AMBON, 13 Maret 2018. Menanggapi maraknya pemberitaan di media sosial (medsos) yang simpang siur dan keliru, terkait dengan pemanfaatan data kependudukan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Maluku,     memberikan penjelasan dengan mengutip pernyataan yang disampaikan Direktur Jenderal ((Dirjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh. Dalam release Dirjen yang dikutip Jeremias tersebut menjelaskan, data kependudukan sesuai Pasal 58 ayat (4) UU 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara Hak Akses.   ‘’Hal ini perlu sekali diketahui oleh masyarakat luas agar diperoleh persepsi yang benar. Secara teknis pemanfaatanya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 tentang Persayaratan, Ruang Lingkup dan Tata

Sekretaris Daerah Maluku, Hamin bin Thahir bersama Koordinator Wilayah IX Unit Koordinasi dan Supervisi Pencegahan KPK RI, Misbah Taufiqurrohman dan Kepala BPKP Prov Maluku, Yono Andi Atmoko pada acara Workshop  Peningkatan Kapabilitas APIP tahun 2018 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi Di lantai 6 kantor Gubernur, Ambon (25/04).