiknya dengan yang dinikmati oleh sebagian besar rakyat di Pulau Jawa sejak lama.

"Saya berikan sebuah gambaran jalan di Papua. Berjalan 150 kilometer bisa menempuh dua sampai tiga hari. Kalau ada orang menyampaikan infrastruktur tidak penting, lihatlah kondisi seperti ini," tuturnya.

Keadilan sosial, menurut Presiden, juga harus menyentuh anak-anak bangsa yang kelak akan meneruskan perjuangan bangsa. Melalui sejumlah program sosial, pemerintah terus berupaya mewujudkan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan.

"Kita ingin membangun Indonesia yang lebih adil. Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjamin semua anak bisa bersekolah, sudah kita berikan kepada 18 juta anak. Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjamin semua warga untuk mengakses layanan kesehatan, sudah diberikan kepada 92 juta warga," ungkapnya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Gubernur Maluku Said Assagaff, Tokoh Senior KAHMI Akbar Tanjung dan Ketua Umum Pengurus Besar HMI Mulyadi Tamsir. Juga tampak hadir, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Oesman Sapta Odang dan Ketua Umum PPP Romahurmuziy.(*)

 

AMBON - Presiden Joko Widodo membagikan 1.000 kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan 1.010 Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Maluku, Rabu (14/2).

Ikut mendampingi Presiden pada saat penyerahan bantuan sosial tersebut digelar di Lapangan Sepakbola Dusun Kelapa Dua, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) ini, antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.

Bantuan PKH yang diserahkan Presiden ini, dimaksudkan sebagai program perlindungan sosial kepada keluarga prasejahtera yang menyediakan bantuan nontunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Program Keluarga Harapan ini ada dana Rp1.890.000. Ambilnya mulai Februari ini bisa Rp500.000 dulu," ujar Presiden.

Dana total yang tersedia dalam kartu PKH itu dapat diambil sebanyak empat kali pengambilan melalui bank yang telah ditunjuk pemerintah.

Sementara itu, bagi para pelajar, KIP memberikan jaminan akses kepada pendidikan yang layak melalui bantuan yang besarannya bervariasi di tiap jenjang pendidikan. Pelajar tingkat SD, disediakan dana bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun. Pelajar SMP, disediakan Rp750 ribu. Sedangkan untuk tingkat SMA maupun SMK, disediakan dana bantuan sebesar Rp1 juta.

"Kartu ini hanya untuk hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Bukan untuk yang lain-lainnya," kata Presiden.(*)

 

AMBON - Program padat karya tunai digulirkan pemerintah, dimaksudkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui keterlibatan warga setempat dalam program tersebut.

"Kita ingin padat karya tunai ini bisa mendistribusi anggaran langsung ke desa sehingga tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat semakin naik," kata Presiden Joko Widodo saat meninjau pembangunan irigasi dan jalan produksi persawahan di Desa Waimital, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat, Rabu, 14 Februari 2018.

Pembangunan irigasi di desa tersebut merupakan program dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Proyek tersebut mampu menghasilkan lapangan kerja dengan menyerap sekira 120 warga setempat.

Dengan cara yang sangat produktif ini, lanjut Presiden, pemerintah ingin dilakukan perbaikan jalan-jalan produksi dari sawah ke sawah dan irigasi di sawah.

“Sehingga banyak manfaat dari program padat karya tunai,” ujar Presiden, yang saat peninjauan, didampingi Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff ini.

Program dimaksud, adalah pembangunan jalan produksi sepanjang 1.095 meter, dengan nilai Rp600 juta dan berlangsung selama tiga bulan.

Selain itu juga pembangunan irigasi kecil sepanjang 3,6 kilometer dengan nilai Rp1,35 miliar dan dikerjakan selama 50 hari.

Sebelumnya pada pagi ini, Presiden juga meninjau proyek pembangunan yang didanai oleh program padat karya di Kampung Oihu, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau. Di sana, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan pembangunan jalan lingkungan dan penerangan jalan serta drainase dengan melibatkan sedikitnya 160 warga setempat.

Sementara itu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga mengerjakan proyek padat karya berupa normalisasi sungai di desa yang sama. Dalam proyek tersebut, sebanyak 150 warga dilibatkan.

Presiden Joko Widodo menyebut bahwa program padat karya ini akan terus dilanjutkan. Hal itu dilakukan selain untuk membuka lapangan kerja di pedesaan, juga agar perputaran uang di masyarakat semakin meningkat.

"Yang melakukan ini nantinya tidak hanya Kementerian PU dan Desa, yang lain juga sama. Kementerian Perhubungan nanti dilakukan sebagian dengan padat karya tunai. Kementerian BUMN juga," sambungnya.(*)

 

Page 1 of 36

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang
7 Februari - 8 Februari 2018
 

INFO GEMPA

 

 
 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER

 

Top