Berita Lowongan Kerja Terbaru
Sekretariat DPRD
Tugas dan Wewenang      
 

Kedudukan DPRD Provinsi Maluku

  1. DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Lembaga Pemerintahan Daerah.

  2. DPRD sebagai Unsur Lembaga Pemerintahan Daerah memiliki tanggung jawab yang sama dengan Pemerintahan Daerah.

 

Fungsi DPRD Provinsi Maluku

 

  1. Fungsi Legislasi, yaitu fungsi membentuk Peraturan Daerah yang dilakukan bersama-sama Kepala Daerah.

  2. Fungsi Anggaran, yaitu bersama Kepala Daerah menyusun dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) tiap tahun.

  3. Fungsi Pengawasan, yaitu melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

 

Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Maluku

 

  1. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas bersama Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

  2. Menetapkan APBD bersama Kepala Daerah

  3. Melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Pelaksanaan APBD, Kebijakan Kepala Daerah dalam pelaksanaan kerja sama internasional di daerah.

  4. Memberi persetujuan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah daerah.

  5. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

  6. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang. Contohnya : melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID).

 

Hak Dan Kewajiban DPRD      
 

 Hak DPRD :

 

  1. Interpelasi ; (penjelasan Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan bahwa hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara)

  2. Angket ; (penjelasan Pasal 27 UU No. 22 Tahun 2003 menyatakan, hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

  3. Menyatakan Pendapat

 

Hak Anggota DPRD :

 

  1. Mengajukan rancangan peraturan daerah

  2. Mengajukan pertanyaan

  3. Menyampaikan usul dan pendapat

  4. Memilih dan dipilih

  5. Membela diri

  6. Imunitas ; (penjelasan UU No. 22 Tahun 2003, bahwa hak imunitas adalah hak untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapatrapat DPR dengan pemerintah dan rapat- rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

  7. Protokoler

  8. Keuangan dan administrative.


Kewajiban DPRD :

  1. Mengamalkan Pancasila

  2. Melaksanakan UUD RI Tahun 1945, serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.

  3. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

  4. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

  5. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

  6. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak-lanjuti aspirasi masyarakat.

  7. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.

  8. Memberi pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya.

  9. Mentaati Kode Etik dan Peraturan  Tata Tertib DPRD.

  10. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

 

*sumber http://dprd-malukuprov.go.id

Read 1053 times

About

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Jl. Dr. Latumeten, Perigi Lima - Ambon

No.Telp/Fax :0911 – 342460

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

           
 

INFO BMKG

Info Cuaca dan gelombang 13 Desember -15 Desember 2017
 

 

INFO GEMPA



 

 
INF BMKG-BPBD-STAKEHOLDER
Top